Gaya Komunikasi Teddy Indra Wijaya Dinilai Sejalan dengan Era Digital Pemerintahan
JAKARTA Pakar komunikasi digital Anthony Leong menilai gaya komunikasi Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya mencerminkan pende
PEMERINTAHAN
JAKARTA– Menteri Perhubungan (Menhub) Dudy Purwagandhi menginstruksikan seluruh moda transportasi, baik darat, laut, udara, maupun kereta api, untuk menjalani ramp check atau inspeksi keselamatan secara menyeluruh.
Langkah ini dilakukan guna memastikan aspek keselamatan transportasi selama masa Angkutan Natal 2025 dan Tahun Baru 2026 (Nataru).
"Kementerian Perhubungan akan memastikan bahwa aspek keselamatan transportasi menjadi prioritas utama. Oleh karena itu, saya telah menginstruksikan ramp check di seluruh moda transportasi, termasuk pemeriksaan terhadap SDM yang terlibat," ujar Dudy dalam keterangan resmi, Jumat (24/10/2025).Baca Juga:
Ramp check bertujuan memastikan seluruh armada berada dalam kondisi laik operasi. Untuk angkutan darat, ramp check akan dilaksanakan secara nasional mulai 7 November 2025 hingga 2 Januari 2026, mencakup terminal, pool bus, hingga jalur wisata strategis, dengan target 15.000 kendaraan.
Sementara itu, ramp check pada moda kereta api difokuskan pada sarana dan prasarana perkeretaapian, termasuk pemeriksaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) serta inspeksi keselamatan di lintas operasi.
Sedangkan untuk angkutan udara, ramp check dilakukan pada 560 unit pesawat penumpang niaga berjadwal, terdiri dari 366 unit siap operasi dan 194 unit sedang dalam perawatan.
Di sektor transportasi laut, seluruh kapal penumpang wajib menjalani pemeriksaan kelayakan laut di berbagai pelabuhan.
Pemeriksaan ini juga didukung koordinasi dengan BMKG untuk memantau cuaca dan menyiapkan prosedur operasi standar (SOP) jika terjadi cuaca ekstrem.
"Kami akan memastikan seluruh armada siap beroperasi dengan aman dan selamat, agar masyarakat merasa tenang saat bepergian," tambah Menhub.
Untuk mendukung pengawasan, Kementerian Perhubungan akan menyiapkan Posko Terpadu Angkutan Nataru 2025/2026 selama 19 hari, yakni dari 18 Desember 2025 hingga 5 Januari 2026.
Posko ini melibatkan lebih dari 12.000 personil dari berbagai kementerian/lembaga dan stakeholder, termasuk Kepolisian, BMKG, Jasa Marga, serta operator transportasi di seluruh Indonesia.
Posko pusat berada di Kantor Kemenhub Jakarta dan terhubung secara real-time dengan posko daerah melalui sistem pemantauan terpadu.
Selain fokus pada keselamatan, pemerintah juga menyiapkan stimulus ekonomi di sektor transportasi untuk menjaga keterjangkauan biaya perjalanan masyarakat.
Kebijakan ini mencakup diskon tarif penerbangan dan insentif tarif untuk kereta api, angkutan laut, dan penyeberangan.
"Kebijakan ini diharapkan dapat membantu masyarakat menikmati perjalanan lebih terjangkau sekaligus mendorong pergerakan ekonomi nasional," ucap Dudy.
Menhub menegaskan bahwa keberhasilan penyelenggaraan angkutan Nataru 2025/2026 sangat bergantung pada sinergi lintas sektor, kepatuhan masyarakat, dan kesiapan operator transportasi.
Pemerintah juga tengah mematangkan koordinasi dengan berbagai pihak terkait, yang akan dituangkan dalam Surat Keputusan Bersama (SKB) sebagai dasar pelaksanaan di lapangan.*
(vo/M/006)
JAKARTA Pakar komunikasi digital Anthony Leong menilai gaya komunikasi Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya mencerminkan pende
PEMERINTAHAN
JAKARTA Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana meluruskan informasi yang beredar di media sosial terkait pengadaan kaos kaki y
NASIONAL
JAKARTA Mantan Hakim Mahkamah Konstitusi (MK), Anwar Usman, kembali menanggapi polemik Putusan MK Nomor 90/PUUXXI/2023 yang mengatur sy
NASIONAL
MALANG Tersangka kasus dugaan pornografi, Imam Muslimin atau yang dikenal dengan nama Yai Mim, meninggal dunia saat hendak menjalani pem
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas menegaskan tidak ada toleransi bagi aparatur Pemerintah Kota Medan yang terlibat dalam pe
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN ST Burhanuddin melakukan perombakan besar di tubuh Kejaksaan Agung dengan merotasi dan mempromosikan sejumlah pejabat struktural,
SOSOK
MEDAN Pakar hukum agraria dari Universitas Gadjah Mada (UGM), Nurhasan Ismail, menegaskan negara tetap berkewajiban memberikan ganti rug
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Polrestabes Medan menggagalkan peredaran narkotika jenis sabu seberat total 52 kilogram yang diduga berasal dari jaringan internas
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Jaksa Agung ST Burhanuddin melakukan rotasi sejumlah Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari), termasuk posisi Kepala Kejaksaan Negeri K
NASIONAL
PADANGSIDIMPUAN Seorang warga Medan, Rudi Setiawan (56), mengaku mengalami kerugian hingga ratusan juta rupiah setelah diduga menjadi ko
HUKUM DAN KRIMINAL