Prabowo Siap Jadi Mediator Konflik Israel-Iran, GREAT Institute Sambut Positif
JAKARTA Pemerintah Indonesia di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto menawarkan diri menjadi mediator untuk meredakan ketegangan
INTERNASIONAL
SUMATERA UTARA- Penjabat Sekretaris Daerah Provinsi (Pj Sekdaprov) Sumatera Utara (Sumut), Sulaiman Harahap, menegaskan bahwa seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) tidak perlu merasa alergi terhadap pemeriksaan kepatuhan atas belanja barang dan jasa yang dilakukan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Sumut.
Menurut Sulaiman, pemeriksaan harus dipandang sebagai pengingat penting agar OPD semakin tertib dalam penyajian laporan keuangan, sesuai prinsip transparansi, akuntabilitas, dan tata kelola pemerintahan yang baik.
Pernyataan tersebut disampaikan Sulaiman dalam Entry Meeting Pemeriksaan Kepatuhan Belanja Barang dan Jasa Pemprov Sumut Tahun Anggaran 2025, yang digelar di Ruang Rapat Lantai 2 Kantor Gubernur Sumut, Medan, Rabu (19/11/2025).Baca Juga:
"Jangan alergi terhadap pemeriksaan kepatuhan. Jadikan ini sebagai warning yang harus ditindaklanjuti. Pemeriksaan melihat sejauh mana perencanaan dan pertanggungjawaban dilakukan sesuai aturan. Ini kesempatan memperbaiki sebelum masuk pemeriksaan laporan keuangan," katanya.
Sulaiman menegaskan bahwa entry meeting merupakan titik awal untuk menyamakan persepsi, membangun komunikasi efektif antara BPK dan OPD, serta menandai dimulainya proses audit secara resmi.
Sementara itu, Kepala Bidang Pemeriksaan BPK RI Perwakilan Sumut, Ranni Agriadi, menyampaikan bahwa BPK telah membentuk tim khusus untuk melakukan pemeriksaan kepatuhan belanja barang dan jasa di Pemprov Sumut.
Pemeriksaan berlangsung dari 17 November hingga 20 Desember 2025.
Ia menjelaskan bahwa pemeriksaan dilakukan berdasarkan UU Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, serta UU Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan.
"Tujuan pemeriksaan adalah memastikan bahwa pengadaan barang dan jasa di Pemprov Sumut sudah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan," ujar Ranni.
Pemeriksaan akan mencakup tiga aspek utama:
Perencanaan dan persiapan,
Pelaksanaan,
Serah terima dan pertanggungjawaban.
Hasil akhir pemeriksaan diharapkan memenuhi empat unsur: tepat, cermat, andal, dan kredibel.
Entry meeting dihadiri tim pemeriksa BPK serta seluruh OPD Pemprov Sumut.*
(um)
JAKARTA Pemerintah Indonesia di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto menawarkan diri menjadi mediator untuk meredakan ketegangan
INTERNASIONAL
JAKARTA Harga minyak dunia melonjak tajam lebih dari 2 persen menyusul serangan gabungan Amerika Serikat (AS) dan Israel terhadap Iran,
EKONOMI
MEDAN Wakil Wali Kota Medan H. Zakiyuddin Harahap menyampaikan apresiasi atas terbentuknya kepengurusan DPD Majelis Mahayana Buddhis Ind
NASIONAL
BANDA ACEH Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Suharyanto menegaskan bahwa upaya pemulihan pascabencana masih menjadi pr
NASIONAL
JAKARTA Menteri Agama Nasaruddin Umar menyampaikan permohonan maaf atas pernyataannya sebelumnya terkait zakat yang menimbulkan kesalahp
NASIONAL
DELISERDANG, SUMUT Wakil Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Surya menghadiri peletakan batu pertama pembangunan Masjid KH Ahmad Dahlan Univ
NASIONAL
JAKARTA Presiden RI Prabowo Subianto menekankan bahwa perayaan Tahun Baru Imlek bukan sekadar ritual keagamaan, melainkan momentum keban
NASIONAL
TAPANULI TENGAH Kejadian pencurian menimpa SMKN 1 Badiri di Kecamatan Badiri, Kabupaten Tapanuli Tengah, Sumatera Utara, setelah sekolah
HUKUM DAN KRIMINAL
BATUBARA Dalam rangka menyemarakkan Bulan Suci Ramadhan, Wakil Ketua Komisi XIII DPR RI, Sugiat Santoso, melaksanakan kegiatan pemberian b
NASIONAL
DOHA Eskalasi konflik antara Amerika Serikat, Israel, dan Iran memicu kekacauan di kawasan Timur Tengah. Sedikitnya delapan negara menut
INTERNASIONAL