Mualem Paparkan LKPJ 2025, Pembangunan Aceh Diklaim Makin Maju
BANDA ACEH Gubernur Aceh Muzakir Manaf menyampaikan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Tahun Anggaran 2025 dalam rapat paripur
PEMERINTAHAN
BATU BARA– Harga minyak goreng bersubsidi merek "Minyak Kita" kembali mencuat sebagai polemik di Kabupaten Batu Bara.
Di saat pemerintah pusat telah menetapkan Harga Eceran Tertinggi (HET) sebesar Rp15.700 per liter, para pedagang di Labuhan Ruku, Kecamatan Talawi, justru nekat menjualnya hingga Rp17.000. Selisih harga yang tajam ini membuat warga geram.
Kemarahan publik pun tak terelakkan. Mereka menuding Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Kabupaten Batu Bara gagal menjalankan fungsi kontrol.Baca Juga:
"Bubarkan saja Disperindag! Nggak ada manfaat sama sekali! Harga dibiarkan naik sesuka hati," pekik Z, warga setempat, Kamis (tanggal), dengan wajah penuh amarah.Keluhan senada datang dari E, ibu rumah tangga yang kesulitan memenuhi kebutuhan dapurnya."Kami hidup makin susah. Tapi pemerintah daerah seperti tutup mata," ujarnya lirih.Dugaan "Main Mata" dengan Oknum Pejabat
Fenomena serupa terus berulang. K, warga Tanjung Tiram, menduga adanya permainan kotor di balik lonjakan harga ini."Sepertinya sudah ada yang mengatur. Ini bukan sekadar pedagang nakal. Kami curiga ada oknum pejabat yang ikut bermain," ungkapnya.Padahal, ketentuan HET untuk minyak goreng bersubsidi jelas diatur dalam Keputusan Menteri Perdagangan Nomor 1028 Tahun 2024 dan Permendag Nomor 18 Tahun 2024. Pelanggaran terhadap kebijakan ini bisa dijerat hukum sesuai UU Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan dan UU Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan — mencakup sanksi administrasi, pencabutan izin, hingga pidana penjara dan denda miliaran rupiah.
Rakyat Siap "Lapor Presiden"
Karena merasa dikhianati oleh pemerintah daerah, warga Batu Bara berencana melapor langsung kepada Presiden Prabowo Subianto."Kalau di daerah tidak bisa dipercaya, biar Presiden yang turun tangan. Kami akan kirim laporan resmi," tegas Z.Bagi warga, ini bukan sekadar soal minyak goreng. Ini tentang hak rakyat atas barang kebutuhan pokok bersubsidi yang dijamin negara — dan ketika instansi pemerintah gagal, rakyat tak akan diam.*(M/006)
BANDA ACEH Gubernur Aceh Muzakir Manaf menyampaikan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Tahun Anggaran 2025 dalam rapat paripur
PEMERINTAHAN
JAKARTA Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia membuka kemungkinan impor minyak mentah dari berbagai negara, termasuk R
EKONOMI
JAKARTA Kuasa hukum Jusuf Kalla, Abdul Haji Talauho, menyatakan belum menerima nomor laporan polisi (LP) setelah mendatangi Badan Resers
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Wakil Ketua Komisi III DPR RI, Ahmad Sahroni, mendesak aparat kepolisian memberantas praktik premanisme hingga ke akar. Ia menila
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Kejaksaan Agung memeriksa sejumlah jaksa yang menangani perkara dugaan korupsi terkait Amsal Sitepu. Pemeriksaan dilakukan terha
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat total utang masyarakat Indonesia pada layanan pinjaman daring (pinjol) mencapai Rp100,69 t
EKONOMI
JAKARTA Pemerintah menetapkan batas kenaikan harga tiket pesawat domestik di kisaran 9 hingga 13 persen di tengah tekanan kenaikan biaya
EKONOMI
MOJOKERTO Jaksa Penuntut Umum menuntut terdakwa kasus pembunuhan disertai mutilasi, Alvi Maulana, dengan pidana penjara seumur hidup. Tu
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Wakil Wali Kota Medan Zakiyuddin Harahap mengusulkan pembangunan rumah susun (rusun) sebagai solusi relokasi warga yang tinggal di
PEMERINTAHAN
MEDAN Pemerintah Kota Medan mendorong inovasi dalam pelestarian budaya Melayu agar tetap relevan di tengah masyarakat multikultural. Upa
SENI DAN BUDAYA