Polemik LCC MPR Berujung Gugatan, Ahmad Muzani Buka Suara
JAKARTA Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR RI) Ahmad Muzani mengaku belum mengetahui secara rinci gugatan yang
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN – Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Sumatera Utara mengalokasikan anggaran sebesar Rp 28 miliar untuk jasa event organizer (EO) pelaksanaan Gebyar Pajak 2026.
Anggota DPRD Sumut, Muniruddin Ritonga, menyoroti besarnya belanja kegiatan ini dan meminta agar pemerintah provinsi meninjau kembali urgensi kegiatan tersebut, mengingat kondisi daerah yang baru dilanda bencana alam beberapa waktu lalu.
"Melihat situasi dan kondisi Sumatera Utara yang baru dilanda bencana alam, mohon pertimbangan ke Gubernur apakah kegiatan ini perlu dikaji ulang kembali," kata Muniruddin dalam rapat evaluasi, Jumat (30/1).Baca Juga:
Muniruddin menduga bahwa kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam membayar pajak.
Namun, ia menekankan agar program tersebut tidak hanya menjadi seremoni dan harus seimbang dengan manfaat nyata bagi penerimaan pajak daerah.
"Kegiatan ini mungkin untuk menggenjot pajak, tapi harus jelas efeknya. Jangan sampai uang yang digelontorkan pemerintah tidak sebanding dengan penerimaan pajak tahun 2026," ujarnya.
DPRD Sumut menyatakan akan memantau pelaksanaan kegiatan ini jika tetap berlangsung.
Evaluasi akan dilakukan pada akhir tahun untuk memastikan seluruh tujuan program tercapai.
Informasi yang tercantum pada Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) Sumut menunjukkan bahwa anggaran sebesar Rp 28.015.063.000 bersumber dari APBD Sumut 2026.
Tender EO Gebyar Pajak Sumut diumumkan pada 9 Januari 2026 dengan hanya satu peserta mengikuti proses lelang.
Paket pekerjaan yang termasuk dalam tender ini antara lain belanja sarana & prasarana kantor, pembuatan website/microsite Gebyar Pajak Sumut 2026, kegiatan promosi, kegiatan event triwulan dan utama, pengadaan hadiah undian triwulan, pengadaan hadiah undian gebyar, hingga jasa pengiriman hadiah.
Dengan besarnya anggaran yang dialokasikan, DPRD Sumut menegaskan perlunya pertimbangan ulang agar kegiatan ini benar-benar efektif dalam meningkatkan penerimaan pajak, sekaligus memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.*
(ds/dh)
JAKARTA Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR RI) Ahmad Muzani mengaku belum mengetahui secara rinci gugatan yang
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Jaksa Penuntut Umum (JPU) mulai membacakan tuntutan terhadap terdakwa dugaan korupsi pengadaan laptop berbasis Chromebook, Nadie
HUKUM DAN KRIMINAL
TANJUNGBALAI Wakil Wali Kota Tanjungbalai Muhammad Fadly Abdina menerima audiensi pengurus Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Kota Tan
PEMERINTAHAN
JAKARTA Presiden Prabowo Subianto mengatakan pemerintah telah menaikkan gaji hakim di Indonesia hingga 280 persen. Menurut dia, kebijaka
NASIONAL
JAKARTA Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR RI) memutuskan menggelar ulang final Lomba Cerdas Cermat (LCC) Empat Pila
NASIONAL
JAKARTA Presiden Prabowo Subianto meminta Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi membentuk satuan tugas khusus untuk mempercepat deregu
EKONOMI
ASAHAN Bupati Asahan Taufik Zainal Abidin membuka secara resmi Jambore Cabang Gerakan Pramuka Asahan 2026 di AlunAlun Rambate Rata Raya
PEMERINTAHAN
ASAHAN Pemerintah Kabupaten Asahan melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa menggelar pelatihan bagi Tim Penggerak PKK tingkat kec
PEMERINTAHAN
ASAHAN Pemerintah Kabupaten Asahan memperkuat komitmen mewujudkan Kabupaten Layak Anak melalui kegiatan penguatan Gugus Tugas Kabupaten
PEMERINTAHAN
MEDAN Polemik tunggakan biaya sekolah yang dialami seorang siswa SMP Panca Budi akhirnya diselesaikan. Pemerintah Kota Medan memastikan
PENDIDIKAN