Ketua Komisi III DPR Habiburokhman Doakan Amsal Sitepu Dibebaskan
JAKARTA Ketua Komisi III DPR, Habiburokhman, mendoakan videografer Amsal Christy Sitepu divonis bebas dalam sidang kasus dugaan korupsi
NASIONAL
JAKARTA – Menteri Luar Negeri Republik Indonesia, Sugiono, menegaskan pentingnya memperkuat sinergi lintas pilar ASEAN guna memperkuat ketahanan kawasan menghadapi berbagai tantangan keamanan baru, termasuk kejahatan siber dan penipuan daring (online scams).
Pernyataan tersebut disampaikan dalam Pertemuan ke-30 ASEAN Political-Security Community (APSC) Council yang digelar di Kuala Lumpur, Malaysia, Sabtu (25/10/2025).
Menlu Sugiono menyampaikan bahwa Blueprint APSC 2025 telah memainkan peran penting dalam menjaga perdamaian dan stabilitas kawasan Asia Tenggara, dengan tingkat implementasi yang mencapai 99,6 persen.Baca Juga:
"Capaian ini sangat membanggakan. Namun kita harus memastikan bahwa masyarakat ASEAN benar-benar merasa aman, terlindungi, dan percaya diri untuk terus maju dan sejahtera," ujar Menlu Sugiono, dalam keterangan resmi Kementerian Luar Negeri RI, Sabtu (25/10).
Lebih lanjut, Menlu menekankan pentingnya koordinasi yang lebih erat antara tiga pilar utama ASEAN yaitu politik-keamanan (APSC), ekonomi (AEC), dan sosial-budaya (ASCC) untuk menghasilkan respons terpadu dan komprehensif terhadap tantangan multidimensi, termasuk kejahatan lintas negara dan ancaman digital.
Dalam kesempatan tersebut, Indonesia juga menyambut baik Deklarasi ASEAN tentang Pemberantasan Kejahatan Siber dan Penipuan Daring yang baru-baru ini diadopsi oleh negara-negara anggota.
Menurut Sugiono, deklarasi tersebut mencerminkan komitmen kuat ASEAN dalam melindungi ruang digital dan memperkuat keamanan kawasan.
"Deklarasi ini menjadi langkah konkret ASEAN dalam memastikan ruang digital kawasan kita tetap aman, terpercaya, dan bermanfaat bagi masyarakat," tegasnya.
Selain itu, Menlu Sugiono juga mengumumkan bahwa Indonesia akan menjadi tuan rumah dua kegiatan strategis ASEAN pada akhir tahun ini. Pertama, Forum Dialog Kerja Sama Kepolisian untuk Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana yang dijadwalkan berlangsung pada 27–29 Oktober 2025.
Kedua, Table-Top Exercise tentang Kesiapsiagaan ASEAN dalam Melindungi Warga Negara di Luar Negeri yang akan digelar di Bali pada 4–5 Desember 2025.
Menutup pernyataannya, Menlu Sugiono menegaskan bahwa persatuan dan sentralitas ASEAN harus terus menjadi jangkar utama kawasan di tengah dinamika geopolitik global yang terus berkembang.
"Kita harus memastikan ASEAN tetap menjadi kawasan yang aman, terlindungi, dan menjadi rumah yang membanggakan bagi seluruh warganya," pungkas Menlu Sugiono.*
JAKARTA Ketua Komisi III DPR, Habiburokhman, mendoakan videografer Amsal Christy Sitepu divonis bebas dalam sidang kasus dugaan korupsi
NASIONAL
SEOUL Presiden Prabowo Subianto tiba di Istana Kepresidenan Blue House atau Cheong Wa Dae, Rabu (1/4/2026), untuk menggelar pertemuan re
INTERNASIONAL
JAKARTA Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) dibuka menguat pada perdagangan Rabu (1/4/2026). Pukul 09.11 WIB, IHSG bergerak di level 7.17
EKONOMI
JAKARTA Pemerintah resmi memberlakukan kebijakan kerja dari rumah atau work from home (WFH) bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) setiap hari
PEMERINTAHAN
JAKARTA Harga emas batangan PT Aneka Tambang (Antam) hari ini kembali mencatatkan kenaikan signifikan. Mengacu data resmi Logam Mulia, ha
EKONOMI
JAKARTA Mantan Sekretaris Mahkamah Agung (MA), Nurhadi, menjalani sidang pembacaan vonis atas kasus dugaan penerimaan gratifikasi dan ti
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Pemerintah resmi memberlakukan kebijakan Work From Home (WFH) bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) satu hari dalam seminggu, khususn
EKONOMI
MEDAN Proses pengalihan status tahanan Amsal Christy Sitepu, terdakwa kasus dugaan korupsi video profil desa di Kabupaten Karo, Sumatera
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Dewan Pengawas (Dewas) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menegaskan pihaknya menindaklanjuti seluruh laporan masyarakat terkait
PEMERINTAHAN
JAKARTA Anggota Komisi III DPR, Safaruddin, menekankan perlunya penguatan seleksi hakim untuk memastikan kualitas peradilan di Indonesia
POLITIK