Stafsus Mendagri Apresiasi Pesantren Al Hidayah Kembangkan Aren untuk Pangan dan Energi Terbarukan
DELISERDANG Staf Khusus Mendagri Bidang Keamanan dan Hukum, Prof. Dr. Hoiruddin Hasibuan, meninjau pengembangan agribisnis aren di Pesan
POLITIK
BANDUNG– Gubernur Jawa Barat (Jabar) Dedi Mulyadi menegaskan jumlah kas daerah Jabar saat ini sebesar Rp 2,6 triliun, bukan Rp 4,1 triliun seperti sebelumnya diklaim oleh Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian dan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa.
Pernyataan itu disampaikan Dedi usai melakukan pengecekan langsung di kantor Bank Indonesia (BI), Rabu (22/10).
"Kalau kita melihat data per 17 Oktober, dana di kas Provinsi Jabar memang Rp 2,6 triliun, bukan Rp 4,1 triliun," kata Dedi kepada wartawan di BI.
Menurut Dedi, perbedaan angka tersebut muncul karena BI menggunakan data laporan keuangan per 30 September 2025, yang mencatat kas daerah dalam bentuk giro sebesar Rp 3,8 triliun.
Sisanya merupakan dana BLUD (Badan Layanan Umum Daerah) yang dikelola secara mandiri oleh masing-masing lembaga, seperti rumah sakit dan dinas kesehatan, dalam bentuk deposito.
"Giro yang saya maksud adalah kas. Kalau kita menyimpan uang di rumah misalnya di lemari besi, di pemerintah kita menyimpannya di kas daerah dalam bentuk giro, bukan deposito," jelasnya.
Dedi menambahkan, BI hanya mencatat data setiap akhir bulan, sementara Pemprov Jabar dan Kemendagri memiliki data harian melalui Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD).
Karena itu, perputaran kas daerah membuat perbedaan angka antara laporan BI dan data harian Pemprov.
"Rp 3,8 triliun pada 30 September dan Rp 2,6 triliun sekarang itu bukan uang yang sama. Uang berputar, masuk, keluar, lalu masuk lagi. Pemerintah mengelola uangnya seperti itu," ujarnya.
Dedi menekankan bahwa penilaian akhir terhadap kemampuan belanja daerah akan dilihat pada akhir tahun, 31 Desember 2025.
"Kalau ada sisa, itu harus wajar. Selama ini, belanja pemerintah Provinsi Jabar berjalan lancar, baik pendapatan maupun pengeluaran," tambahnya.
Usai kunjungan ke BI, Dedi merasa lega karena polemik yang menyatakan dana Jabar disimpan dalam deposito untuk mendapatkan keuntungan terbantahkan.
"Tidak ada kecurigaan yang menyatakan Provinsi Jabar menyimpan uang dalam bentuk deposito untuk keuntungan, sehingga program pembangunan terhambat. Semua belanja pemerintah berjalan lancar," pungkasnya.*
(kp/M/006)
DELISERDANG Staf Khusus Mendagri Bidang Keamanan dan Hukum, Prof. Dr. Hoiruddin Hasibuan, meninjau pengembangan agribisnis aren di Pesan
POLITIK
DELISERDANG Gubernur Sumatera Utara Muhammad Bobby Afif Nasution meminta Partai Amanat Nasional PAN ikut mendorong lebih banyak progra
POLITIK
SAMOSIR Trail of The Kings Ultra Trail du Mont Blanc (UTMB) 2026 resmi berakhir, tapi cerita tentang keindahan Danau Toba masih terus di
OLAHRAGA
JAKARTA Pemerintah menyatakan belum membahas usulan menjadikan gula pasir sebagai salah satu komponen dalam program bantuan pangan nasio
EKONOMI
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan menerima putusan pengadilan terhadap mantan Wakil Menteri Ketenagakerjaan, Immanue
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Pemerintah menegaskan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) tetap akan dilanjutkan meskipun menjadi salah satu tuntutan penghentian
NASIONAL
MEDAN Rupiah saat ini menjadi mata uang resmi yang digunakan masyarakat Indonesia dalam setiap aktivitas ekonomi. Namun, jauh sebelum Ru
SENI DAN BUDAYA
MEDAN Pemerintah Provinsi Sumatera Utara memastikan pasokan bahan bakar minyak (BBM) di wilayah tersebut masih dalam kondisi aman dan me
EKONOMI
MEDAN Pemerintah Provinsi Sumatera Utara melalui Dinas Perindustrian, Perdagangan, Energi dan Sumber Daya Mineral (Disperindag ESDM) ter
EKONOMI
SEMARANG Perjalanan hidup seseorang terkadang tidak hanya ditentukan oleh satu profesi atau satu bidang yang ditekuni. Hal itu tergambar
SOSOK