Penemuan Kerangka di Kwitang, Polisi Cocokkan DNA dengan Dua Korban Hilang Aksi Agustus 2025
JAKARTA Polda Metro Jaya akan melakukan pengambilan sampel DNA dari keluarga dua orang yang hilang saat aksi demonstrasi pada Agustus 20
Peristiwa
BANDAR LAMPUNG – Sekretaris Daerah Provinsi Lampung, Marindo Kurniawan, menyampaikan hasil kegiatan Retret Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) yang digelar di Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) Jatinangor, pada 26–29 Oktober 2025.
Kegiatan tersebut diikuti oleh seluruh Sekda provinsi, kabupaten/kota, serta Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) se-Indonesia.
Marindo menjelaskan, forum retret tersebut menjadi wadah strategis untuk memperkuat peran Sekretaris Daerah dan Kepala Bappeda dalam menjalankan tugas pemerintahan, khususnya dalam mengoordinasikan sinergi perencanaan dan pembangunan antara pemerintah pusat dan daerah.Baca Juga:
"Kegiatan retret memastikan tugas dan peran Sekda dalam melaksanakan roda pemerintahan dibantu oleh kepala Bappeda. Sekda harus menjadi motor koordinasi agar pembangunan pusat dan daerah berjalan selaras," ujar Marindo saat ditemui di Kantor Gubernur Lampung, Jumat (31/10/2025).
Lebih lanjut, Marindo mengatakan bahwa sejumlah program prioritas nasional juga menjadi fokus pembahasan dalam kegiatan tersebut, di antaranya Program Makan Bergizi Gratis (MBG), Koperasi Merah Putih, serta program strategis lain yang masuk dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2029.
Selain membahas arah kebijakan pembangunan, forum juga menyoroti isu krusial terkait Transfer Keuangan Daerah dan Dana Desa (TKDD) di tengah penyesuaian fiskal nasional.
"Pemerintah daerah sudah menerima data tentang dana transfer dari pusat. Memang ada pengurangan, dan bagi Lampung sendiri penurunannya mencapai sekitar Rp600 miliar pada tahun 2026," ungkapnya.
Menurut Marindo, kondisi tersebut menjadi tantangan tersendiri bagi Pemprov Lampung untuk tetap menjaga pencapaian target pembangunan dengan kemampuan fiskal yang terbatas.
"Kita akan menyusun ulang perencanaan bersama DPRD agar belanja daerah bisa disesuaikan tanpa mengorbankan target indikator pembangunan. Karena produk APBD adalah hasil kerja bersama antara pemerintah daerah dan DPRD," tegasnya.
Ia menambahkan, hasil retret Kemendagri ini akan menjadi pedoman penting dalam menata arah kebijakan pembangunan daerah yang lebih efisien, adaptif, dan selaras dengan agenda nasional.
"Hasil ini akan kita jadikan acuan dalam memperkuat tata kelola pemerintahan dan perencanaan pembangunan daerah yang sinergis," pungkasnya.*
JAKARTA Polda Metro Jaya akan melakukan pengambilan sampel DNA dari keluarga dua orang yang hilang saat aksi demonstrasi pada Agustus 20
Peristiwa
SOLO Keluarga besar Keraton Kasunanan Surakarta Hadiningrat memastikan pemakaman Raja PB XIII akan digelar pada Rabu (5/11) mendatang di
Nasional
MEDAN Kebakaran hebat melanda empat rumah semi permanen di Jalan Polonia, Kelurahan Suka Damai, Kecamatan Medan Polonia, Kota Medan, Min
Peristiwa
LANGKAT Tim gabungan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, Pemkab Langkat, dan Polres Binjai menyegel Diskotek Blue Night yang berlokasi d
Hukum dan Kriminal
MEDAN Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Medan fokus meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) melalui optimalisasi sektor pajak res
Ekonomi
MEDAN Satlantas Polrestabes Medan menetapkan Bripda VPA, seorang personel Polda Sumut, sebagai tersangka setelah menabrak seorang wanita
Hukum dan Kriminal
MEDAN Bunda Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Sumatera Utara (Sumut), Kahiyang Ayu, mengajak anakanak untuk mengamalkan Tujuh Ikrar Kebi
Pendidikan
BANDAR LAMPUNG Dua bersaudara asal Lampung, Adiprapat Nopel Wisanjaya dan Sagala Jaya Dirba Anugrah, mencuri perhatian publik setelah me
Olahraga
JAKARTA Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul menyebut angka kemiskinan di Indonesia menunjukkan tren penurunan di bawah kepemimp
Pemerintahan
JAKARTA Upaya pemerintah untuk mempercepat transformasi digital di dunia pendidikan terus menunjukkan hasil.adsense Hingga saat ini, l
Pendidikan