Wapres Gibran Tinjau Persiapan Arus Mudik Lebaran 2026 di JMTC, Imbau Pemudik Tetap Waspada
BEKASI Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Rakabuming Raka melakukan kunjungan kerja ke Jasamarga Tollroad Command Center (JMTC) di
NASIONAL
BANDA ACEH – Pemerintah Aceh mempercepat identifikasi dan penyiapan lahan untuk pembangunan Hunian Sementara (Huntara) dan Hunian Tetap (Huntap) bagi warga terdampak banjir dan tanah longsor di 17 kabupaten/kota.
Langkah ini dilakukan untuk memastikan kepastian hunian bagi korban bencana hidrometeorologi.
Sekretaris Daerah Aceh, M. Nasir, menegaskan bahwa seluruh persoalan administratif dan teknis terkait lahan harus segera diselesaikan.Baca Juga:
Ia menekankan pentingnya kepastian hukum dan kesiapan lokasi menjelang bulan suci Ramadan.
"Status lahan dan lokasi harus benar-benar clean and clear. Target kita persoalan ini selesai dalam waktu dekat, karena kebutuhan hunian bagi warga terdampak bersifat mendesak," kata Nasir dalam rapat koordinasi di Banda Aceh, Selasa (27/1/2026).
Nasir mengakui masih terdapat kendala di lapangan, termasuk penolakan warga terhadap sejumlah lokasi hunian tetap yang dinilai tidak strategis.
Di Kabupaten Gayo Lues, misalnya, lahan yang tersedia hanya cocok untuk hunian sementara karena terlalu jauh dari pusat aktivitas warga.
Sementara di Kecamatan Langkahan, Aceh Utara, masyarakat meminta agar huntap dibangun tidak jauh dari desa asal agar aktivitas sosial dan ekonomi tetap berjalan.
Menurut Nasir, Pemerintah Aceh siap membantu pemerintah kabupaten/kota yang mengalami keterbatasan lahan, termasuk melalui opsi pengadaan atau pembelian lahan baru jika diperlukan.
Ia juga menekankan agar skema penguasaan lahan memiliki kekuatan hukum jangka panjang.
"Hunian dengan status tanpa sertifikat atau hanya Hak Guna Bangunan di atas Hak Pengelolaan Lahan bukan solusi ideal bagi masyarakat," ujarnya.
Ia meminta Dinas Pertanahan dan Dinas Perumahan dan Permukiman Aceh berkoordinasi dengan pemerintah daerah serta Badan Pertanahan Nasional untuk memastikan kelayakan teknis dan legalitas lahan.
BEKASI Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Rakabuming Raka melakukan kunjungan kerja ke Jasamarga Tollroad Command Center (JMTC) di
NASIONAL
JAKARTA Kurnia Royani, salah satu tersangka dalam kasus dugaan ijazah palsu Presiden ke7 Joko Widodo (Jokowi), melontarkan kritik keras
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana mengumumkan bahwa Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang ditujukan untuk anak
NASIONAL
MEDAN Gubernur Sumatera Utara (Sumut), Bobby Nasution, melaksanakan aksi sosial dengan membagikan ratusan bingkisan sembako dan Tunjanga
NASIONAL
JAKARTA Dokter Tifauzia Tyassuma, atau yang akrab disapa Dokter Tifa, mengungkapkan keputusannya untuk menarik diri sejenak dari polemik
HUKUM DAN KRIMINAL
BINJAI Anggota Komisi III DPR RI, Mangihut Sinaga, SH, MH, menggelar kegiatan Sosialisasi 4 Pilar Kebangsaan di Aula Pendopo Giri Moyo,
NASIONAL
JAKARTA Sebuah survei terbaru yang dilakukan oleh Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat (LPEM) Fakultas Ekonomi dan Bisnis Univers
EKONOMI
JAKARTA Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menegaskan bahwa Indonesia membuka peluang impor minyak dari berb
EKONOMI
TABANAN Kantor Pertanahan (Kantah) Kabupaten Tabanan mengimbau seluruh masyarakat untuk segera mengurus proses Balik Nama (Peralihan Hak
NASIONAL
MEDAN Polisi akhirnya mengungkapkan motif di balik tindak pidana pembunuhan yang dilakukan oleh Syawal Ardiansyah Nasution (22), yang me
HUKUM DAN KRIMINAL