Sumatera dalam Sejarah Islam Nusantara, Benarkah Jadi Pintu Awal Masuknya Islam?
MEDAN Pulau Sumatera memiliki peran penting dalam sejarah masuk dan berkembangnya Islam di Nusantara. Sejumlah teori sejarah memiliki pa
SENI DAN BUDAYA
MEDAN – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatera Utara (Sumut) menegaskan komitmennya untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Republik Indonesia di wilayahnya.
Dukungan ini diwujudkan melalui penguatan peran Kantor DPD RI sebagai mitra strategis pemerintah daerah dalam memperjuangkan kepentingan masyarakat serta mendorong pembangunan yang berkeadilan.
Pernyataan tersebut disampaikan Wakil Gubernur Sumut, Surya, saat membuka Focus Group Discussion (FGD) Panitia Musyawarah (Panmus) DPD RI bertajuk "Evaluasi dan Optimalisasi Fungsi Kantor Daerah dalam Mendukung Kinerja Anggota dan Lembaga DPD RI".Baca Juga:
Kegiatan berlangsung di Ruang Rapat 1, Kantor Gubernur Sumut, Jalan Pangeran Diponegoro Nomor 30, Medan, Kamis (30/10/2025).
"Mari kita jadikan kegiatan FGD ini sebagai momentum untuk meneguhkan komitmen bersama, menempatkan kepentingan rakyat sebagai prioritas utama, serta memperkuat sinergi antara lembaga negara dan pemerintah daerah demi kemajuan bangsa," kata Surya dalam sambutannya.
Wagub menekankan bahwa sinergi antara DPD RI dan pemerintah daerah merupakan elemen penting untuk memperkuat penyerapan aspirasi masyarakat, mempercepat penyelesaian masalah di daerah, serta memperluas ruang advokasi kebijakan daerah di tingkat nasional.
Sebagai bentuk nyata dukungan Pemprov Sumut terhadap penguatan kelembagaan DPD RI, pemerintah terus menjalankan berbagai program prioritas pembangunan daerah, antara lain Program Unggulan Bersekolah Gratis (PUBG), Program Berobat Gratis (PROBIS), Jaminan Stabilitas Harga Komoditi Pangan (JASKOP), Digitalisasi Pelayanan Publik (CERDAS), Infrastruktur Strategis Terintegrasi (INSTANSI), serta perlindungan rakyat melalui Restoratif Justice (PRESTICE).
Sementara itu, Wakil Koordinator Timja Panmus sekaligus Ketua Komite II Badikenita Sitepu menyampaikan, saat ini DPD RI memiliki 35 kantor di seluruh provinsi dengan berbagai skema kepemilikan, pinjam pakai, dan sewa.
"Terima kasih kepada Pemprov Sumut yang telah meminjamkan kantor ini selama 15 tahun. Kantor DPD RI berfungsi sebagai pusat koordinasi komunikasi dan wahana penyampaian aspirasi daerah," ujarnya.
FGD tersebut diikuti secara virtual oleh 19 kantor DPD RI dari seluruh wilayah Indonesia.
Turut hadir Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Basarin Yunus Tanjung, Kepala Biro Administrasi Pembangunan Faisal Arif Nasution, para sekretaris daerah kabupaten/kota se-Sumut, serta pimpinan perangkat daerah di lingkungan Pemprov Sumut.
Melalui FGD ini, diharapkan koordinasi antara DPD RI dan Pemprov Sumut semakin optimal, sehingga aspirasi masyarakat dapat diperjuangkan dengan lebih efektif di tingkat nasional.*
(a008)
MEDAN Pulau Sumatera memiliki peran penting dalam sejarah masuk dan berkembangnya Islam di Nusantara. Sejumlah teori sejarah memiliki pa
SENI DAN BUDAYA
MEDAN Pemerintah menambah alokasi anggaran sebesar Rp8,79 triliun hingga Agustus 2026 untuk mempercepat pemulihan pascabencana di Sumate
PEMERINTAHAN
GIANYAR Propam Polres Gianyar menyelidiki dugaan keterlibatan seorang anggota polisi dalam kepemilikan dan penjualan senjata api (senpi)
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto melakukan rotasi sejumlah jabatan di lingkungan Polri. Salah satu perubahan tersebut adalah pe
NASIONAL
SINGAPURA Kualitas udara di wilayah tengah Singapura masuk kategori tidak sehat pada Sabtu, 3 Oktober 2026. Kondisi tersebut terjadi ket
INTERNASIONAL
JAKARTA Timnas Indonesia akan menghadapi Thailand pada final FIFA ASEAN Cup 2026 di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Jakarta, Se
OLAHRAGA
DELI SERDANG Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution menyinggung perjalanan politiknya saat menghadiri Pendidikan dan Latihan (Diklat) La
POLITIK
JAKARTA Kredit Usaha Rakyat (KUR) Bank Syariah Indonesia (BSI) 2026 menjadi salah satu alternatif pembiayaan bagi pelaku usaha mikro, ke
EKONOMI
JAKARTA Sarwendah melalui tim kuasa hukumnya menegaskan tidak pernah sengaja menghalangi kedua putrinya, Thalia dan Thania Onsu, untuk b
ENTERTAINMENT
JAKARTA Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2027 disepakati menjadi salah satu anggaran terbesar dalam sejarah Indonesia. Bela
EKONOMI