Pakistan Minta AS dan Iran Jaga Gencatan Senjata Meski Perundingan di Islamabad Buntu
ISLAMABAD Pemerintah Pakistan meminta Amerika Serikat dan Iran tetap menjaga gencatan senjata meski perundingan terbaru di Islamabad berak
INTERNASIONAL
BINJAI – Tim Penggerak (TP) Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) Provinsi Sumatera Utara (Sumut) menggelar evaluasi program tahun 2025 di Kota Binjai.
Evaluasi ini menjadi puncak dari rangkaian kegiatan supervisi dan monitoring yang telah dilakukan sebelumnya.
Staf Ahli I TP PKK Sumut, Titiek Sugiharti, dalam kunjungan ke Kantor Lurah Binjai Estate, Kecamatan Binjai Selatan, Senin (20/10/2025), menegaskan pentingnya tertib administrasi sebagai pilar utama dalam pengelolaan program yang efektif dan akuntabel.Baca Juga:
"Tertib administrasi membantu dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi program, serta memastikan program tepat sasaran dan terukur. Ini menjadi indikator keberhasilan organisasi PKK serta memperkuat kapasitas kader dalam menjalankan program," ujarnya.
Evaluasi ini juga menjadi bagian dari Lomba Tertib Administrasi PKK, yang menyeleksi enam besar dari kategori kabupaten dan tiga besar dari kategori kota. Para peserta akan kembali dinilai untuk menentukan peringkat akhir.
Titiek menekankan bahwa lomba bukan sekadar ajang kompetisi, tetapi stimulus bagi desa dan kelurahan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui implementasi 10 Program Pokok PKK.
Walikota Binjai Amir Hamzah dalam sambutannya menyampaikan, administrasi yang tertib mencerminkan kedisiplinan dan tanggung jawab.
"Jadikan lomba ini bukan sekadar penilaian, tapi sarana belajar, berbagi pengalaman, dan memperkuat komitmen untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat," ujarnya.
Ketua TP PKK Kota Binjai, Nurhayati Amir Hamzah, menyampaikan bahwa Kota Binjai masuk nominasi dalam tiga kategori lomba dari lima yang diikuti, berdasarkan hasil monitoring pada 8 September 2025.
Ketiga kategori tersebut adalah:
- Tertib Administrasi PKK (Kelurahan Binjai Estate)
- Pola Asuh Anak dan Remaja (PAAR) (Kelurahan Dami)
- Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga (UP2K) (Kelurahan Paya Roba)
Sekretaris Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kependudukan dan Catatan Sipil Sumut, Hardiyanto, yang turut hadir, meninjau langsung sejumlah program unggulan di setiap kelompok kerja (Pokja).
Beberapa inisiatif yang disorot antara lain:
- Pokja I: Fokus pada pembinaan keagamaan dan pencegahan narkoba.
- Pokja II: Mengembangkan produk inovatif dari gedebok pisang yang dipersiapkan untuk ekspor lewat Dinas Koperasi.
- Pokja III: Menyalurkan bantuan bibit tanaman seperti rambutan dan alpukat ke masyarakat bekerja sama dengan dinas terkait.
- Pokja IV: Melaksanakan IVA Test dan program pemulihan bagi penyintas narkoba bersama Dinas Kesehatan.
ISLAMABAD Pemerintah Pakistan meminta Amerika Serikat dan Iran tetap menjaga gencatan senjata meski perundingan terbaru di Islamabad berak
INTERNASIONAL
JAKARTA Koalisi masyarakat sipil yang tergabung dalam Solidaritas untuk Andrie Yunus menggelar aksi memperingati 30 hari penyiraman air ke
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Oditurat Militer menanggapi usulan pelibatan hakim ad hoc dalam sidang kasus penyiraman air keras terhadap aktivis Komisi untuk Or
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Gubernur Sumatera Utara, Bobby Nasution, menyebut alokasi dana bantuan bencana dari pemerintah pusat untuk Sumut periode 20262028 m
EKONOMI
BANDA ACEH Komandan Resimen Induk Daerah Militer (Danrindam) Kodam Iskandar Muda, Ali Imran, menegaskan komitmennya membentuk putraputri
NASIONAL
JAKARTA Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, AM Akbar Supratman, mengapresiasi terpilihnya Sugiono sebagai Ketua
POLITIK
Oleh Raman KrisnaLONJAKAN harga bahan baku plastik di Sumatera Utara hingga puluhan persen bukan lagi sekadar persoalan pasar. Ini adalah p
OPINI
JAKARTA Bareskrim Polri terus mengusut kasus dugaan penipuan oleh PT Dana Syariah Indonesia (DSI) yang merugikan hingga Rp2,4 triliun. Pen
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Badan Gizi Nasional (BGN) angkat bicara terkait anggaran Rp113 miliar untuk jasa event organizer (EO) yang menjadi sorotan publik.
EKONOMI
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkap adanya praktik tak wajar di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tulungagung, Jawa Timur.
HUKUM DAN KRIMINAL