Pemerintah Perkuat JKP, Menaker: Negara Hadir Saat Pekerja Kehilangan Pekerjaan
JAKARTA Menteri Ketenagakerjaan Yassierli menegaskan pemerintah terus memperkuat peran negara dalam memberikan perlindungan bagi pekerja
NASIONAL
MEDAN – Ribuan pendamping desa di Sumatera Utara (Sumut) menghadapi ketidakpastian pekerjaan.
Sekitar 1.148 tenaga pendamping desa dilaporkan tidak tercantum dalam Surat Keputusan (SK) TA 2026, diduga akibat praktik tidak sesuai prosedur oleh oknum pejabat Kementerian Desa dan Koordinator TPP Provinsi Sumut.
Perwakilan pendamping desa mengadukan nasib mereka kepada Anggota DPR RI dari Fraksi Golkar, Musa Rajekshah, atau yang akrab disapa Ijeck, pada Sabtu (24/1/2026).Baca Juga:
Mereka menyebut, penerbitan SK TA 2025 tidak mengikuti aturan Kepmendesa 294 Tahun 2025 dan lebih mengutamakan Daily Report Pendamping (DRP) ketimbang Evaluasi Kinerja (Evkin) Pendamping Desa.
Tenaga Ahli Pemberdayaan Masyarakat Desa (TAPM) Kota Gunungsitoli, Risda Megawati Gultom, mengatakan, "Kami dipecat sepihak dan tidak direspon Kemendesa. Proses perpanjangan SK diduga dicurangi beberapa oknum."
Hal serupa disampaikan Pendamping Lokal Desa (PLD) Kabupaten Humbang Hasudutan, Berliana Limbong.
Ia menegaskan, praktik ini terjadi hampir di seluruh kabupaten di Sumut, meskipun sebagian besar pendamping telah mengabdi 10–20 tahun.
"Kami hanya meminta keadilan bagi yang bekerja profesional. Banyak dari kami menjadi tulang punggung keluarga," kata Berliana.
Para pendamping desa juga menyoroti keberhasilan mereka dalam mensukseskan Program Koperasi Merah Putih di bawah Presiden Prabowo, dan berharap pemerintah pusat dapat mengetahui masalah ini.
Mendengar keluhan tersebut, Ijeck berjanji akan menindaklanjuti aspirasi ini melalui Rapat Dengar Pendapat (RDP) di Komisi V DPR RI bersama Kementerian Desa.
Ia menekankan kepada para pendamping desa agar tetap kompak dan tidak terprovokasi.
"Saya akan komunikasi langsung dengan Menteri Desa Yandri Susanto untuk mendapatkan informasi yang benar," ujarnya.
JAKARTA Menteri Ketenagakerjaan Yassierli menegaskan pemerintah terus memperkuat peran negara dalam memberikan perlindungan bagi pekerja
NASIONAL
JAKARTA Bareskrim Polri menyita aset senilai Rp 15,3 miliar milik keluarga bandar narkoba Erwin Iskandar alias Ko Erwin. Penyitaan terse
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Arifah Fauzi menyampaikan permintaan maaf kepada publik terkait pern
NASIONAL
MEDAN Kepolisian Daerah Sumatera Utara (Polda Sumut) bergerak cepat menindaklanjuti viralnya video yang memperlihatkan seorang personel
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Keluarga almarhumah Khoiriah Harahap di Kabupaten Mandailing Natal (Madina) menolak penyelesaian perkara kecelakaan lalu lintas me
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Menteri Lingkungan Hidup sekaligus Kepala Pengendalian Lingkungan Hidup (BPLH), Jumhur Hidayat, menegaskan bahwa industri ekstra
NASIONAL
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa Mukhtaruddin Ashraff Abu, suami Bupati Pekalongan Fadia Arafiq, dalam penyidikan ka
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Muhammad Bobby Afif Nasution resmi menetapkan Petunjuk Teknis (Juknis) Pelaksanaan Sistem Penerima
PENDIDIKAN
JAKARTA Solidaritas antardaerah dalam upaya pemulihan pascabencana hidrometeorologi di Pulau Sumatra terus menunjukkan penguatan. Pemeri
NASIONAL
JAKARTA Eks Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) Immanuel Ebenezer atau Noel Ebenezer menyatakan akan menggugat Komisi Pemberantasa
HUKUM DAN KRIMINAL