Dirut PUD Pasar Medan Laporkan Dugaan Korupsi Internal ke Kejari Medan
MEDAN Direktur Utama Perusahaan Umum Daerah (PUD) Pasar Kota Medan, Anggia Ramadhan, melaporkan dugaan tindak pidana korupsi yang terjadi
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN – Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Sumatera Utara mengalokasikan anggaran sebesar Rp 28 miliar untuk jasa event organizer (EO) pelaksanaan Gebyar Pajak 2026.
Anggota DPRD Sumut, Muniruddin Ritonga, menyoroti besarnya belanja kegiatan ini dan meminta agar pemerintah provinsi meninjau kembali urgensi kegiatan tersebut, mengingat kondisi daerah yang baru dilanda bencana alam beberapa waktu lalu.
"Melihat situasi dan kondisi Sumatera Utara yang baru dilanda bencana alam, mohon pertimbangan ke Gubernur apakah kegiatan ini perlu dikaji ulang kembali," kata Muniruddin dalam rapat evaluasi, Jumat (30/1).Baca Juga:
Muniruddin menduga bahwa kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam membayar pajak.
Namun, ia menekankan agar program tersebut tidak hanya menjadi seremoni dan harus seimbang dengan manfaat nyata bagi penerimaan pajak daerah.
"Kegiatan ini mungkin untuk menggenjot pajak, tapi harus jelas efeknya. Jangan sampai uang yang digelontorkan pemerintah tidak sebanding dengan penerimaan pajak tahun 2026," ujarnya.
DPRD Sumut menyatakan akan memantau pelaksanaan kegiatan ini jika tetap berlangsung.
Evaluasi akan dilakukan pada akhir tahun untuk memastikan seluruh tujuan program tercapai.
Informasi yang tercantum pada Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) Sumut menunjukkan bahwa anggaran sebesar Rp 28.015.063.000 bersumber dari APBD Sumut 2026.
Tender EO Gebyar Pajak Sumut diumumkan pada 9 Januari 2026 dengan hanya satu peserta mengikuti proses lelang.
Paket pekerjaan yang termasuk dalam tender ini antara lain belanja sarana & prasarana kantor, pembuatan website/microsite Gebyar Pajak Sumut 2026, kegiatan promosi, kegiatan event triwulan dan utama, pengadaan hadiah undian triwulan, pengadaan hadiah undian gebyar, hingga jasa pengiriman hadiah.
Dengan besarnya anggaran yang dialokasikan, DPRD Sumut menegaskan perlunya pertimbangan ulang agar kegiatan ini benar-benar efektif dalam meningkatkan penerimaan pajak, sekaligus memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.*
MEDAN Direktur Utama Perusahaan Umum Daerah (PUD) Pasar Kota Medan, Anggia Ramadhan, melaporkan dugaan tindak pidana korupsi yang terjadi
HUKUM DAN KRIMINAL
BATU BARA Rapat Dengar Pendapat (RDP) antara masyarakat Kecamatan Talawi, Komisi IV DPRD Kabupaten Batu Bara, dan Dinas Lingkungan Hidup
PEMERINTAHAN
JAKARTA Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul menonaktifkan sementara dua pejabat di lingkungan Kementerian Sosial yang terlibat da
NASIONAL
GAYO LUES Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda) Aceh Irjen Pol Drs. Marzuki Ali Basyah melakukan kunjungan kerja ke Polres Gayo Lues, Rabu,
NASIONAL
JAKARTA Presiden Prabowo Subianto memerintahkan CEO Danantara, Rosan Roeslani, untuk menurunkan suku bunga program Permodalan Nasional M
EKONOMI
JAKARTA Kejaksaan Agung menerima pengembalian uang sebesar Rp600 juta dari PT Toshida Indonesia terkait kasus dugaan korupsi yang menyer
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa meminta masyarakat tetap tenang menyikapi pelemahan nilai tukar rupiah yang sempat menembu
EKONOMI
JAKARTA Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan pembangunan rumah jabatan bagi seluruh hakim di Indonesia. Kebijakan ini, menurut Pra
NASIONAL
JAKARTA Presiden Prabowo Subianto mengungkap adanya temuan dana sekitar Rp 39 triliun yang disebut berasal dari aset milik koruptor dan
NASIONAL
JAKARTA Mantan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbudristek) Nadiem Makarim dituntut 18 tahun penjara oleh Jaks
HUKUM DAN KRIMINAL