RUU Perampasan Aset: Komisi III DPR Mulai Penyusunan Naskah Akademik
JAKARTA Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad, mengungkapkan perkembangan terbaru terkait Rancangan UndangUndang (RUU) Perampasan Aset.
POLITIK
JAKARTA– Menteri Perhubungan (Menhub) Dudy Purwagandhi menginstruksikan seluruh moda transportasi, baik darat, laut, udara, maupun kereta api, untuk menjalani ramp check atau inspeksi keselamatan secara menyeluruh.
Langkah ini dilakukan guna memastikan aspek keselamatan transportasi selama masa Angkutan Natal 2025 dan Tahun Baru 2026 (Nataru).
"Kementerian Perhubungan akan memastikan bahwa aspek keselamatan transportasi menjadi prioritas utama. Oleh karena itu, saya telah menginstruksikan ramp check di seluruh moda transportasi, termasuk pemeriksaan terhadap SDM yang terlibat," ujar Dudy dalam keterangan resmi, Jumat (24/10/2025).Baca Juga:
Ramp check bertujuan memastikan seluruh armada berada dalam kondisi laik operasi. Untuk angkutan darat, ramp check akan dilaksanakan secara nasional mulai 7 November 2025 hingga 2 Januari 2026, mencakup terminal, pool bus, hingga jalur wisata strategis, dengan target 15.000 kendaraan.
Sementara itu, ramp check pada moda kereta api difokuskan pada sarana dan prasarana perkeretaapian, termasuk pemeriksaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) serta inspeksi keselamatan di lintas operasi.
Sedangkan untuk angkutan udara, ramp check dilakukan pada 560 unit pesawat penumpang niaga berjadwal, terdiri dari 366 unit siap operasi dan 194 unit sedang dalam perawatan.
Di sektor transportasi laut, seluruh kapal penumpang wajib menjalani pemeriksaan kelayakan laut di berbagai pelabuhan.
Pemeriksaan ini juga didukung koordinasi dengan BMKG untuk memantau cuaca dan menyiapkan prosedur operasi standar (SOP) jika terjadi cuaca ekstrem.
"Kami akan memastikan seluruh armada siap beroperasi dengan aman dan selamat, agar masyarakat merasa tenang saat bepergian," tambah Menhub.
Untuk mendukung pengawasan, Kementerian Perhubungan akan menyiapkan Posko Terpadu Angkutan Nataru 2025/2026 selama 19 hari, yakni dari 18 Desember 2025 hingga 5 Januari 2026.
Posko ini melibatkan lebih dari 12.000 personil dari berbagai kementerian/lembaga dan stakeholder, termasuk Kepolisian, BMKG, Jasa Marga, serta operator transportasi di seluruh Indonesia.
Posko pusat berada di Kantor Kemenhub Jakarta dan terhubung secara real-time dengan posko daerah melalui sistem pemantauan terpadu.
Selain fokus pada keselamatan, pemerintah juga menyiapkan stimulus ekonomi di sektor transportasi untuk menjaga keterjangkauan biaya perjalanan masyarakat.
Kebijakan ini mencakup diskon tarif penerbangan dan insentif tarif untuk kereta api, angkutan laut, dan penyeberangan.
"Kebijakan ini diharapkan dapat membantu masyarakat menikmati perjalanan lebih terjangkau sekaligus mendorong pergerakan ekonomi nasional," ucap Dudy.
Menhub menegaskan bahwa keberhasilan penyelenggaraan angkutan Nataru 2025/2026 sangat bergantung pada sinergi lintas sektor, kepatuhan masyarakat, dan kesiapan operator transportasi.
Pemerintah juga tengah mematangkan koordinasi dengan berbagai pihak terkait, yang akan dituangkan dalam Surat Keputusan Bersama (SKB) sebagai dasar pelaksanaan di lapangan.*
(vo/M/006)
JAKARTA Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad, mengungkapkan perkembangan terbaru terkait Rancangan UndangUndang (RUU) Perampasan Aset.
POLITIK
DENPASAR Gubernur Bali, Wayan Koster, menegaskan komitmennya untuk memperkuat regulasi dan perlindungan terhadap sopir transportasi konv
PEMERINTAHAN
BATAM Fandi Ramadhan, Anak Buah Kapal (ABK) asal Belawan, Medan, yang menjadi terdakwa dalam kasus penyelundupan 2 ton sabu, membacakan
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Menteri Perindustrian, Agus Gumiwang Kartasasmita, memastikan industri otomotif nasional telah memiliki kapasitas untuk memprodu
EKONOMI
JAKARTA Ketua Komisi II DPR RI, Muhammad Rifqinizamy Karsayuda, menyampaikan bahwa pihaknya membuka kemungkinan untuk mengundang partai
POLITIK
MANDAILING NATAL Menyambut bulan suci Ramadhan 1447 H, Warung Kopi Madina menggelar acara syukuran sekaligus buka puasa bersama masyarak
NASIONAL
DENPASAR Pemerintah Provinsi Bali menegaskan bahwa informasi yang beredar di media sosial terkait penambahan 3.000 hingga 10.000 unit ta
PEMERINTAHAN
BATUBARA Bupati Batu Bara H. Baharuddin Siagian, S.H., M.Si., menegaskan pentingnya sinkronisasi perencanaan pembangunan antara pemerint
PEMERINTAHAN
DENPASAR Dugaan tindak pidana penipuan melalui media elektronik terkait event lari bertajuk Multikultural Run resmi dilaporkan ke Polda
HUKUM DAN KRIMINAL
TANJUNG BALAI Wakil Wali Kota Tanjungbalai Muhammad Fadly Abdina menghadiri acara pemberian santunan anak Yatim sekaligus peresmian The Yat
PENDIDIKAN