Kejati Sumut Periksa Kepala Kejari Karo Terkait Kasus Korupsi Proyek Desa Amsal Sitepu
MEDAN Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sumatera Utara (Sumut) melakukan pemeriksaan terhadap Kepala Kejaksaan Negeri (Kejari) Karo, Danke Rajag
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatera Utara (Sumut) menegaskan komitmennya untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Republik Indonesia di wilayahnya.
Dukungan ini diwujudkan melalui penguatan peran Kantor DPD RI sebagai mitra strategis pemerintah daerah dalam memperjuangkan kepentingan masyarakat serta mendorong pembangunan yang berkeadilan.
Pernyataan tersebut disampaikan Wakil Gubernur Sumut, Surya, saat membuka Focus Group Discussion (FGD) Panitia Musyawarah (Panmus) DPD RI bertajuk "Evaluasi dan Optimalisasi Fungsi Kantor Daerah dalam Mendukung Kinerja Anggota dan Lembaga DPD RI".Baca Juga:
Kegiatan berlangsung di Ruang Rapat 1, Kantor Gubernur Sumut, Jalan Pangeran Diponegoro Nomor 30, Medan, Kamis (30/10/2025).
"Mari kita jadikan kegiatan FGD ini sebagai momentum untuk meneguhkan komitmen bersama, menempatkan kepentingan rakyat sebagai prioritas utama, serta memperkuat sinergi antara lembaga negara dan pemerintah daerah demi kemajuan bangsa," kata Surya dalam sambutannya.
Wagub menekankan bahwa sinergi antara DPD RI dan pemerintah daerah merupakan elemen penting untuk memperkuat penyerapan aspirasi masyarakat, mempercepat penyelesaian masalah di daerah, serta memperluas ruang advokasi kebijakan daerah di tingkat nasional.
Sebagai bentuk nyata dukungan Pemprov Sumut terhadap penguatan kelembagaan DPD RI, pemerintah terus menjalankan berbagai program prioritas pembangunan daerah, antara lain Program Unggulan Bersekolah Gratis (PUBG), Program Berobat Gratis (PROBIS), Jaminan Stabilitas Harga Komoditi Pangan (JASKOP), Digitalisasi Pelayanan Publik (CERDAS), Infrastruktur Strategis Terintegrasi (INSTANSI), serta perlindungan rakyat melalui Restoratif Justice (PRESTICE).
Sementara itu, Wakil Koordinator Timja Panmus sekaligus Ketua Komite II Badikenita Sitepu menyampaikan, saat ini DPD RI memiliki 35 kantor di seluruh provinsi dengan berbagai skema kepemilikan, pinjam pakai, dan sewa.
"Terima kasih kepada Pemprov Sumut yang telah meminjamkan kantor ini selama 15 tahun. Kantor DPD RI berfungsi sebagai pusat koordinasi komunikasi dan wahana penyampaian aspirasi daerah," ujarnya.
FGD tersebut diikuti secara virtual oleh 19 kantor DPD RI dari seluruh wilayah Indonesia.
Turut hadir Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Basarin Yunus Tanjung, Kepala Biro Administrasi Pembangunan Faisal Arif Nasution, para sekretaris daerah kabupaten/kota se-Sumut, serta pimpinan perangkat daerah di lingkungan Pemprov Sumut.
Melalui FGD ini, diharapkan koordinasi antara DPD RI dan Pemprov Sumut semakin optimal, sehingga aspirasi masyarakat dapat diperjuangkan dengan lebih efektif di tingkat nasional.*
(a008)
MEDAN Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sumatera Utara (Sumut) melakukan pemeriksaan terhadap Kepala Kejaksaan Negeri (Kejari) Karo, Danke Rajag
HUKUM DAN KRIMINAL
KUPANG Gubernur Nusa Tenggara Timur (NTT), Emanuel Melkiades Laka Lena, menyampaikan pesan penting kepada 464 wisudawan Universitas Kris
PEMERINTAHAN
BANDA ACEH Kapolda Aceh, Irjen Pol. Drs. Marzuki Ali Basyah, M.M., memimpin kegiatan Pakta Integritas dan Pengambilan Sumpah Penerimaan
NASIONAL
SEMARANG Menteri Ketenagakerjaan (Menaker), Yassierli, melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke sebuah perusahaan di Kabupaten Semarang pa
NASIONAL
JAKARTA Koordinator Komisi untuk Orang Hilang dan Tindak Kekerasan (KontraS), Dimas Bagus Arya, mengungkapkan bahwa terdapat 16 orang ya
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Analis Kebijakan Publik, Said Didu, berpendapat bahwa perang yang sedang berlangsung di Timur Tengah (Timteng) lebih banyak membaw
NASIONAL
JAKARTA Duka mendalam menyelimuti jajaran Tentara Nasional Indonesia (TNI) atas gugurnya tiga prajurit yang tergabung dalam Satgas UNIFI
SOSOK
JAKARTA Pemerintah melalui Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, memastikan bahwa harga bahan bakar minyak (B
EKONOMI
MEDAN Kasus pencemaran nama baik yang melibatkan Roy Suryo dan Dokter Tifa terkait tuduhan ijazah Presiden ke7 Jokowi terus berkembang.
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Terdakwa dalam kasus dugaan korupsi proyek instalasi komunikasi dan pembuatan video profil desa, Amsal Sitepu, telah dikeluarkan d
HUKUM DAN KRIMINAL