Meski Turun, Inflasi Masih Mengintai! Ini Peringatan Mendagri
JAKARTA Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian meminta pemerintah daerah tetap waspada terhadap potensi tekanan inflasi, meskipun
EKONOMI
BANDAR LAMPUNG — Pemerintah Provinsi Lampung kembali memperpanjang program pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) hingga 6 Desember 2025.
Kebijakan ini bertujuan memberikan keringanan sekaligus meningkatkan kepatuhan wajib pajak di seluruh kabupaten dan kota di Lampung.
Anggota Komisi III DPRD Provinsi Lampung, Munir Abdul Haris, menegaskan pentingnya pemerintah daerah aktif menyosialisasikan program ini hingga tingkat RT.Baca Juga:
Menurutnya, sosialisasi yang hanya terbatas pada media sosial atau papan pengumuman tidak cukup untuk menjangkau seluruh masyarakat.
"Pemkab dan pemkot harus turun langsung ke lapangan, sosialisasikan informasi perpanjangan pemutihan pajak kendaraan ini hingga ke tingkat RT. Jangan hanya berhenti di media sosial atau papan pengumuman," ujar Munir, Minggu (2/11/2025).
Munir menambahkan, sejak penerapan opsen pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB) pada Januari 2025, porsi penerimaan pajak kini lebih besar diterima oleh pemerintah kabupaten/kota, yakni sekitar 66 persen dari total penerimaan pajak.
Sementara pemerintah provinsi hanya menerima sekitar 34 persen.
"Mengingat kabupaten dan kota kini mendapat porsi lebih besar dari pajak kendaraan, sudah sepatutnya mereka lebih aktif melakukan sosialisasi agar realisasi pendapatan pajak juga meningkat," tegas politisi PKB itu.
Program pemutihan pajak ini sebelumnya dimulai pada 1 Mei hingga 31 Juli 2025, kemudian diperpanjang dari 1 Agustus hingga 31 Oktober 2025.
Kini, pemerintah kembali memberi waktu tambahan hingga 6 Desember 2025 untuk masyarakat yang masih membutuhkan waktu menyelesaikan proses administrasi mutasi kendaraan.
Gubernur Lampung, Rahmat Mirzani Djausal, menjelaskan perpanjangan ini dilakukan karena tingginya animo masyarakat terhadap program dan masih banyak wajib pajak yang tengah mengurus mutasi kendaraan.
Menurutnya, penerimaan pajak dari program ini akan digunakan untuk memperbaiki jalan provinsi yang rusak serta membiayai berbagai kepentingan masyarakat lainnya.
Program pemutihan PKB Lampung menjadi salah satu upaya strategis pemerintah provinsi untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak sekaligus memperkuat pendapatan daerah yang dapat dirasakan langsung manfaatnya oleh masyarakat.*
(a008)
JAKARTA Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian meminta pemerintah daerah tetap waspada terhadap potensi tekanan inflasi, meskipun
EKONOMI
JAKARTA Pemerintah menargetkan renovasi 400 ribu unit rumah rakyat sepanjang 2026. Program ini meningkat signifikan dibandingkan realisas
PEMERINTAHAN
MEDAN Gubernur Sumatera Utara Muhammad Bobby Afif Nasution menerima kunjungan Satuan Tugas Kartika Jala Krida 2026 yang terdiri dari tar
NASIONAL
JAKARTA Kementerian Koperasi dan UKM tengah mengkaji skema pembiayaan mikro dengan bunga maksimal 6 persen melalui kolaborasi antara kop
EKONOMI
JAKARTA Rangkaian perayaan Tri Hari Suci di Gereja Katedral Jakarta berlangsung aman dan lancar. Ribuan umat mengikuti ibadah sejak Kami
NASIONAL
BANDA ACEH Gubernur Aceh Muzakir Manaf menyampaikan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Tahun Anggaran 2025 dalam rapat paripur
PEMERINTAHAN
JAKARTA Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia membuka kemungkinan impor minyak mentah dari berbagai negara, termasuk R
EKONOMI
JAKARTA Kuasa hukum Jusuf Kalla, Abdul Haji Talauho, menyatakan belum menerima nomor laporan polisi (LP) setelah mendatangi Badan Resers
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Wakil Ketua Komisi III DPR RI, Ahmad Sahroni, mendesak aparat kepolisian memberantas praktik premanisme hingga ke akar. Ia menila
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Kejaksaan Agung memeriksa sejumlah jaksa yang menangani perkara dugaan korupsi terkait Amsal Sitepu. Pemeriksaan dilakukan terha
HUKUM DAN KRIMINAL