Kerugian Negara Rp2,1 Miliar, 3 Pejabat dan Rekanan Tersandung Dugaan Korupsi Proyek Torjam
PADANGSIDIMPUAN Polres Padangsidimpuan menetapkan tiga orang sebagai tersangka dugaan tindak pidana korupsi pada proyek Lanjutan Pembang
HUKUM DAN KRIMINAL
BANDA ACEH – Pemerintah Aceh mempercepat identifikasi dan penyiapan lahan untuk pembangunan Hunian Sementara (Huntara) dan Hunian Tetap (Huntap) bagi warga terdampak banjir dan tanah longsor di 17 kabupaten/kota.
Langkah ini dilakukan untuk memastikan kepastian hunian bagi korban bencana hidrometeorologi.
Sekretaris Daerah Aceh, M. Nasir, menegaskan bahwa seluruh persoalan administratif dan teknis terkait lahan harus segera diselesaikan.Baca Juga:
Ia menekankan pentingnya kepastian hukum dan kesiapan lokasi menjelang bulan suci Ramadan.
"Status lahan dan lokasi harus benar-benar clean and clear. Target kita persoalan ini selesai dalam waktu dekat, karena kebutuhan hunian bagi warga terdampak bersifat mendesak," kata Nasir dalam rapat koordinasi di Banda Aceh, Selasa (27/1/2026).
Nasir mengakui masih terdapat kendala di lapangan, termasuk penolakan warga terhadap sejumlah lokasi hunian tetap yang dinilai tidak strategis.
Di Kabupaten Gayo Lues, misalnya, lahan yang tersedia hanya cocok untuk hunian sementara karena terlalu jauh dari pusat aktivitas warga.
Sementara di Kecamatan Langkahan, Aceh Utara, masyarakat meminta agar huntap dibangun tidak jauh dari desa asal agar aktivitas sosial dan ekonomi tetap berjalan.
Menurut Nasir, Pemerintah Aceh siap membantu pemerintah kabupaten/kota yang mengalami keterbatasan lahan, termasuk melalui opsi pengadaan atau pembelian lahan baru jika diperlukan.
Ia juga menekankan agar skema penguasaan lahan memiliki kekuatan hukum jangka panjang.
"Hunian dengan status tanpa sertifikat atau hanya Hak Guna Bangunan di atas Hak Pengelolaan Lahan bukan solusi ideal bagi masyarakat," ujarnya.
Ia meminta Dinas Pertanahan dan Dinas Perumahan dan Permukiman Aceh berkoordinasi dengan pemerintah daerah serta Badan Pertanahan Nasional untuk memastikan kelayakan teknis dan legalitas lahan.
Sementara itu, Pelaksana Harian Kepala Dinas Pertanahan Aceh, M. Mizwar, menyebut dinamika data kebutuhan di masyarakat menjadi tantangan utama dalam percepatan pembangunan.
Ia menyarankan agar pemerintah kabupaten/kota memprioritaskan penggunaan aset tanah milik pemerintah guna mempercepat proses.
Mizwar menambahkan, anggaran pembangunan hunian tetap telah dialokasikan dalam Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P) Tahun 2026.*
(dh)
PADANGSIDIMPUAN Polres Padangsidimpuan menetapkan tiga orang sebagai tersangka dugaan tindak pidana korupsi pada proyek Lanjutan Pembang
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf atau Gus Ipul mengungkapkan pihaknya telah mengaktifkan kembali ribuan penerima bantuan
PEMERINTAHAN
JAKARTA Kabupaten Simalungun mencatat prestasi membanggakan di bidang kesehatan dengan capaian Universal Health Coverage (UHC) sebesar 1
KESEHATAN
SIMALUNGUN Warga Kelurahan Girsang, Kecamatan Girsang Sipangan Bolon, Kabupaten Simalungun, sempat dihebohkan oleh temuan bangkai satwa
NASIONAL
JAKARTA Kapolda Aceh, Irjen Pol. Drs. Marzuki Ali Basyah, menerima bantuan 1,2 juta PIN elearning dari Sekolah Tinggi Ilmu Kepolisian (
PENDIDIKAN
TAPANULI SELATAN Profesionalisme wartawan menjadi fokus utama dalam memperkuat jurnalisme berkualitas. Di tengah derasnya arus informasi
NASIONAL
LUBUK PAKAM Seorang terdakwa kasus narkotika berhasil melarikan diri dari Pengadilan Negeri (PN) Lubuk Pakam, Selasa (27/1), memicu peng
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah (Tapteng) mencatat prestasi di bidang pelayanan kesehatan publik dengan pencapaian Universa
KESEHATAN
MEDAN PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Region 1/Medan kembali menegaskan komitmennya terhadap keberlanjutan lingkungan melalui pro
NASIONAL
MEUREUDU Ketua Bhayangkari Daerah Aceh, Ny. Ira Marzuki, bersama Wakil Ketua Bhayangkari Sulawesi Selatan (Sulsel), Ny. Lina Nasri, meny
NASIONAL
