Pj Sekdaprov Sumut Pastikan Tindak Lanjut Rekomendasi BPK RI untuk Perkuat Ketahanan Pangan Daerah

MEDAN – Penjabat Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Utara (Pj Sekdaprov Sumut) Sulaiman Harahap menerima Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Kinerja Tahun Anggaran 2023 hingga Semester I 2025 dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI.

LHP ini menyoroti upaya pemerintah provinsi bersama instansi terkait dalam mendukung ketahanan pangan.

Sulaiman menekankan, laporan tersebut menjadi cerminan objektif atas kinerja Pemprov Sumut.

Baca Juga:

• Kasus Korupsi Kuota Haji, KPK Masih Menunggu Hasil Perhitungan BPK Sebelum Menahan Mantan Stafsus Gus Alex

Ia memastikan pemerintah daerah berkomitmen menindaklanjuti seluruh rekomendasi BPK secara serius, terukur, dan berkelanjutan.

"Kami paham hasil pemeriksaan ini memuat berbagai temuan, catatan, dan rekomendasi yang konstruktif. Pemprov Sumut berkomitmen penuh untuk menindaklanjuti seluruh rekomendasi BPK RI secara serius, terukur, dan berkelanjutan," kata Sulaiman di Auditorium BPK RI Perwakilan Sumut, Jalan Imam Bonjol, Medan, Jumat (30/1).

Pada awal 2026, Gubernur Sumut Muhammad Bobby Afif Nasution menerima Satya Lencana Wirakarya dari Presiden Republik Indonesia, setelah provinsi ini berhasil mencapai surplus padi dan beras sepanjang 2025.

Untuk memperkuat capaian tersebut, Sulaiman menyebutkan ada empat fokus utama pembenahan ke depan: penguatan sistem informasi dan neraca pangan, penyempurnaan perencanaan pangan, peningkatan efektivitas program, dan penguatan cadangan pangan.

Targetnya, tersedianya data ketahanan pangan, regulasi yang memadai, perencanaan yang lebih efektif, serta terpenuhinya kebutuhan pangan masyarakat dengan mutu baik dan harga terjangkau.

Sementara itu, Kepala BPK Perwakilan Sumut Paula Henry Simatupang menjelaskan, LHP Kinerja bertujuan memberikan masukan sekaligus mengevaluasi dampak nyata program dan kebijakan daerah.

Tahun 2025–2026, ketahanan pangan dan peningkatan SDM menjadi fokus pemeriksaan karena masuk dalam Proyek Strategis Nasional (PSN).

Selain Pemprov Sumut, BPK RI juga menyerahkan LHP Kinerja terkait penanganan tuberkulosis (TBC) kepada Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah (Pemkab Tapteng), diterima langsung oleh Bupati Masinton Pasaribu.

Acara penyerahan LHP ini dihadiri Wakil Ketua DPRD Sumut Sutarto dan Ihwan Ritonga, Wakil Ketua DPRD Tapteng Disman Sihombing, jajaran pejabat BPK, serta OPD terkait di lingkungan Pemprov Sumut dan Pemkab Tapteng.*

Kasus Korupsi Kuota Haji, KPK Masih Menunggu Hasil Perhitungan BPK Sebelum Menahan Mantan Stafsus Gus Alex

Pemkab Tapteng dan BPBPK Sumut Koordinasikan Penanganan Pascabencana di Sektor Sanitasi dan Air Minum

Sinergi Pemkab Tapteng dan BPBPK Sumut, Program Pemulihan Sanitasi dan Infrastruktur Air Minum untuk Masyarakat

Kapolda Bali dan BPK RI Bali Jalin Kerja Sama Strategis, Tegaskan Pentingnya Transparansi Keuangan

Kerugian Negara Rp2,1 Miliar, 3 Pejabat dan Rekanan Tersandung Dugaan Korupsi Proyek Torjam

Kasus Kredit Fiktif Bank Plat Merah, Polda Sumut Siapkan Gelar Perkara dan Penyitaan Aset