JAKARTA — Upaya menjadikan Riau sebagai daerah istimewa terus menguat.
Badan Pekerja Perwujudan Daerah Istimewa Riau (BPP DIR) mendorong perubahan nomenklatur tersebut bukan hanya untuk pembenahan sistem pemerintahan, tetapi juga untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat.
Ketua BPP DIR, Datuk Seri Taufik Ikram Jamil, menjelaskan bahwa status daerah istimewa akan membuka peluang lebih besar bagi Riau dalam mengelola sumber daya dan fiskal daerah.Baca Juga:
Menurutnya, porsi Dana Bagi Hasil (DBH) dari pemerintah pusat yang saat ini sekitar 10% belum cukup menopang pembangunan di berbagai sektor, mulai dari infrastruktur hingga pelayanan publik.
"Kalau 10 persen hanya cukup untuk menjalankan fiskal di daerah, tapi belum bisa memenuhi kebutuhan baru. Maka kita perlu setidaknya 20 persen hingga 30 persen," ujar Taufik saat di Jakarta Pusat, Selasa (28/10/2025).
Taufik menilai, peningkatan DBH bukan hanya soal angka, tetapi juga tentang pemerataan pembangunan dan keadilan ekonomi bagi masyarakat Riau yang selama ini menjadi salah satu penyumbang terbesar pendapatan negara dari sektor migas.
Ia menambahkan, status daerah istimewa juga akan memberikan dampak psikologis positif bagi masyarakat, karena pengakuan atas identitas dan kontribusi budaya Melayu di Riau.
Senada dengan itu, Wakil Ketua Umum Forum Komunikasi Pemuka Masyarakat Riau (FKPMR), Muhammad Herwan, menilai peningkatan DBH sangat penting untuk memperbaiki tata kelola daerah.
Ia memproyeksikan adanya tambahan dana istimewa yang akan dikelola secara khusus jika status daerah istimewa disetujui.
Dalam rancangan tersebut, alokasi dana keistimewaan untuk kebudayaan Melayu diusulkan sebesar 30% berbasis kontribusi sumber daya alam (SDA).
Selain itu, Riau juga meminta peningkatan DBH migas menjadi 20% untuk minyak bumi dan 35% untuk gas, serta DBH nonmigas sebesar 30%.
Tambahan lain mencakup Participating Interest (PI) wilayah kerja migas hingga 20%, serta hak kelola SDA berbasis kearifan lokal.
JAKARTA Ketua Umum Dewan Pimpinan Nasional Komunitas Banteng Asli Nusantara (DPN Kombatan), Budi Mulyawan, menyoroti persoalan kemacetan
Peristiwa
JAKARTA Jaksa Agung Republik Indonesia, ST Burhanuddin, kembali mencatat prestasi membanggakan dengan meraih penghargaan bergengsi Outs
Nasional
JAKARTA Ketua Umum Pro Jokowi (Projo), Budi Arie Setiadi, menekankan pentingnya politik persatuan dan menyinggung proyek Kereta Cepat Ja
Politik
LAMPUNG SELATAN Pelatihan Persami dan Bela Negara Korps Kadet Republik Indonesia (KKRI) Gelombang III Tahun 2025 resmi dibuka di Lapanga
Nasional
MAGELANG Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri tengah menyidik kasus penambangan pasir ilegal di wilayah Kabupaten Magelang, Jawa Ten
Hukum dan Kriminal
BANDAR LAMPUNG Kasus memalukan kembali terjadi di tubuh kepolisian. adsenseSeorang anggota Polresta Bandar Lampung berinisial Aipda AG
Hukum dan Kriminal
JAKARTA Salah satu personel BLACKPINK, Ros, tak menyangka dengan antusiasme penggemar mereka di Jakarta. adsenseIdol KPop asal Kore
Entertainment
BLITAR Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto mengungkapkan bahwa Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri sudah berulang kali menek
Nasional
BANDAR LAMPUNG Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal memastikan Peraturan Gubernur (Pergub) tentang Tata Kelola dan Hilirisasi Ubi Kay
Pertanian Agribisnis
BLITAR Ketua Umum PDIP sekaligus Presiden ke5 RI Megawati Soekarnoputri menegaskan hubungannya dengan Presiden Prabowo Subianto tetap a
Politik