Dukung Ekonomi Daerah, MBG Diwajibkan Gunakan Telur Produksi Lokal
JAKARTA Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana menginstruksikan seluruh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur prog
EKONOMI
LAMPUNG UTARA– Sejumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Program Keluarga Harapan (PKH) di Kecamatan Kotabumi Selatan, Kabupaten Lampung Utara, mengeluhkan belum cairnya dana bantuan sosial sejak satu tahun terakhir.
Salah satu penerima manfaat, Sutari, warga Kelurahan Tanjung Harapan, mengaku belum menerima dana PKH yang biasanya cair secara berkala setiap tahap.
"Sampai hari ini belum ada dana masuk. Biasanya pencairan rutin tiap tahap, tapi kali ini tidak ada kabar sama sekali. Sebagian KPM lain malah sudah ada yang cair," ungkap Sutari saat ditemui di kediamannya di Jalan Kapten Mustofa, Jumat (31/10/2025).Baca Juga:
Sutari mengatakan, dirinya sudah berulang kali memeriksa saldo di mesin ATM, namun hasilnya nihil. Ia juga menuturkan bahwa suaminya terdata sebagai penerima PKH kategori lansia, tetapi hingga kini juga belum menerima bantuan.
"Saya sudah tanya ke pendamping, katanya masih proses pengecekan. Tapi tidak dijelaskan apa penyebabnya. Bantuan ini sangat kami butuhkan untuk kebutuhan sehari-hari. Saldo saya kosong sudah satu tahun," keluhnya.
Warga berharap pemerintah daerah, khususnya Dinas Sosial Kabupaten Lampung Utara, segera menindaklanjuti persoalan ini agar bantuan dapat disalurkan tepat waktu.
Hingga berita ini diterbitkan, pihak Koordinator Kabupaten (Korkab) Program Keluarga Harapan (PKH) Lampung Utara, Desyanto, belum memberikan keterangan resmi.
Upaya konfirmasi melalui pesan WhatsApp ke nomor pribadinya belum mendapat respons.
Program Keluarga Harapan (PKH) merupakan salah satu program bantuan sosial bersyarat dari pemerintah pusat yang ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga miskin melalui bantuan tunai bagi pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial.
Namun, keterlambatan pencairan seperti yang dialami Sutari menunjukkan masih adanya persoalan dalam sistem penyaluran bantuan yang perlu segera dibenahi agar tidak merugikan masyarakat penerima manfaat.*
(a008)
JAKARTA Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana menginstruksikan seluruh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur prog
EKONOMI
BULELENG Ketua MPR RI Ahmad Muzani menyebut kondisi geopolitik global saat ini semakin menekan kehidupan masyarakat dunia, termasuk Indo
EKONOMI
JAKARTA Kepala Penerangan Kodam (Kapendam) XVII/Cenderawasih Kolonel Inf Tri Purwanto merespons pemutaran film dokumenter Pesta Babi K
NASIONAL
JAKARTA Narapidana tetap memiliki hak untuk menempuh pendidikan tinggi, termasuk program magister (S2), selama menjalani masa pidana di
NASIONAL
JAKARTA Politikus PDI Perjuangan Hendrawan Supratikno menilai rencana Presiden ke7 RI Joko Widodo melakukan kunjungan keliling ke berba
POLITIK
KUPANG Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan menegaskan pentingnya penguatan ekonomi berbasis rakyat dalam pembangunan nasion
EKONOMI
JAKARTA Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan permohonan pencabutan uji materi terhadap UndangUndang Nomor 17 Tahun 2025 tentang APBN 20
HUKUM DAN KRIMINAL
BATU BARA Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Batu Bara terus menunjukkan komitmennya dalam meningkatkan pelayanan publik melalui
PEMERINTAHAN
LAMPUNG Kasus kecelakaan maut bus Antar Lintas Sumatera (ALS) di Kabupaten Musi Rawas Utara (Muratara), Sumatera Selatan, yang menewaska
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Sejumlah pengamat politik menilai sanksi teguran keras dari Partai Gerindra terhadap Anggota DPRD Jember Achmad Syahri Assidiqi be
POLITIK