BMKG: Es Abadi di Puncak Jaya Papua Diperkirakan Hilang Total Akhir 2026, Ini Penyebabnya
JAKARTA Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memperingatkan bahwa Indonesia berpotensi kehilangan satusatunya es abadi
PERISTIWA
MEDAN – Exco Partai Buruh Sumatera Utara (Sumut) meralat apresiasinya terkait kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP) Sumut Tahun 2026 yang hanya naik 7,9 persen.
Ketua Partai Buruh Sumut, Willy Agus Utomo, menilai keputusan Gubernur Sumut Bobby Nasution menabrak potensi kenaikan yang seharusnya lebih tinggi jika menggunakan perhitungan indeks tertentu (Alpha) sesuai Peraturan Pemerintah pengupahan terbaru.
Menurut Willy, Gubernur Sumut hanya menggunakan pengalian Alpha 0,5, padahal jika mengikuti PP pengupahan terbaru, Alpha bisa dipilih antara 0,5 hingga 0,9.Baca Juga:
"Kami menolak kenaikan UMP Sumut 2026 yang hanya 7,9 persen. Seharusnya bisa naik hingga 9,59 persen jika menggunakan Alpha 0,9," tegas Willy, yang juga Ketua Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) Sumut.
Willy menambahkan, jika menggunakan Alpha 0,7 atau 0,8, kenaikan UMP Sumut bisa mencapai 8,64–9,12 persen. Namun, Gubsu memilih angka terendah.
Partai Buruh juga menolak wacana penetapan serentak Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) dengan Alpha 0,5, yang menurutnya akan memiskinkan buruh.
"Kami menuntut UMK se-Sumut naik minimal 10 persen untuk tahun 2026," jelasnya.
Selain itu, Willy menyoroti janji Gubernur sebelumnya yang menyatakan mendukung tuntutan kenaikan upah buruh hingga 10 persen.
"Kenyataannya, keputusan yang diambil jauh dari janji itu. UMP bisa naik 9,5 persen tanpa melanggar regulasi, tapi diabaikan," katanya.
Partai Buruh juga menuding penetapan UMP dan UMK dilakukan terburu-buru sebelum batas akhir 24 Desember 2025, sehingga kepala daerah dipaksa merekomendasikan UMK dengan Alpha 0,5.
Willy menyebut hal ini bertentangan dengan instruksi Menteri Dalam Negeri yang menyarankan minimal Alpha 0,7.
Menanggapi hal ini, Partai Buruh berencana menggelar unjuk rasa di kantor Gubernur Sumut pada 24 Desember 2025 untuk menuntut revisi UMP dan UMK jika masih menggunakan pengalian Alpha 0,5.
"Semoga Gubernur segera merevisi keputusannya dan memperhatikan kondisi kehidupan buruh Sumut," pungkasnya.*
(sp/ad)
JAKARTA Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memperingatkan bahwa Indonesia berpotensi kehilangan satusatunya es abadi
PERISTIWA
JAKARTA Usulan menaikkan penghasilan kepala daerah kembali menjadi perbincangan setelah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan Ope
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Timnas Tanjung Verde (Cabo Verde) memang harus mengakhiri kiprahnya di Piala Dunia 2026 setelah kalah dramatis 23 dari Argentin
OLAHRAGA
JAKARTA Kabar gembira bagi para pemain FC Mobile. EA Sports kembali membagikan sederet kode redeem FC Mobile terbaru yang dapat diklaim
ENTERTAINMENT
BANDA ACEH Polda Aceh masih terus mendalami penyebab ledakan yang terjadi di KMP Aceh Hebat 2. Hingga kini, penyidik Direktorat Reserse
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam), Djamari Chaniago, memastikan ketersediaan beras di Sumatera Utara
EKONOMI
MEDAN OPPO Indonesia resmi memasarkan OPPO Reno 16 Series di Tanah Air mulai Jumat (3/7/2026). Seri terbaru ini hadir membawa sejumlah p
SAINS DAN TEKNOLOGI
MEDAN Pekan Raya Sumatera Utara (PRSU) ke50 Tahun 2026 resmi dibuka di kawasan PRSU, Jumat (3/7/2026). Ajang tahunan yang menjadi keban
PEMERINTAHAN
MEDAN Guyuran hujan deras yang mengguyur Kota Medan saat pelaksanaan Karnaval Budaya Nusantara dalam rangka Rapat Kerja Nasional (Rakern
PEMERINTAHAN
MEDAN Indonesia City Expo (ICE) 2026 tidak hanya menjadi ajang pameran produk unggulan daerah, tetapi juga menjadi ruang kolaborasi bagi
PEMERINTAHAN