Indonesia Kirim Dubes Hadiri Pemakaman Ayatollah Khamenei, Kemlu Tegaskan Sikap Resmi RI
JAKARTA Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Luar Negeri (Kemlu) memastikan akan menghadiri rangkaian prosesi pemakaman Pemimpin Tert
INTERNASIONAL
MEDAN– Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatera Utara (Sumut) melalui Biro Kesejahteraan Rakyat (Kesra) menegaskan komitmen untuk mengoptimalkan bantuan pemerintah sebagai instrumen pemberdayaan dan peningkatan kesejahteraan sosial di daerah.
Upaya ini dilakukan bersamaan dengan penguatan reformasi dan peningkatan tata kelola program.
Baca Juga:Hal tersebut disampaikan Analis Kebijakan Ahli Madya pada Biro Kesejahteraan Rakyat Setdaprovsu, Henry Pohan, mewakili Kepala Biro Kesra Setdaprov Sumut, Abu Kosim, dalam konferensi pers bersama Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemprov Sumut.
Acara digelar di Lobby Dekranasda, Kantor Gubernur Sumut, Jalan Diponegoro No. 30 Medan, Selasa (21/10/2025) dan difasilitasi oleh Dinas Kominfo Sumut.Henry menjelaskan bahwa Biro Kesra diperintahkan untuk memperkuat reformasi sekaligus meningkatkan kualitas tata kelola dan kesejahteraan masyarakat sesuai visi misi Gubernur Sumut dan Asta Cita Presiden RI. Salah satu fokus utama adalah meningkatkan ketahanan sosial dan budaya guna menciptakan masyarakat yang harmonis, toleran, dan rukun.
"Untuk mencapai tujuan tersebut, Biro Kesra mengimplementasikan Program BERHATI (Berbudaya, Rukun, Harmonis, Toleran, dan Empati)," jelas Henry.
Program BERHATI diimplementasikan melalui berbagai intervensi, antara lain:
- Dialog antar komunitas, melibatkan tokoh agama, pemimpin adat, dan masyarakat untuk pemberdayaan kerukunan umat beragama, termasuk melalui hibah tahunan kepada tokoh dan komunitas.
- Penguatan jaringan sosial, melalui pembentukan komunitas kepentingan bersama, kegiatan gotong royong, pelatihan keterampilan, dan program sosial berbasis masyarakat.
- Pelestarian seni dan budaya, melalui Festival Seni dan Budaya Daerah yang digelar di 33 kabupaten/kota, untuk menjaga dan mengembangkan kearifan lokal.
- Bantuan pembangunan rumah ibadah, dengan alokasi anggaran Rp46 miliar pada tahun 2025 untuk 33 kabupaten/kota.
Henry menekankan, langkah-langkah reformasi dan optimalisasi bantuan ini diharapkan mendorong peningkatan signifikan kesejahteraan sosial dan budaya masyarakat di seluruh Sumatera Utara.
"Dengan program ini, kami berharap tercipta masyarakat yang harmonis, toleran, dan berbudaya, sekaligus meningkatkan kualitas kehidupan sosial di provinsi ini," pungkas Henry.*
(M/006)
JAKARTA Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Luar Negeri (Kemlu) memastikan akan menghadiri rangkaian prosesi pemakaman Pemimpin Tert
INTERNASIONAL
JAKARTA Anggota Komisi XIII DPR RI, Rieke Diah Pitaloka, meminta pemerintah memperkuat landasan hukum dan perlindungan hak asasi manusia
NASIONAL
BALIKPAPAN PT Pertamina Hulu Indonesia (PHI) bersama Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) me
NASIONAL
JAKARTA Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan kondisi perekonomian Indonesia tetap berada dalam jalur yang stabil dan
EKONOMI
BANDAR LAMPUNG Direktorat Reserse Narkoba (Ditresnarkoba) Polda Lampung menggagalkan upaya penyelundupan sekitar 5 kilogram sabu dan 202
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Menteri Haji dan Umrah Mochamad Irfan Yusuf mengungkapkan biaya penyelenggaraan ibadah haji tahun 2027 diperkirakan mengalami ken
NASIONAL
JAKARTA Polda Metro Jaya merespons pengajuan praperadilan kedua yang diajukan Roy Suryo terkait penetapan dirinya sebagai tersangka. Kepo
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkap alasan terduga penyuap Bupati Langkat, Yaqub Abdhal Al Mu&039arif (YQB), tidak ik
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkap perkembangan penyidikan dugaan gratifikasi yang berkaitan dengan pemberian amplop o
HUKUM DAN KRIMINAL
SERDANG BEDAGAI Seorang pelajar Sekolah Menengah Pertama (SMP) bernama Agok dilaporkan hanyut saat mandi bersama sejumlah temannya di Sun
PERISTIWA