Cegah Perdagangan Orang hingga ke Desa, Kemenimipas Perkuat Peran Pimpasa di Sumut
MEDAN Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Kemenimipas) memperluas upaya pencegahan tindak pidana perdagangan orang (TPPO) dan tinda
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA — Pemerintah resmi memberlakukan kebijakan Work From Home (WFH) bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) satu hari dalam seminggu, khususnya pada hari Jumat, mulai 1 April 2026.
Kebijakan ini tidak hanya dimaksudkan untuk meningkatkan efisiensi kerja, tetapi juga diklaim mampu menekan konsumsi bahan bakar minyak (BBM) masyarakat hingga Rp59 triliun.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, menjelaskan bahwa dari total penghematan tersebut, Rp6,2 triliun langsung berdampak pada APBN, berupa penghematan kompensasi BBM bagi ASN.Baca Juga:
Sementara penghematan konsumsi BBM masyarakat secara luas diperkirakan mencapai Rp59 triliun.
"Kebijakan WFH ini merupakan tindak lanjut arahan Presiden Prabowo Subianto untuk menghadapi dinamika global sekaligus mendorong budaya kerja berbasis digital dan efisien," ujar Airlangga dalam konferensi pers daring, Rabu (1/4/2026).
Selain WFH, pemerintah juga mendorong efisiensi mobilitas ASN, termasuk pembatasan penggunaan kendaraan dinas maksimal 50 persen, kecuali kendaraan operasional dan listrik, serta penggunaan transportasi publik semaksimal mungkin.
Pemerintah mendorong sektor swasta untuk menerapkan kebijakan serupa, disesuaikan dengan karakteristik dan kebutuhan masing-masing industri.
Namun, beberapa sektor tetap dikecualikan dari WFH, terutama layanan publik seperti kesehatan, keamanan, kebersihan, serta sektor strategis seperti industri, energi, pangan, perdagangan, transportasi, logistik, dan keuangan.
"Kebijakan WFH untuk swasta akan diatur melalui surat edaran Menteri Ketenagakerjaan, sekaligus mencakup gerakan efisiensi energi di tempat kerja," tambah Airlangga.
Dengan langkah ini, pemerintah berharap tercipta budaya kerja baru yang lebih efisien, hemat energi, dan adaptif terhadap dinamika global, sekaligus mendorong transformasi digital di berbagai instansi dan sektor ekonomi.*
(in/dh)
MEDAN Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Kemenimipas) memperluas upaya pencegahan tindak pidana perdagangan orang (TPPO) dan tinda
HUKUM DAN KRIMINAL
LHOKSEUMAWE Wali Kota Lhokseumawe Sayuti Abu Bakar menyatakan dukungan terhadap percepatan penyusunan Qanun Kawasan Tanpa Rokok (KTR). R
NASIONAL
JAKARTA Pemerintah mengalokasikan Dana Desa sebesar Rp77 triliun dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2027. An
EKONOMI
MEDAN Wakil Wali Kota Medan H. Zakiyuddin Harahap mengapresiasi pelaksanaan Lomba Domino Medali Ade Jona Prasetyo di Jalan Mangaan I, Ke
PEMERINTAHAN
JAKARTA Kejaksaan Agung atau Kejagung membantah dalil mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Febrie Adriansyah yang me
HUKUM DAN KRIMINAL
YOGYAKARTA Masyarakat yang tercatat dalam desil 9 atau 10 Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) belum tentu merasa memiliki k
EKONOMI
MEDAN Kepala Dusun (Kadus) IV Kesatuan Harapan Baru, Kecamatan Sei Lepan, Kabupaten Langkat, Sugimin, dituntut enam tahun penjara dalam
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Perum Bulog Cabang Medan mulai menyalurkan bantuan pangan Cadangan Beras Pemerintah (CBP) tahap kedua untuk alokasi JuliSeptember
EKONOMI
MAUMERE Wakil Presiden Gibran Rakabuming meminta maaf kepada warga terdampak gempa bumi di Kabupaten Sikka, Nusa Tenggara Timur (NTT), j
NASIONAL
JAKARTA Hutan hujan tropis Indonesia dan Malaysia, termasuk kawasan hutan serta gambut di Kalimantan, pada dasarnya bukan ekosistem yang
PERISTIWA