Pemko Binjai Raih Empat Penghargaan Bergengsi dari Kemenkumham Sumut atas Kinerja di Bidang Hukum dan Pembinaan Masyarakat

BINJAI– Pemerintah Kota Binjai berhasil meraih empat penghargaan bergengsi di bidang hukum dari Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Utara.

Penghargaan ini diberikan sebagai bentuk apresiasi atas komitmen Pemko Binjai dalam pengelolaan produk hukum daerah dan dukungan terhadap pembinaan hukum di wilayah Sumatera Utara.

Sekretaris Daerah Kota Binjai, Chairin F. Simanjuntak, S.Sos., MM., mewakili Wali Kota Binjai menghadiri Rapat Koordinasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Bidang Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum di Medan, Selasa (10/2/2026).

Baca Juga:

• Wagub Aceh Minta Kabupaten dan Kota Matangkan Persiapan Ramadhan di Tengah Pemulihan Pasca Bencana

Kegiatan ini mengusung tema "Sinergitas dan Kolaborasi Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Utara dengan Pemerintah Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota se-Sumatera Utara" dan dihadiri jajaran Bagian Hukum Setdako Binjai, termasuk Kepala Bagian Hukum Muhammad Iqbal, SH., MH.

Rapat koordinasi tersebut menjadi forum strategis untuk memperkuat koordinasi, sinergi, dan harmonisasi pelaksanaan tugas pemerintahan daerah, khususnya di bidang peraturan perundang-undangan dan pembinaan hukum.

Adapun empat penghargaan yang diraih Pemko Binjai, antara lain:

1. Terbaik II atas Hasil Penilaian E-Report Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (JDIHN) Sumatera Utara dengan nilai 89 untuk Tahun Pelaporan 2024–2025.

2. Terbaik III atas Capaian Nilai Indeks Reformasi Hukum Terbaik dengan nilai 98,22 (AA–Istimewa) pada Tahun 2025.

3, Terbaik II atas Capaian Pengajuan Pengharmonisasian Teraktif melalui Aplikasi E-Harmonisasi pada Tahun 2025.

4. Penghargaan khusus atas Dedikasi, Integritas, dan Kontribusi Nyata dalam Pembentukan 37 Pos Bantuan Hukum Kelurahan di Kota Binjai.

Penghargaan ini menjadi bukti nyata komitmen Pemko Binjai dalam meningkatkan tata kelola hukum yang transparan dan mendukung akses masyarakat terhadap layanan hukum, sekaligus memperkuat sinergi dengan pemerintah pusat dan daerah lain di Sumatera Utara.*

(dh)