JAKARTA – Anggota Komisi III DPR RI, Stevano Rizki Adranacus, memberikan apresiasi tinggi terhadap kinerja Jaksa Agung ST Burhanuddin yang konsisten menggaungkan prinsip Restorative Justice (RJ) dalam penanganan kasus hukum, khususnya untuk masyarakat kecil. Dalam rapat bersama Kejaksaan Agung pada Rabu (13/11/2024), Stevano mengusulkan agar Burhanuddin diberikan gelar “Bapak Restorative Justice Indonesia” sebagai penghargaan atas kontribusinya dalam mengedepankan keadilan restoratif.
“Bapak Jaksa Agung telah menegaskan kepada seluruh jaksa untuk mengedepankan Restorative Justice (RJ) dalam pemidanaan terhadap kasus-kasus masyarakat kecil. Mungkin Kejaksaan adalah salah satu lembaga penegak hukum yang paling proaktif dalam menggaungkan prinsip RJ ini. Saya rasa, beliau pantas dijuluki ‘Bapak Restorative Justice Indonesia’,” ujar Stevano dalam rapat dengan Jaksa Agung.
Selain menghargai pendekatan keadilan restoratif yang diterapkan oleh Burhanuddin, Stevano juga mengapresiasi keberanian dan ketegasan Kejaksaan Agung dalam mengusut kasus-kasus korupsi besar. Ia mencatat bahwa Kejaksaan Agung kini menempati posisi sebagai lembaga penegak hukum yang paling dipercayai publik, berdasarkan hasil Survei Indikator pada September 2024.
Baca Juga:
“Bapak Jaksa Agung juga menunjukkan keberanian dan ketegasan dalam menangani kasus-kasus korupsi besar. Kami mengapresiasi upaya Kejaksaan dalam menyelamatkan perekonomian negara,” kata Stevano, menilai kepemimpinan Burhanuddin berhasil mengombinasikan dua sisi yang penting: keberpihakan kepada keadilan bagi masyarakat bawah dan ketegasan dalam menegakkan hukum terhadap kalangan atas.
Namun demikian, Stevano juga memberikan masukan kepada Jaksa Agung agar Kejaksaan Agung lebih menekankan pada kepastian hukum. Ia berharap Kejaksaan dapat mendukung kebijakan pemerintah, terutama di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto yang fokus pada swasembada pangan dan hilirisasi ekonomi.
Baca Juga:
“Pesan kami agar Kejaksaan bisa benar-benar mengawal dan mendukung kebijakan Presiden Prabowo. Karena, di lapangan, pasti akan ada banyak trial and error. Kami berharap Kejaksaan dapat bersikap arif dan bijaksana dalam mengawal kebijakan-kebijakan ini,” ungkap Stevano.
Stevano juga menegaskan agar pemidanaan tidak hanya didasarkan pada pendekatan legalistik. Ia mengingatkan bahwa tidak semua pelaku tindak pidana memiliki niat jahat, dan banyak di antaranya yang melanggar hukum karena ketidaktahuan.
“Jangan sampai ada pemidanaan yang hanya berdasarkan pendekatan legalistik saja. Banyak pelaku yang mungkin tidak memiliki niat jahat, namun hanya karena ketidaktahuan malah menjadi korban pemidanaan,” katanya.
Pada kesempatan tersebut, Stevano juga menyampaikan perhatian khusus terhadap kondisi Kejaksaan di wilayah Nusa Tenggara Timur (NTT). Ia menyebutkan bahwa jumlah jaksa yang terbatas di NTT menghambat proses penanganan perkara, terutama dalam kasus pidana khusus (pidsus).
“Saya mendapat informasi bahwa perkara pidana khusus di NTT sangat banyak, tetapi sangat minim SDM. Kami juga meminta agar kuota jaksa putra daerah NTT ditambah, seperti yang dilakukan di Kalimantan dan Papua. NTT memiliki adat dan budaya yang sangat kental, dan dalam beberapa kasus, kami membutuhkan jaksa yang memahami kearifan lokal,” ujar Stevano.
Lebih lanjut, Stevano menyoroti kesulitan mobilitas para jaksa di NTT yang harus mengurus kasus antar pulau. Oleh karena itu, ia meminta perhatian dari Kejaksaan Agung untuk memberikan dukungan anggaran dan sarana prasarana yang memadai agar jaksa di NTT dapat bekerja lebih optimal.
“NTT dengan geografis yang sulit mengharuskan para jaksa untuk bepergian antar pulau dalam mengusut kasus-kasus besar. Kami sangat berharap ada dukungan anggaran dan sarana prasarana untuk mendukung kerja-kerja Kejaksaan di sana,” tutup Stevano.
(N/014)
PEMATANGSIANTAR Ketua Institute Law And Justice (ILAJ), Fawer Sihite, melontarkan kecaman keras atas dugaan pernyataan Wali Kota Pematan
Nasional
BINJAI Dugaan korupsi dana insentif fiskal tahun anggaran 2024 di Kota Binjai semakin mengemuka. Data terbaru menunjukkan bahwa hingga Ju
Pemerintahan
JAKARTA Ketegangan antara Israel dan Iran kembali meningkat tajam setelah Menteri Pertahanan Israel, Yisrael Katz, melontarkan ancaman se
Internasional
JAKARTA Kepala Presidential Communication Office (PCO), Hasan Nasbi, menegaskan bahwa keputusan Presiden RI Prabowo Subianto terkait pole
Nasional
JEMBRANA Kepolisian Resor (Polres) Jembrana menunjukkan komitmennya dalam mendukung proses demokrasi dengan menghadiri Rapat Koordinasi
Pemerintahan
BANDA ACEH Ratusan massa menggelar aksi unjuk rasa di depan Kantor Gubernur Aceh pada Senin (16/6/2025) siang, memprotes penetapan empat
Peristiwa
JAKARTA Putra sulung musisi Ahmad Dhani dan Maia Estianty, Al Ghazali, resmi menikahi kekasih lamanya, Alyssa Paramitha Daguise. Prosesi
Entertainment
JAKARTA Tentara Nasional Indonesia (TNI) menepis tudingan pelanggaran hak asasi manusia (HAM) yang dialamatkan kepada prajuritnya terkai
Hukum dan Kriminal
JAKARTA Anggota Komisi III DPR RI, Yasonna Laoly, menanggapi keras pernyataan kontroversial Menteri Kebudayaan Fadli Zon yang menyebut t
Nasional
JAKARTA Ketua Pengurus Pusat (PP) Muhammadiyah, Anwar Abbas, mengingatkan Presiden Prabowo Subianto agar menyelesaikan polemik kepemilik
Nasional
