Bupati Badung Tuai Kritik soal Penunjukan Dirut BUMD, Diduga Langgar Etika

Dalam perspektif tata kelola pemerintahan, penunjukan pejabat BUMD yang masih terikat komitmen jabatan di daerah lain berpotensi menimbulkan persoalan kepatutan, kewajaran, dan dugaan konflik kepentingan.

KPM, sebagai pemegang otoritas tertinggi dalam BUMD, dituntut memastikan setiap keputusan sejalan dengan prinsip good governance, transparansi, dan akuntabilitas.

Hingga berita ini diturunkan, Bupati Badung belum memberikan tanggapan resmi. Upaya konfirmasi melalui pesan singkat belum memperoleh jawaban.

Sikap diam tersebut turut menambah sorotan publik terhadap polemik ini.

Perbincangan di ruang digital masih berlangsung. Publik kini menunggu apakah kritik tersebut akan dijawab melalui klarifikasi resmi atau langkah kebijakan yang terbuka.*

(ad)

Prakiraan Cuaca Bali Hari Ini, Jumat 30 Januari 2026: Sebagian Besar Wilayah Hujan Disertai Petir

BPJS Kesehatan Aktif, Tapi Pasien Harus Bayar Deposit Rp15 Juta di RS Internasional Bali Karena Prosedur Administratif

Gubernur Aceh Muzakir Manaf Resmi Lantik 5.486 PPPK Paruh Waktu, Tegaskan Pentingnya Tanggung Jawab dan Profesionalisme

Pemprov Sumut Anggarkan Rp 470 Miliar per Tahun, Warga Bisa Berobat Gratis

Kanwil Kemenkum Bali Ikuti Webinar KUHAP, Tegaskan Dukungan pada Reformasi Hukum Nasional

Deklarasi Stop BABS di Jakarta Timur, Warga Diharapkan Terus Terapkan Hidup Bersih dan Sehat