KPU Tanggapi Putusan MK soal Dokumen Pendidikan Gibran
JAKARTA Komisi Pemilihan Umum (KPU) menanggapi putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menyinggung persoalan dokumen pendidikan Wakil Pres
HUKUM DAN KRIMINAL
DENPASAR- Kantor Wilayah Kementerian Hukum Bali (Kanwil Kemenkum Bali) menggelar pertemuan koordinasi dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Bali untuk menindaklanjuti pemenuhan data Kekayaan Intelektual (KI).
Pertemuan ini digelar Kamis (27/11) sebagai langkah awal penyusunan data pendukung dalam rangka Evaluasi Tata Kelola Pelindungan KI di Bali.
Koordinasi tersebut membahas tujuh kategori data utama yang menjadi fokus evaluasi BPKP.
Kanwil Kemenkum Bali memaparkan daftar wilayah yang telah ditetapkan maupun diusulkan sebagai Kawasan Berbasis Kekayaan Intelektual (KBKI), serta potensi KBKI baru di berbagai kabupaten/kota.
Diskusi juga mencakup perkembangan Indikasi Geografis (IG), jumlah pendaftaran IG pada 2024, serta daftar produk yang telah memperoleh atau sedang dalam proses memperoleh status IG.
Pemetaan potensi IG baru meliputi sektor kerajinan, komoditas pertanian, olahan pangan, kelautan, hingga produk budaya khas daerah.
Selain itu, Kanwil Kemenkum Bali menjelaskan kegiatan sosialisasi dan edukasi KI yang telah dilakukan sepanjang tahun, serta keberadaan 18 Sentra KI yang tersebar di instansi pemerintah daerah dan perguruan tinggi.
Sentra KI berfungsi sebagai pusat layanan, edukasi, dan pendampingan masyarakat dalam proses pendaftaran KI.
BPKP menekankan bahwa kelengkapan dan validitas data menjadi faktor krusial dalam evaluasi tata kelola pelindungan KI.
Seluruh informasi yang dipaparkan akan dituangkan Kanwil Kemenkum Bali ke dalam worksheet sesuai format yang telah ditetapkan.
Kanwil berkomitmen melakukan konsolidasi internal dan menyelesaikan seluruh data dukung tepat waktu sebagai bentuk dukungan terhadap evaluasi oleh BPKP Provinsi Bali.
Pertemuan ini menegaskan sinergi antara instansi pemerintah untuk memastikan tata kelola kekayaan intelektual di Bali berjalan transparan, akuntabel, dan mendukung pengembangan potensi inovasi lokal.*
JAKARTA Komisi Pemilihan Umum (KPU) menanggapi putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menyinggung persoalan dokumen pendidikan Wakil Pres
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Euforia menyelimuti masyarakat Indonesia setelah Tim Nasional Indonesia berhasil meraih gelar juara FIFA ASEAN Cup 2026. Di balik
OLAHRAGA
JAKARTA Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) menyarankan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka mundur dari jabatannya setelah Ma
POLITIK
MEDAN Tiga mantan Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) di Sumatera Utara yang sebelumnya diperiksa Kejaksaan Agung terkait dugaan pungutan l
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Sejumlah wilayah di Sumatera Utara kembali diguncang gempa bumi. Gempa tercatat terjadi di Nias Utara, Nias Barat, dan Padangsidim
PERISTIWA
JAKARTA Mahkamah Konstitusi (MK) menyatakan gugatan sengketa syarat pendidikan pencalonan Gibran Rakabuming Raka sebagai Wakil Presiden
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Sejumlah wilayah di Kota Medan dan sekitarnya akan terdampak pemeliharaan jaringan listrik PLN pada Rabu, 7 Oktober 2026.Pemelihar
PERISTIWA
DELI SERDANG Gubernur Sumatera Utara Muhammad Bobby Afif Nasution menyambut kedatangan Kapolda Sumut yang baru, Irjen Pol Sonny Irawan,
PEMERINTAHAN
MEDAN Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas akan menerima penabalan marga dari keluarga besar masyarakat Karo. Bagi Rico, pemberian m
SENI DAN BUDAYA
MEDAN Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas menyambut baik program Jaksa Sahabat Pendidik. Program tersebut dinilai menjadi langkah p
PEMERINTAHAN