Pakistan Minta AS dan Iran Jaga Gencatan Senjata Meski Perundingan di Islamabad Buntu
ISLAMABAD Pemerintah Pakistan meminta Amerika Serikat dan Iran tetap menjaga gencatan senjata meski perundingan terbaru di Islamabad berak
INTERNASIONAL
BANDA ACEH – Pemerintah Aceh memastikan pembayaran gaji Aparatur Sipil Negara (ASN) di kabupaten dan kota tidak akan tertunda meskipun proses evaluasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (APBK) 2026 sedang berlangsung.
Hal ini disampaikan Juru Bicara Pemerintah Aceh, Muhammad MTA, Rabu (7/1/2026).
Menurut Muhammad, tertundanya gaji ASN tidak terkait dengan tahapan evaluasi APBK 2026 yang dilakukan pemerintah provinsi.Baca Juga:
Sebaliknya, pemerintah kabupaten telah menyiapkan Peraturan Bupati (Perbup) mengenai pengeluaran daerah yang mendahului penetapan APBK TA 2026, sehingga pembayaran gaji ASN tetap bisa direalisasikan tepat waktu.
"Secara tahapan, pengesahan APBK berpotensi memungkinkan pembayaran gaji yang mendahului penetapan APBK, termasuk gaji ASN yang biasanya dibayarkan 15 hari sebelum berakhirnya Tahun Anggaran 2025," ujar Muhammad.
Muhammad menambahkan, Kabupaten Aceh Utara telah menyerahkan dokumen evaluasi APBK 2026 pada 15 Desember 2025.
Proses evaluasi ini berlangsung selama 14 hari kerja, sehingga Perbup pengeluaran daerah menjadi instrumen penting agar gaji ASN bisa dicairkan pada awal Januari 2026.
Ia menekankan pentingnya pejabat daerah mematuhi mekanisme perundang-undangan untuk memastikan kelancaran pemerintahan, apalagi dalam situasi bencana.
"Hal ini menjamin hak-hak paling mendasar ASN, termasuk hak atas gaji, tetap terpenuhi," tegasnya.
Terkait hasil evaluasi APBK 2026, Muhammad menjelaskan bahwa Pemerintah Aceh telah menyelesaikannya dan hasilnya akan disampaikan kepada pemerintah kabupaten dan kota untuk ditindaklanjuti.
"Pemkab dan Pemkot dapat mempelajari catatan-catatan hasil evaluasi agar anggaran dapat dilaksanakan secara tepat dan sesuai aturan," tambah Jubir Pemerintah Aceh.*
(ad)
ISLAMABAD Pemerintah Pakistan meminta Amerika Serikat dan Iran tetap menjaga gencatan senjata meski perundingan terbaru di Islamabad berak
INTERNASIONAL
JAKARTA Koalisi masyarakat sipil yang tergabung dalam Solidaritas untuk Andrie Yunus menggelar aksi memperingati 30 hari penyiraman air ke
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Oditurat Militer menanggapi usulan pelibatan hakim ad hoc dalam sidang kasus penyiraman air keras terhadap aktivis Komisi untuk Or
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Gubernur Sumatera Utara, Bobby Nasution, menyebut alokasi dana bantuan bencana dari pemerintah pusat untuk Sumut periode 20262028 m
EKONOMI
BANDA ACEH Komandan Resimen Induk Daerah Militer (Danrindam) Kodam Iskandar Muda, Ali Imran, menegaskan komitmennya membentuk putraputri
NASIONAL
JAKARTA Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, AM Akbar Supratman, mengapresiasi terpilihnya Sugiono sebagai Ketua
POLITIK
Oleh Raman KrisnaLONJAKAN harga bahan baku plastik di Sumatera Utara hingga puluhan persen bukan lagi sekadar persoalan pasar. Ini adalah p
OPINI
JAKARTA Bareskrim Polri terus mengusut kasus dugaan penipuan oleh PT Dana Syariah Indonesia (DSI) yang merugikan hingga Rp2,4 triliun. Pen
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Badan Gizi Nasional (BGN) angkat bicara terkait anggaran Rp113 miliar untuk jasa event organizer (EO) yang menjadi sorotan publik.
EKONOMI
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkap adanya praktik tak wajar di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tulungagung, Jawa Timur.
HUKUM DAN KRIMINAL