Prabowo: 10 Universitas Baru Akan Cetak Pemimpin Bersih, Generasi Muda Siap Gantikan Pejabat Korup!
JAKARTA Presiden Prabowo Subianto menegaskan akan menindak tegas pejabat birokrasi di kementerian dan lembaga negara yang masih melangge
PENDIDIKAN
JAKARTA– Mahkamah Konstitusi (MK) menegaskan aturan mengenai 30 persen keterwakilan perempuan dalam pimpinan alat kelengkapan dewan (AKD).
Keputusan ini menjadi langkah penting untuk memperkuat posisi perempuan di parlemen. DPR pun didorong untuk segera menjalankan putusan tersebut tanpa menunda atau memodifikasi aturan yang sudah disahkan.
Peneliti Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) Lucius Karus mengingatkan agar DPR tidak mencoba membuat aturan yang justru bertentangan dengan keputusan MK.Baca Juga:
Ia menilai keterwakilan perempuan harus dipahami sebagai nilai demokrasi, bukan sekadar kewajiban administratif.
"Yang terpenting adalah menutup peluang bagi DPR untuk mengutak-atik aturan itu. Prinsip keterwakilan perempuan seharusnya dipahami sebagai nilai, bukan hanya karena perintah undang-undang," ujar Lucius di Jakarta, Selasa (4/11/2025).
Lucius menyoroti bahwa selama ini proses penentuan pimpinan AKD di DPR sering kali didasarkan pada kompromi politik antarpartai, bukan pada kualitas dan representasi yang adil.
Ia menegaskan pola seperti itu hanya akan membuat perempuan terus berada di posisi pinggir dalam struktur politik nasional.
"Kompromi politik partai sering menghilangkan hak anggota untuk memilih pimpinan AKD berdasarkan kapasitas dan integritas. Akibatnya, prinsip representasi, terutama bagi perempuan, terus terpinggirkan," tambahnya.
Putusan MK tentang keterwakilan 30 persen perempuan ini diharapkan menjadi tonggak baru dalam memperkuat peran perempuan di parlemen dan memastikan keadilan gender dalam pengambilan keputusan politik di Indonesia.*
(mt/M/006)
JAKARTA Presiden Prabowo Subianto menegaskan akan menindak tegas pejabat birokrasi di kementerian dan lembaga negara yang masih melangge
PENDIDIKAN
MEDAN Permainan Pulung Rinandoro dalam penjualan tanahtanah Hak Guna Usaha (HGU) PTPN2, memang amat luar biasa. Sampaisampai jaksa akti
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Harga emas batangan produksi PT Aneka Tambang (Antam) Tbk kembali mencatat kenaikan pada perdagangan Sabtu (14/2/2026). Emas uku
EKONOMI
JAKARTA Ketua Umum Partai Golkar, Bahlil Lahadalia, menetapkan aturan baru bagi kader Golkar yang duduk di kabinet. Menurut Bahlil, selu
POLITIK
MEDAN Gubernur Sumatera Utara, Muhammad Bobby Afif Nasution, menekankan bahwa olahraga masyarakat harus menjadi bagian dari ekosistem ek
OLAHRAGA
SOLO Presiden ke7 Republik Indonesia, Joko Widodo, menegaskan bahwa peluang memaafkan tiga tersangka kasus dugaan ijazah palsu, Roy Sur
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), Bank Negara Indonesia (BNI) kembali menghadirkan program Kredit Usaha Rakya
EKONOMI
JAKARTA Mantan Kapolres Bima Kota, AKBP Didik Putra Kuncoro, resmi ditetapkan sebagai tersangka oleh Bareskrim Polri setelah diduga memi
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Presiden Prabowo Subianto menekankan pentingnya pengelolaan sampah rumah tangga di tingkat desa dan kelurahan sebagai bagian dar
NASIONAL
JAKARTA Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmen pemerintahannya untuk mewujudkan swasembada pangan nasional dan memperkuat ketahan
EKONOMI