Dua Advokat Dilaporkan ke Polda Metro Jaya atas Dugaan Gunakan Data Pribadi Tanpa Hak
JAKARTA Dua advokat berinisial HS dan PN dilaporkan ke Polda Metro Jaya atas dugaan pelanggaran UndangUndang Nomor 27 Tahun 2022 tentang
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA — Pemerintah resmi memberlakukan kebijakan Work From Home (WFH) bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) satu hari dalam seminggu, khususnya pada hari Jumat, mulai 1 April 2026.
Kebijakan ini tidak hanya dimaksudkan untuk meningkatkan efisiensi kerja, tetapi juga diklaim mampu menekan konsumsi bahan bakar minyak (BBM) masyarakat hingga Rp59 triliun.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, menjelaskan bahwa dari total penghematan tersebut, Rp6,2 triliun langsung berdampak pada APBN, berupa penghematan kompensasi BBM bagi ASN.Baca Juga:
Sementara penghematan konsumsi BBM masyarakat secara luas diperkirakan mencapai Rp59 triliun.
"Kebijakan WFH ini merupakan tindak lanjut arahan Presiden Prabowo Subianto untuk menghadapi dinamika global sekaligus mendorong budaya kerja berbasis digital dan efisien," ujar Airlangga dalam konferensi pers daring, Rabu (1/4/2026).
Selain WFH, pemerintah juga mendorong efisiensi mobilitas ASN, termasuk pembatasan penggunaan kendaraan dinas maksimal 50 persen, kecuali kendaraan operasional dan listrik, serta penggunaan transportasi publik semaksimal mungkin.
Pemerintah mendorong sektor swasta untuk menerapkan kebijakan serupa, disesuaikan dengan karakteristik dan kebutuhan masing-masing industri.
Namun, beberapa sektor tetap dikecualikan dari WFH, terutama layanan publik seperti kesehatan, keamanan, kebersihan, serta sektor strategis seperti industri, energi, pangan, perdagangan, transportasi, logistik, dan keuangan.
"Kebijakan WFH untuk swasta akan diatur melalui surat edaran Menteri Ketenagakerjaan, sekaligus mencakup gerakan efisiensi energi di tempat kerja," tambah Airlangga.
Dengan langkah ini, pemerintah berharap tercipta budaya kerja baru yang lebih efisien, hemat energi, dan adaptif terhadap dinamika global, sekaligus mendorong transformasi digital di berbagai instansi dan sektor ekonomi.*
(in/dh)
JAKARTA Dua advokat berinisial HS dan PN dilaporkan ke Polda Metro Jaya atas dugaan pelanggaran UndangUndang Nomor 27 Tahun 2022 tentang
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas) menyoroti kondisi petani Indonesia yang dinilainya semakin terdesak aki
EKONOMI
JAKARTA Presiden RI Prabowo Subianto melepas langsung kepulangan Presiden Belarus, Aleksandr Lukashenko, usai kunjungan kenegaraan di In
NASIONAL
JAKARTA Mantan Presiden Republik Indonesia ke7, Joko Widodo (Jokowi), dipastikan akan menghadiri sidang lanjutan perkara dugaan ijazah
NASIONAL
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mengusut dugaan kasus gratifikasi yang menjerat mantan Sekretaris Jenderal (Sekjen) Maj
NASIONAL
JAKARTA Sebanyak 30.000 manajer Koperasi Desa/Kelurahan (Kopdes) Merah Putih dijadwalkan mulai ditempatkan di berbagai daerah pada Agust
NASIONAL
MEDAN Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas angkat bicara terkait penggeledahan yang dilakukan Kejaksaan Negeri (Kejari) Medan di RSU
PEMERINTAHAN
MEDAN Tim penasihat hukum (PH) tiga terdakwa kasus dugaan korupsi Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Madrasah Aliyah Swasta (MAS) Fa
HUKUM DAN KRIMINAL
BENER MERIAH Sebanyak 135 Reje Kampung (Kepala Desa) terpilih periode 20262032 resmi dilantik dan diambil sumpah jabatannya dalam pro
PEMERINTAHAN
JAKARTA Kementerian Koperasi (Kemenkop) bersama Dewan Koperasi Indonesia (Dekopin) resmi meluncurkan rangkaian Bulan Koperasi sebagai pe
NASIONAL