Rocky Pasaribu: Pencabutan Izin TPL Momentum Perlindungan Hak Masyarakat Adat
BALIGE Pemerintah pusat resmi mencabut Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) PT Toba Pulp Lestari (TPL) beserta 27 perusahaan lain
POLITIK
DENPASAR- Kantor Wilayah Kementerian Hukum Bali (Kanwil Kemenkum Bali) menggelar pertemuan koordinasi dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Bali untuk menindaklanjuti pemenuhan data Kekayaan Intelektual (KI).
Pertemuan ini digelar Kamis (27/11) sebagai langkah awal penyusunan data pendukung dalam rangka Evaluasi Tata Kelola Pelindungan KI di Bali.
Koordinasi tersebut membahas tujuh kategori data utama yang menjadi fokus evaluasi BPKP.
Kanwil Kemenkum Bali memaparkan daftar wilayah yang telah ditetapkan maupun diusulkan sebagai Kawasan Berbasis Kekayaan Intelektual (KBKI), serta potensi KBKI baru di berbagai kabupaten/kota.
Diskusi juga mencakup perkembangan Indikasi Geografis (IG), jumlah pendaftaran IG pada 2024, serta daftar produk yang telah memperoleh atau sedang dalam proses memperoleh status IG.
Pemetaan potensi IG baru meliputi sektor kerajinan, komoditas pertanian, olahan pangan, kelautan, hingga produk budaya khas daerah.
Selain itu, Kanwil Kemenkum Bali menjelaskan kegiatan sosialisasi dan edukasi KI yang telah dilakukan sepanjang tahun, serta keberadaan 18 Sentra KI yang tersebar di instansi pemerintah daerah dan perguruan tinggi.
Sentra KI berfungsi sebagai pusat layanan, edukasi, dan pendampingan masyarakat dalam proses pendaftaran KI.
BPKP menekankan bahwa kelengkapan dan validitas data menjadi faktor krusial dalam evaluasi tata kelola pelindungan KI.
Seluruh informasi yang dipaparkan akan dituangkan Kanwil Kemenkum Bali ke dalam worksheet sesuai format yang telah ditetapkan.
Kanwil berkomitmen melakukan konsolidasi internal dan menyelesaikan seluruh data dukung tepat waktu sebagai bentuk dukungan terhadap evaluasi oleh BPKP Provinsi Bali.
Pertemuan ini menegaskan sinergi antara instansi pemerintah untuk memastikan tata kelola kekayaan intelektual di Bali berjalan transparan, akuntabel, dan mendukung pengembangan potensi inovasi lokal.*
BALIGE Pemerintah pusat resmi mencabut Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) PT Toba Pulp Lestari (TPL) beserta 27 perusahaan lain
POLITIK
JAKARTA Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mulai merombak jajaran pejabat di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) Keme
PEMERINTAHAN
JAKARTA Pemerintah Aceh meraih Universal Health Coverage (UHC) Awards 2026 sebagai pemerintah daerah kategori utama atas keberhasilannya
NASIONAL
JAKARTA Jaksa Penuntut Umum Roy Riadi menilai perkara dugaan korupsi program Digitalisasi Pendidikan pengadaan Chromebook di Kementerian
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Tim Penyidik Bidang Pidana Khusus Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara menetapkan ESK, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) proyek penataan W
HUKUM DAN KRIMINAL
BANDA ACEH Pemerintah Aceh mempercepat identifikasi dan penyiapan lahan untuk pembangunan Hunian Sementara (Huntara) dan Hunian Tetap (H
PEMERINTAHAN
MEDAN Kasus kekerasan yang menewaskan seorang perempuan bernama Lina resmi memasuki meja hijau. Terdakwa David Chandra didakwa membunuh k
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Anggota Komisi III DPR, Abdullah, menegaskan bahwa aparat yang menuduh pedagang es gabus menggunakan bahan spons harus mendapatk
NASIONAL
DENPASAR, BALI Dewan Kerajinan Nasional Daerah (Dekranasda) Provinsi Bali kembali menunjukkan dukungan nyata terhadap Industri Kecil dan
EKONOMI
BEKASI Satuan Reserse Narkoba (SATRESNARKOBA) Polres Bekasi Kota kembali menunjukkan tajinya dalam memberantas peredaran narkotika dan o
HUKUM DAN KRIMINAL
