Pelayanan PBG Memburuk, Pertemuan Pemko Medan–Ombudsman Kembali Telanjangi Masalah di Dinas Perkimcikataru

MEDAN — Pertemuan antara Pemerintah Kota Medan dan Ombudsman RI Perwakilan Sumatera Utara di Balai Kota kembali membuka persoalan lama yang tak kunjung selesai: amburadulnya pelayanan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) di Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang (Dinas Perkimcikataru).

Alih-alih membaik, keluhan publik justru menumpuk sejak John Ester Lase menjabat sebagai Kepala Dinas.

Hingga Minggu, 16 November 2025, polemik PBG terus menjadi ganjalan terbesar dalam pelayanan publik Kota Medan.

Baca Juga:

• Ketegangan Mereda, Polres Dairi Fasilitasi Mediasi Kelompok Tani dan Kades Parbuluan VI

Di balik sejumlah klaim pembenahan dari pemerintah kota, warga tetap menghadapi alur birokrasi yang dinilai berbelit, lamban, dan jauh dari standar layanan yang memadai.

Wakil Wali Kota Medan, Zakiyuddin Harahap, bahkan secara terbuka mengakui bahwa PBG adalah sektor yang paling bermasalah.

"Kami menyadari masih banyak pelayanan publik yang mesti dibenahi, khususnya masalah regulasi dan proses PBG yang terus dikeluhkan masyarakat," ujarnya saat menerima Ombudsman di Balai Kota.

Di lapangan, proses penerbitan PBG kerap disebut tidak transparan, tidak konsisten, dan waktu penyelesaian sering melenceng jauh dari ketentuan.

Situasi ini membuat warga dan pelaku usaha merasa "tersandera" ketika hendak mengurus legalitas bangunan.

Sejak dilantik sebagai Kepala Dinas Perkimcikataru, John Ester Lase belum menunjukkan perubahan signifikan.

Janji perbaikan yang pernah disampaikan dianggap hanya berhenti pada pernyataan tanpa langkah konkret.

Sejumlah pegawai internal menyebutkan bahwa alur kerja tidak pernah disederhanakan, sementara komunikasi regulasi ke publik tidak jelas.

Tak heran jika keluhan masyarakat terus meningkat.

Ombudsman RI Perwakilan Sumut melalui Pimpinan Jemsly Hutabarat mengatakan pihaknya telah lama mencermati buruknya kualitas pelayanan Perkimcikataru.

"Penilaian Ombudsman bukan lagi soal dokumen atau standar layanan di atas kertas, tapi kualitas pelayanan dan tingkat maladministrasi menurut masyarakat," kata Jemsly.

Pertemuan kemudian mengerucut pada pembahasan teknis soal alur pelayanan PBG, alur yang selama ini dinilai membingungkan dan rawan maladministrasi.

Menurut Ombudsman, masalah ini tidak bisa dituntaskan hanya dengan pergantian pucuk pimpinan, tetapi memerlukan reformasi serius pada sistem kerja internal Perkimcikataru.

Terpisah, John Ester Lase disebut sebagai pejabat yang jarang terbuka kepada publik.

Konfirmasi media mengenai PBG tak pernah direspons. Sikap menghindar ini semakin mempertebal keraguan publik terhadap komitmen pembenahan.

Selain PBG, Dinas Perkimcikataru juga disorot soal sejumlah proyek yang mangkrak dan menimbulkan tanda tanya: Revitalisasi Lapangan Merdeka, Stadion Teladan, Medan Islamic Center, UMKM Square USU, hingga Gedung Warenhuis.

Seluruh proyek itu belum rampung dan belum dapat dinikmati masyarakat.

Zakiyuddin menegaskan bahwa pertemuan dengan Ombudsman tidak boleh berhenti pada diskusi seremonial.

"Kami ingin masukan konkret dari Ombudsman. Kami siap berkoordinasi kapan pun, terutama terkait keluhan masyarakat yang terus masuk," ujarnya.

Kini, publik menunggu apakah Dinas Perkimcikataru hanya berganti pemimpin tanpa perubahan, atau akhirnya mampu menepati janji reformasi layanan yang selama ini digaungkan.*

(tm/ad)

Ketegangan Mereda, Polres Dairi Fasilitasi Mediasi Kelompok Tani dan Kades Parbuluan VI

Besok Operasi Zebra 2025 Dimulai, Siap-Siap! Ini 8 Pelanggaran yang Pasti Ditindak Polda Sumut

Kenaikan Harga Jagung Picu Kekhawatiran Peternak, Harga Telur Bisa Tembus Rp 3.000

Dibeli pada Era Edy Senilai Rp 457 M, Bobby Gunakan Medan Club sebagai Modal Bank Sumut

Kenalan dengan Bus Listrik Medan: Tarif Terjangkau, Fasilitas Lengkap, Ramah Lingkungan!

Medan Utara Bersiap! BMKG Prediksi Banjir Rob 17–24 November 2025, Ketinggian Air Capai 2,5 Meter