Prabowo Disebut Tunjuk Pengusaha Haji Isam Tangani Karhutla, Mensesneg Bantah: Tidak Benar
JAKARTA Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi membantah kabar yang menyebut pengusaha Andi Syamsuddin Arsyad alias Haji Is
NASIONAL
SUMATERA UTARA- Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Sumut) membentuk 5.700 Pos Bantuan Hukum (Posbankum) yang tersebar di desa dan kelurahan.
Program ini merupakan hasil kolaborasi Biro Hukum Setdaprov Sumut dengan Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) melalui Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC) Restorative Justice.
Kehadiran Posbankum tersebut diharapkan memperluas akses bantuan hukum bagi masyarakat tidak mampu.Baca Juga:
Hal itu disampaikan Kepala Biro Hukum Setdaprov Sumut, Aprilla Haslantini Siregar, dalam Temu Pers bertema "Perkembangan PHTC Program Perlindungan Rakyat melalui Restorative Justice (Prestice) Gubernur Sumut" yang digelar di Lobby Dekranasda, Kantor Gubernur Sumut, Selasa (18/11/2025).
"Memang ini ranah Kementerian Hukum, namun kita berkolaborasi untuk membentuk Posbankum di setiap desa dan kelurahan," kata Aprilla.
Ia memaparkan bahwa pelaksanaan PHTC keenam Gubernur dan Wakil Gubernur Sumut dilakukan melalui empat mekanisme.
Pertama, penandatanganan nota kesepahaman (MoU) dengan Kemenkumham yang sudah dilaksanakan pada Musrenbang.
Kedua, MoU dengan Polda Sumut yang telah diterapkan, salah satunya dalam penyelesaian kasus pemukulan guru di Binjai melalui mediasi tingkat Polres.
Mekanisme ketiga dilakukan melalui pendampingan perkara bagi masyarakat miskin di pengadilan, bekerja sama dengan 52 lembaga bantuan hukum terakreditasi.
Masyarakat dapat mengajukan pendampingan lewat aplikasi Sibankum atau datang langsung ke Biro Hukum dengan melampirkan surat keterangan tidak mampu.
"Mekanisme keempat baru saja kita laksanakan, yakni MoU dengan Kejati Sumut tentang Pidana Kerja Sosial. Kesepakatan ini ditindaklanjuti 28 Kejari bersama pemerintah kabupaten dan kota," ujarnya. Aprilla menambahkan bahwa jumlah lembaga bantuan hukum yang aktif meningkat pesat dari delapan menjadi 22 dalam dua bulan terakhir.
Ia berharap program PHTC dan pendekatan restorative justice yang diusung Gubernur Bobby Nasution dan Wakil Gubernur Surya dapat memperkuat rasa keadilan di masyarakat.
Menurutnya, pendekatan ini menghadirkan sistem hukum yang lebih seimbang, humanis, dan partisipatif, sekaligus menekan praktik pungutan liar dalam penyelesaian perkara.*
(um)
JAKARTA Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi membantah kabar yang menyebut pengusaha Andi Syamsuddin Arsyad alias Haji Is
NASIONAL
JAKARTA Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menginstruksikan seluruh kepala daerah melarang pembukaan lahan dengan cara dibak
NASIONAL
BANDA ACEH Presiden Prabowo Subianto dikabarkan memberhentikan M. Nasir dari jabatan Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Aceh. Pemberhent
PEMERINTAHAN
JAKARTA Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Bidang Perempuan, Remaja, dan Keluarga (PRK) Siti Ma&039rifah meminta Universitas Pertahan
PENDIDIKAN
JAKARTA Pengamat politik dari Citra Institute, Efriza, menilai PDI Perjuangan (PDIP) berpeluang membangun poros alternatif jika Prabowo
POLITIK
JAKARTA Pengaduan seorang aparatur sipil negara (ASN) yang selama enam bulan tak kunjung selesai akhirnya tuntas dalam waktu sekitar dua
NASIONAL
MOJOKERTO Kebakaran melanda bangunan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) di Desa Dlanggu, Kecamatan Dlanggu, Kabupaten Mojokerto, Jawa Timu
PERISTIWA
MANGGARAI TIMUR Relawan kemanusiaan sekaligus Founder Yayasan Gerak Bareng, Ahmad Zaki Ali, meninggal dunia saat menjalankan misi kemanu
ENTERTAINMENT
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menilai praktik korupsi di sektor pendidikan bukan sekadar pelanggaran hukum. Lembaga antiras
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Indeks Harga Saham Gabungan atau IHSG menguat 1,93 persen sepanjang perdagangan sepekan. IHSG ditutup pada level 6.525,690, naik
EKONOMI