Purbaya Cetak Dua Prestasi di China, Raih Gelar Profesor Kehormatan dan Amankan Dana Rp301 Triliun
BEIJING Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menerima gelar Profesor Kehormatan (Honorary Professor) di bidang Ekonomi dari Universitas N
EKONOMI
MEDAN – Ribuan pendamping desa di Sumatera Utara (Sumut) menghadapi ketidakpastian pekerjaan.
Sekitar 1.148 tenaga pendamping desa dilaporkan tidak tercantum dalam Surat Keputusan (SK) TA 2026, diduga akibat praktik tidak sesuai prosedur oleh oknum pejabat Kementerian Desa dan Koordinator TPP Provinsi Sumut.
Perwakilan pendamping desa mengadukan nasib mereka kepada Anggota DPR RI dari Fraksi Golkar, Musa Rajekshah, atau yang akrab disapa Ijeck, pada Sabtu (24/1/2026).Baca Juga:
Mereka menyebut, penerbitan SK TA 2025 tidak mengikuti aturan Kepmendesa 294 Tahun 2025 dan lebih mengutamakan Daily Report Pendamping (DRP) ketimbang Evaluasi Kinerja (Evkin) Pendamping Desa.
Tenaga Ahli Pemberdayaan Masyarakat Desa (TAPM) Kota Gunungsitoli, Risda Megawati Gultom, mengatakan, "Kami dipecat sepihak dan tidak direspon Kemendesa. Proses perpanjangan SK diduga dicurangi beberapa oknum."
Hal serupa disampaikan Pendamping Lokal Desa (PLD) Kabupaten Humbang Hasudutan, Berliana Limbong.
Ia menegaskan, praktik ini terjadi hampir di seluruh kabupaten di Sumut, meskipun sebagian besar pendamping telah mengabdi 10–20 tahun.
"Kami hanya meminta keadilan bagi yang bekerja profesional. Banyak dari kami menjadi tulang punggung keluarga," kata Berliana.
Para pendamping desa juga menyoroti keberhasilan mereka dalam mensukseskan Program Koperasi Merah Putih di bawah Presiden Prabowo, dan berharap pemerintah pusat dapat mengetahui masalah ini.
Mendengar keluhan tersebut, Ijeck berjanji akan menindaklanjuti aspirasi ini melalui Rapat Dengar Pendapat (RDP) di Komisi V DPR RI bersama Kementerian Desa.
Ia menekankan kepada para pendamping desa agar tetap kompak dan tidak terprovokasi.
"Saya akan komunikasi langsung dengan Menteri Desa Yandri Susanto untuk mendapatkan informasi yang benar," ujarnya.
Kasus ini menjadi sorotan karena menyangkut keberlangsungan pekerjaan ribuan pendamping desa yang berperan dalam pemberdayaan masyarakat di Sumut.*
(vv/ad)
BEIJING Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menerima gelar Profesor Kehormatan (Honorary Professor) di bidang Ekonomi dari Universitas N
EKONOMI
JAKARTA Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan merespons pernyataan Presiden Prabowo Subianto yang menyoroti fenomena
EKONOMI
JAKARTA Sejumlah pertandingan Piala Dunia 2026 kembali menghadirkan hasil beragam pada Rabu (24/6/2026). Portugal tampil dominan dengan ke
OLAHRAGA
MEDAN Wakil Wali Kota Medan Zakiyuddin Harahap diperiksa oleh penyidik Pidana Khusus (Pidsus) Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara (Kejati Sumu
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa mantan Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah (PHU) Kementerian Agama, Hilm
HUKUM DAN KRIMINAL
GORONTALO Presiden Prabowo Subianto menghadiri Puncak Pekan Nasional (PENAS) Petani dan Nelayan XVII Tahun 2026 yang digelar di Kabupaten
PEMERINTAHAN
JAKARTA Mantan Wakil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Sony Sonjaya belum menyerah dalam upayanya mendapatkan status justice collaborator (
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Ombudsman Republik Indonesia mengungkap masih banyak Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Sumatera Utara yang belum menganton
NASIONAL
MEDAN Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution menyiapkan dua opsi untuk mengatasi maraknya pungutan liar (pungli) di sejumlah destinasi wis
PEMERINTAHAN
JAKARTA Komisi X DPR RI mendukung wacana pengalihan sepeda motor sitaan Kejaksaan Agung dalam kasus dugaan korupsi di Badan Gizi Nasional
POLITIK