Guyur BKP Rp 325 Miliar ke 30 Daerah: Pemprov Sumut Kebut Proyek Jalan & Janji Reward 2027
MEDAN Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatera Utara (Sumut) telah menyalurkan Bantuan Keuangan Provinsi (BKP) sebesar Rp325 miliar kepada 3
PEMERINTAHAN
MEDAN – Kepala Badan Kepegawaian (Bapeg) Provinsi Sumatera Utara, Sutan Tolang Lubis, mengungkapkan bahwa total nilai transaksi judi online (judol) yang dilakukan oleh aparatur sipil negara (ASN) dan non ASN di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara mencapai lebih dari Rp2,1 miliar.
Data tersebut diperoleh dari hasil koordinasi bersama Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) pada tahun 2024.
"Total transaksinya mencapai Rp2.188.550.182, itu data yang kita terima dari PPATK," kata Sutan Tolang Lubis dalam keterangannya, Jumat (31/10/2025).Baca Juga:
Menurut Sutan, total tersebut berasal dari 1.037 pegawai ASN dan non ASN yang teridentifikasi terlibat dalam aktivitas judol.
Nilai transaksi yang dilakukan masing-masing individu pun bervariasi, tergantung dari frekuensi dan durasi bermain.
"Dari 1.037 orang itu, setelah kita konfirmasi, nilai transaksinya berbeda-beda. Ada yang hanya beberapa kali bermain, tapi ada juga yang cukup sering," jelasnya.
Bapeg Sumut saat ini tengah mendalami data PPATK lebih lanjut untuk menentukan langkah pembinaan dan penegakan disiplin terhadap para pegawai yang terlibat.
Sebelumnya, Gubernur Sumatera Utara Muhammad Bobby Afif Nasution telah mengonfirmasi bahwa seluruh ASN dan non ASN yang terindikasi bermain judol sudah menerima teguran tertulis dari Pemprov Sumut.
"Terkait sebanyak 1.037 ASN yang diduga terlibat judol berdasarkan data PPATK, sudah kami surati satu per satu dan diberikan teguran ringan," ujar Bobby kepada wartawan di Kantor Gubernur Sumut, Kamis (30/10/2025).
Bobby menambahkan, pihaknya juga telah melakukan penelusuran terhadap durasi, frekuensi, dan besaran transaksi masing-masing individu untuk melihat sejauh mana keterlibatan mereka.
"Sudah dilakukan pengecekan, mainnya sejak kapan, sampai bulan berapa, dan transaksinya berapa. Dari situ akan terlihat pola dan intensitasnya," jelasnya.
Bobby menegaskan bahwa pemerintah provinsi tidak akan menoleransi pegawai yang kembali terlibat dalam praktik judol setelah mendapatkan teguran.
"Setelah kita berikan surat teguran itu, nanti akan kita cek lagi. Kalau ada yang masih main judol, akan kita berikan teguran yang lebih keras, bahkan sanksi disiplin berat," tegas Bobby.
Ia juga mengingatkan seluruh aparatur pemerintahan untuk menjaga integritas dan menjauhi praktik perjudian online yang tidak hanya melanggar hukum, tetapi juga mencoreng nama baik pemerintah daerah.
"Saya harap seluruh ASN dan non ASN segera berhenti. Ini bukan hanya soal disiplin pegawai, tapi juga soal moral dan tanggung jawab sebagai pelayan masyarakat," pungkasnya.*
(a008)
MEDAN Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatera Utara (Sumut) telah menyalurkan Bantuan Keuangan Provinsi (BKP) sebesar Rp325 miliar kepada 3
PEMERINTAHAN
MEDAN Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatera Utara (Sumut) mempercepat realisasi pembangunan daerah dan menargetkan seluruh kegiatan rampu
PEMERINTAHAN
DELISERDANG Sekitar 62 orang siswa Yayasan Pendidikan Muttaqin Al Farabi, mengikuti pelatihan jurnalistik yang berlangsung di teras seko
PENDIDIKAN
BINJAI DPD Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Kota Binjai mengapresiasi langkah Pemerintah Kota (Pemko) Binjai yang mempercepat perba
PEMERINTAHAN
JAKARTA Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta (UPNVJ) melalui LPPM UPNVJ Press bersama Damera Press menerbitkan buku Kondisi So
NASIONAL
PEKANBARU Foto Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka masih terpasang di ruang Ketua DPRD Riau Kaderismanto dan ruang Fraksi PDI Perjuangan
POLITIK
ASAHAN Personel Batalyon B Satuan Brimob Polda Sumut yang diperbantukan di wilayah hukum Polres Asahan mengawal proses rekapitulasi hasil
POLITIK
KISARAN Tiga desa di Kecamatan Tanjungbalai, Kabupaten Asahan, Sumatera Utara, menggelar Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) serentak 2026, R
POLITIK
ACEH SELATAN Kapolres Aceh Selatan AKBP T. Ricki Fadlianshah menepati janjinya untuk membantu memperbaiki rumah seorang janda eks kombatan
NASIONAL
JAKARTA Pengacara Presiden ke7 RI Joko Widodo (Jokowi), Rivai Kusumanegara, memastikan kliennya akan hadir langsung dalam persidangan per
NASIONAL