Ombudsman Dorong Pembentukan Badan Sawit Nasional, Potensi Kerugian Capai Rp300 Triliun per Tahun

JAKARTA– Anggota Ombudsman Republik Indonesia, Yeka Hendra Fatika, mendorong pemerintah untuk segera membentuk Badan Sawit Nasional.

Langkah ini dinilai mendesak guna memperbaiki tata kelola industri sawit yang selama ini belum optimal, mulai dari sertifikasi, perizinan, hingga kebijakan harga yang belum berpihak kepada petani.

"Sertifikasi kita masih rendah, perizinan pabrik belum dikelola dengan baik, dan kebijakan harga belum menjamin kesejahteraan petani sawit," ujar Yeka usai meluncurkan buku Sawit: Antara Emas Hijau dan Duri Pengelolaan di Gedung Ombudsman RI, Jakarta, Kamis (23/10/2025).

Menurut Yeka, Badan Sawit Nasional nantinya akan berfungsi sebagai lembaga integratif yang menyatukan sedikitnya 15 instansi pemerintah yang selama ini terlibat dalam tata kelola sawit, baik di tingkat pusat maupun daerah.

"Selama ini koordinasi antar lembaga masih lemah, menyebabkan pengawasan dan pengelolaan sawit tidak maksimal," jelasnya.

Yeka menyebut, akibat tata kelola yang belum efisien tersebut, Indonesia berpotensi kehilangan nilai ekonomi hingga Rp300 triliun per tahun.

Potensi kerugian itu, katanya, berasal dari penggunaan bibit yang tidak berkualitas, lemahnya pengawasan mutu produksi, hingga kebijakan harga yang tidak seragam di berbagai daerah.

"Kami memperkirakan potensi yang hilang akibat tata kelola yang belum optimal mendekati Rp300 triliun per tahun. Itu dari produk yang tidak layak, penggunaan bibit yang tidak berkualitas, hingga persoalan penetapan harga," ungkapnya.

Lebih lanjut, Yeka juga menyoroti rendahnya nilai jual sawit Indonesia di pasar internasional akibat minimnya sertifikasi berstandar global.

"Karena tidak tersertifikasi, harga sawit kita sering dinilai rendah. Ini merugikan petani dan menurunkan daya saing," tegasnya.

Peluncuran buku yang ditulis Yeka tersebut turut dihadiri oleh Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas Rachmat Pambudy, serta sejumlah pemangku kepentingan di sektor sawit nasional.

Buku itu diharapkan dapat menjadi acuan bagi pemerintah dalam merumuskan kebijakan yang lebih inklusif dan berkeadilan bagi petani sawit di seluruh Indonesia.*

(mt/M/006)