Banjir Mendadak Lumpuhkan Kawasan Medan Amplas, Warga Mulai Bersiap Mengungsi
MEDAN Banjir besar menerjang kawasan Medan Amplas, Kota Medan, setelah luapan air sungai di pinggiran Kelurahan Harjosari I membesar pada R
Peristiwa
SUMATERA UTARA- Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Sumut) membentuk 5.700 Pos Bantuan Hukum (Posbankum) yang tersebar di desa dan kelurahan.
Program ini merupakan hasil kolaborasi Biro Hukum Setdaprov Sumut dengan Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) melalui Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC) Restorative Justice.
Kehadiran Posbankum tersebut diharapkan memperluas akses bantuan hukum bagi masyarakat tidak mampu.Baca Juga:
Hal itu disampaikan Kepala Biro Hukum Setdaprov Sumut, Aprilla Haslantini Siregar, dalam Temu Pers bertema "Perkembangan PHTC Program Perlindungan Rakyat melalui Restorative Justice (Prestice) Gubernur Sumut" yang digelar di Lobby Dekranasda, Kantor Gubernur Sumut, Selasa (18/11/2025).
"Memang ini ranah Kementerian Hukum, namun kita berkolaborasi untuk membentuk Posbankum di setiap desa dan kelurahan," kata Aprilla.
Ia memaparkan bahwa pelaksanaan PHTC keenam Gubernur dan Wakil Gubernur Sumut dilakukan melalui empat mekanisme.
Pertama, penandatanganan nota kesepahaman (MoU) dengan Kemenkumham yang sudah dilaksanakan pada Musrenbang.
Kedua, MoU dengan Polda Sumut yang telah diterapkan, salah satunya dalam penyelesaian kasus pemukulan guru di Binjai melalui mediasi tingkat Polres.
Mekanisme ketiga dilakukan melalui pendampingan perkara bagi masyarakat miskin di pengadilan, bekerja sama dengan 52 lembaga bantuan hukum terakreditasi.
Masyarakat dapat mengajukan pendampingan lewat aplikasi Sibankum atau datang langsung ke Biro Hukum dengan melampirkan surat keterangan tidak mampu.
"Mekanisme keempat baru saja kita laksanakan, yakni MoU dengan Kejati Sumut tentang Pidana Kerja Sosial. Kesepakatan ini ditindaklanjuti 28 Kejari bersama pemerintah kabupaten dan kota," ujarnya. Aprilla menambahkan bahwa jumlah lembaga bantuan hukum yang aktif meningkat pesat dari delapan menjadi 22 dalam dua bulan terakhir.
Ia berharap program PHTC dan pendekatan restorative justice yang diusung Gubernur Bobby Nasution dan Wakil Gubernur Surya dapat memperkuat rasa keadilan di masyarakat.
MEDAN Banjir besar menerjang kawasan Medan Amplas, Kota Medan, setelah luapan air sungai di pinggiran Kelurahan Harjosari I membesar pada R
Peristiwa
JAKARTA Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Prof. Dr. Moestopo (Beragama) mempertegas perannya sebagai mitra strategis pemerintah dalam pe
Nasional
BANDA ACEH Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Republik Indonesia Jenderal TNI (Purn.) Djamari Chaniago menyampaikan pengaraha
Nasional
SERDANG BEDAGAI Hujan deras disertai angin kencang mengguyur Kecamatan Sei Rampah, Kabupaten Serdang Bedagai, Sumatera Utara, sejak Rabu m
Peristiwa
ACEH Hujan yang mengguyur sebagian besar wilayah Aceh selama sepekan terakhir memicu banjir di berbagai daerah. Kawasan yang terdampak pal
Peristiwa
BATU BARA Sejumlah wilayah di Sumatera kembali dilanda bencana alam berupa banjir, longsor, hingga gempa bumi. Kondisi cuaca ekstrem tur
Peristiwa
LABUHANBATU UTARA Polsek Kualuh Hulu, Labuhanbatu Utara, menggelar konseling terhadap Mhd Taufiq Bangun, warga Desa Sonomartani, Rabu (2
Hukum dan Kriminal
JAKARTA Dugaan praktik transaksional yang melibatkan oknum pejabat dalam proses pembebasan narapidana kembali menjadi sorotan. Advokat d
Hukum dan Kriminal
HUMBANG HASUNDUTAN Belum tuntas penanganan longsor yang memutus akses Jalan Lintas Sumatera (Jalinsum) PakkatDoloksanggul, Kabupaten
Peristiwa
MEDAN Operasi Zebra Toba 2025 yang digelar Polda Sumatera Utara memasuki hari ke10 pelaksanaan pada Rabu, 26 November 2025. Selama hamp
Nasional