Prabowo Terima Paparan 12 Klaster Riset BRIN, Inovasi Pangan hingga Nuklir Jadi Sorotan
JAKARTA Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) memaparkan hasil riset dan inovasi dalam 12 klaster kepada Presiden Prabowo Subianto di
NASIONAL
JAKARTA – Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas) menyiapkan 968 tempat kerja sosial dalam rangka penerapan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) baru, yang mulai berlaku pada 2 Januari 2026.
Langkah ini diambil untuk mendukung eksekusi putusan pidana non-pemenjaraan, khususnya kerja sosial, sesuai Pasal 85 ayat 1 KUHP.
Menteri Imipas Agus Andrianto mengatakan, tempat kerja sosial ini meliputi sekolah, tempat ibadah, taman kota, panti asuhan, pesantren, serta 94 griya abhipraya yang dikelola Balai Pemasyarakatan (Bapas).Baca Juga:
Griya abhipraya merupakan rumah singgah dan wadah pemberdayaan bagi warga binaan dan klien permasyarakatan.
"1.880 mitra di seluruh Bapas juga siap mendukung pelaksanaan putusan pidana kerja sosial," ujar Agus dalam keterangan tertulis, Sabtu (3/1/2026).
Agus menekankan, penentuan pelaksanaan kerja sosial ditentukan oleh hakim dan eksekusi jaksa, dengan pembimbingan dari petugas pembimbing kemasyarakatan (PK) Bapas.
Ia berharap program ini dapat menurunkan kepadatan di lapas dan rutan, sekaligus meningkatkan kualitas pembinaan narapidana.
Direktur Jenderal Permasyarakatan Kemen Imipas, Mashudi, menambahkan bahwa saat ini terdapat 2.686 PK Bapas yang siap bekerja, dengan rencana penambahan 11.000 PK Bapas serta pembangunan 100 unit Bapas dan Pos Bapas baru.
Sebelumnya, Kemen Imipas telah melakukan uji coba pelaksanaan kerja sosial melibatkan 9.531 klien pada Juli–November 2025, bekerja sama dengan berbagai mitra pemerintah dan lembaga non-pemerintah.
Agus menegaskan bahwa tujuan utama pidana kerja sosial adalah membentuk warga binaan yang mandiri, sadar kesalahan, dan mampu berkontribusi positif bagi masyarakat, sehingga mengurangi angka residivisme.*
(d/dh)
JAKARTA Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) memaparkan hasil riset dan inovasi dalam 12 klaster kepada Presiden Prabowo Subianto di
NASIONAL
JAKARTA Tim kuasa hukum mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus), Febrie Adriansyah, menegaskan bahwa permohonan prapera
NASIONAL
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memanggil Komisaris Utama PT Dosni Roha Logistik, Bambang Rudijanto Tanoesoedibjo (BRT) atau Ru
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Polda Metro Jaya merespons putusan hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (PN Jaksel) yang tidak menerima gugatan praperadilan ke
NASIONAL
JAKARTA Pertumbuhan ekonomi Indonesia pada triwulan II 2026 yang mencapai 5,29 persen secara tahunan (yearonyear/yoy) mendapat apresiasi
EKONOMI
JAKARTA Badan Gizi Nasional (BGN) mengungkap penyebab banyaknya kasus keracunan Makanan Bergizi Gratis (MBG).Kami melihat beberapa sebab,
PEMERINTAHAN
JAKARTA Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa mengaku menjadi menteri paling tidak beruntung karena harus menghadapi berbagai t
EKONOMI
SEOUL Pemerintah Korea Selatan mengungkapkan Indonesia telah berupaya memfasilitasi pembicaraan antara Seoul dan Pyongyang. Namun, usulan
INTERNASIONAL
JAKARTA Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra menegaskan hukuman mati bagi pelaku korup
NASIONAL
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkap besaran uang dalam amplop yang diserahkan Bupati Kuantan Singingi (Kuansing), Suhard
HUKUM DAN KRIMINAL