Natalius Pigai Usul Sipil Bisa Jadi Pejabat Utama di Lingkungan Polri
JAKARTA Menteri Hak Asasi Manusia, Natalius Pigai, mengusulkan agar revisi UndangUndang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Re
HUKUM DAN KRIMINAL
SUMATERA UTARA- Penjabat Sekretaris Daerah Provinsi (Pj Sekdaprov) Sumatera Utara (Sumut), Sulaiman Harahap, menegaskan bahwa seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) tidak perlu merasa alergi terhadap pemeriksaan kepatuhan atas belanja barang dan jasa yang dilakukan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Sumut.
Menurut Sulaiman, pemeriksaan harus dipandang sebagai pengingat penting agar OPD semakin tertib dalam penyajian laporan keuangan, sesuai prinsip transparansi, akuntabilitas, dan tata kelola pemerintahan yang baik.
Pernyataan tersebut disampaikan Sulaiman dalam Entry Meeting Pemeriksaan Kepatuhan Belanja Barang dan Jasa Pemprov Sumut Tahun Anggaran 2025, yang digelar di Ruang Rapat Lantai 2 Kantor Gubernur Sumut, Medan, Rabu (19/11/2025).Baca Juga:
"Jangan alergi terhadap pemeriksaan kepatuhan. Jadikan ini sebagai warning yang harus ditindaklanjuti. Pemeriksaan melihat sejauh mana perencanaan dan pertanggungjawaban dilakukan sesuai aturan. Ini kesempatan memperbaiki sebelum masuk pemeriksaan laporan keuangan," katanya.
Sulaiman menegaskan bahwa entry meeting merupakan titik awal untuk menyamakan persepsi, membangun komunikasi efektif antara BPK dan OPD, serta menandai dimulainya proses audit secara resmi.
Sementara itu, Kepala Bidang Pemeriksaan BPK RI Perwakilan Sumut, Ranni Agriadi, menyampaikan bahwa BPK telah membentuk tim khusus untuk melakukan pemeriksaan kepatuhan belanja barang dan jasa di Pemprov Sumut.
Pemeriksaan berlangsung dari 17 November hingga 20 Desember 2025.
Ia menjelaskan bahwa pemeriksaan dilakukan berdasarkan UU Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, serta UU Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan.
"Tujuan pemeriksaan adalah memastikan bahwa pengadaan barang dan jasa di Pemprov Sumut sudah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan," ujar Ranni.
Pemeriksaan akan mencakup tiga aspek utama:
Perencanaan dan persiapan,
Pelaksanaan,
Serah terima dan pertanggungjawaban.
Hasil akhir pemeriksaan diharapkan memenuhi empat unsur: tepat, cermat, andal, dan kredibel.
Entry meeting dihadiri tim pemeriksa BPK serta seluruh OPD Pemprov Sumut.*
(um)
JAKARTA Menteri Hak Asasi Manusia, Natalius Pigai, mengusulkan agar revisi UndangUndang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Re
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman mengusulkan agar keterlibatan anggota Kepolisian Republik Indonesia (Polri) dalam organisa
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA EA Sports kembali membagikan kode redeem FC Mobile terbaru yang dapat diklaim pemain pada Jumat, 5 Juni 2026. Melalui kode terse
ENTERTAINMENT
MEDAN Sebanyak 1.015 pelari dari 34 negara dipastikan ambil bagian dalam ajang Trail of The Kings by UTMB 2026 yang akan berlangsung pad
OLAHRAGA
JAMBI Kembalinya Kompol RC ke lingkungan tugas aktif Kepolisian Daerah (Polda) Jambi memunculkan perhatian publik setelah riwayat kasus
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Mantan Wakil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Sony Sonjaya, menyatakan akan mengajukan diri sebagai justice collaborator (JC) d
HUKUM DAN KRIMINAL
SOLO Presiden ke7 Republik Indonesia, Joko Widodo, bertolak menuju Medan, Sumatera Utara, pada Jumat, 5 Juni 2026. Kunjungan tersebut d
OLAHRAGA
JAKARTA Pengusaha sekaligus mantan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Sandiaga Salahuddin Uno, memaparkan sejumlah langkah strategi
EKONOMI
JAKARTA Pengadilan Tinggi Singapura menolak gugatan terkait proses ekstradisi buron kasus korupsi eKTP, Paulus Tannos. Komisi Pemberant
HUKUM DAN KRIMINAL
BATU BARA Seorang warga mengeluhkan proses pendaftaran anaknya di SD Negeri 01 Labuhan Ruku, Kecamatan Talawi, Kabupaten Batu Bara. Ia m
PENDIDIKAN