Wagub Sumut Bahas Pemulihan Pascabencana bersama Mendagri, Ini Lima Daerah yang Jadi Fokus Utama

MEDAN – Wakil Gubernur Sumatera Utara Surya mengikuti rapat koordinasi pemulihan pascabencana wilayah Sumatera yang dipimpin Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian secara virtual, Jumat, 9 Januari 2026.

Rapat berlangsung dari ruang kerja Wakil Gubernur di Kantor Gubernur Sumut, Medan.

Rakor tersebut diikuti pimpinan pemerintahan dari Provinsi Sumatera Utara, Sumatera Barat, dan Aceh, serta kepala daerah kabupaten dan kota yang terdampak bencana.

Baca Juga:

• Sumut Raih Penghargaan Presiden, Bobby Nasution Fokus Pulihkan 43 Ribu Ha Lahan Sawah Pasca Banjir

Di Sumatera Utara, terdapat 18 daerah yang dilaporkan terdampak dan menjadi perhatian dalam pembahasan kondisi terkini serta langkah pemulihan pascabencana.

Surya mengatakan, berdasarkan data yang disampaikan Kementerian Dalam Negeri, terdapat lima daerah di Sumut yang masih menjadi perhatian utama karena terdampak cukup parah akibat banjir, banjir bandang, dan tanah longsor.

Kelima daerah itu adalah Kabupaten Tapanuli Tengah, Tapanuli Utara, Tapanuli Selatan, Mandailing Natal, serta Kota Sibolga.

Selain kerusakan fisik, Surya menyebut perekonomian di sejumlah wilayah belum sepenuhnya pulih karena terganggunya sarana dan prasarana akibat bencana.

Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, kata dia, akan kembali memastikan validitas data dari seluruh kabupaten dan kota terdampak.

"Kita pastikan kembali seluruh data agar benar-benar valid dan bisa menjadi acuan pemerintah pusat serta seluruh organisasi perangkat daerah di provinsi," ujar Surya kepada jajaran OPD yang hadir, termasuk Kepala BPBD Sumut Tuahta Saragih dan Kepala Dinas Kesehatan Faisal Hasrimi.

Sebagai pembina pemerintah kabupaten dan kota, Pemprov Sumut akan memasukkan seluruh data tersebut ke dalam Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P).

Dokumen ini nantinya menjadi dasar koordinasi lintas kementerian dan OPD provinsi dalam mendukung pemulihan wilayah terdampak.

Kepala BPBD Sumut Tuahta Saragih menjelaskan, pihaknya saat ini juga menggelar rapat koordinasi lanjutan untuk memvalidasi dan menyesuaikan data kerusakan agar terhubung dengan R3P.

Menurut dia, proses pendataan dilakukan secara berjenjang bersama BPBD kabupaten dan kota.

"Kita detailkan lagi seluruh kerusakan dan kita koordinasikan dengan kabupaten dan kota. Hasilnya akan kita sampaikan ke OPD terkait," kata Tuahta.

Pemprov Sumut menargetkan dokumen R3P rampung dan ditetapkan melalui Surat Keputusan Gubernur paling lambat 31 Januari 2026.

Data tersebut diharapkan menjadi acuan bagi pemerintah daerah serta dasar pengajuan dukungan dari pemerintah provinsi maupun pusat.

Sementara itu, Mendagri Tito Karnavian dalam arahannya menegaskan bahwa pemerintah pusat terus memantau kondisi fasilitas pelayanan publik di daerah terdampak bencana, mulai dari rumah sakit, Puskesmas, sekolah, infrastruktur, hingga aktivitas sosial dan perekonomian masyarakat.

"Rakor ini penting untuk mengetahui langkah pemulihan yang telah dilakukan daerah. Saya mengapresiasi upaya pemerintah daerah di Sumatera Utara yang telah melakukan pemulihan pascabencana," ujar Tito.*

(ad)

Sumut Raih Penghargaan Presiden, Bobby Nasution Fokus Pulihkan 43 Ribu Ha Lahan Sawah Pasca Banjir

Pemulihan Fasilitas Umum Pasca Banjir, Polres Pidie Jaya Turunkan Alat Berat

Pemulihan Pascabencana Sumatera: 72 Jalan Tersambung dan 1.100 Hunian Siap Huni

Danantara Serahkan 600 Hunian Sementara untuk Warga Terdampak Bencana di Aceh Tamiang

Pertamina Hulu Gandeng Yayasan SALAKHA Perkuat Kesiapsiagaan Banjir Jabodetabek

Polda Sumut Salurkan Bantuan Pendidikan, Sembako, dan Air Bersih ke Warga Terdampak Bencana