JAKARTA– Menu Makan Bergizi Gratis (MBG) selama Ramadan kembali menimbulkan protes dari masyarakat.
Wakil Ketua Komisi IX DPR, Yahya Zaini, menilai menu MBG di sejumlah daerah tidak memenuhi kecukupan gizi dan meminta Badan Gizi Nasional (BGN) segera turun ke lapangan.
"Anggaran makanan untuk MBG memang bukan Rp 15 ribu seperti yang ramai diberitakan, tetapi Rp 10 ribu per porsi. Namun, kenyataannya menu yang dibagikan banyak yang hanya senilai Rp 8 ribu," ujar Yahya di Jakarta, Rabu (25/2/2026).Baca Juga:
Menurut Yahya, menu yang terdiri dari roti kering, kurma, telur, susu, dan buah terlalu minim jika dibandingkan dengan kebutuhan gizi anak-anak dan ibu menyusui.
Akibatnya, banyak orang tua yang mengeluhkan ketidakcukupan asupan gizi bagi penerima MBG.
Yahya menegaskan, BGN harus menindak tegas dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang tidak memenuhi standar operasional.
"Jika ada dapur SPPG yang nakal, sanksi harus diberikan mulai dari teguran hingga pemberhentian sementara," kata Yahya.
Selain itu, ia meminta seluruh aparat BGN di daerah binaan untuk meningkatkan pengawasan. Gangguan atau protes masyarakat, kata Yahya, berpotensi mengganggu kekhidmatan ibadah puasa.
Sebelumnya, protes muncul di Palu, Sulawesi Tengah, ketika guru SDN 6 Kayumalue merekam kondisi MBG yang diterima anak-anak. Wakil Gubernur Sulteng, Reny A Lamadjido, turun tangan untuk melakukan pembinaan kepada pengelola dapur MBG.
Menanggapi sorotan ini, BGN melalui Wakil Kepala Bidang Komunikasi dan Investigasi Nanik S Deyang menegaskan besaran anggaran bahan makanan untuk MBG adalah Rp 8.000–10.000 per porsi, tergantung jenjang usia.
Sebagian anggaran dialokasikan untuk operasional dan insentif yayasan/mitra pelaksana.
"Untuk balita dan anak kelas 1–3 SD, anggaran bahan makanan Rp 8.000 per porsi.
PALEMBANG Tim penyidik Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan kembali melakukan penggeledahan dalam penyidikan dugaan tindak pidana korupsi (
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA TNI Angkatan Laut kembali menunjukkan komitmennya menjaga keamanan laut nasional dengan menggagalkan dugaan penyelundupan bahan
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Persidangan dugaan korupsi pengadaan Chromebook di Kemendikbudristek mengungkap fakta yang mengejutkan. Jaksa Penuntut Umum (JPU
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Kementerian Sosial (Kemensos) telah menyalurkan total bantuan sosial (bansos) senilai Rp 2,5 triliun untuk masyarakat terdampak
PEMERINTAHAN
JAKARTA Pemerintah terus mempercepat pembangunan hunian tetap (huntap) bagi masyarakat terdampak bencana di wilayah Sumatera. Hal ini di
PEMERINTAHAN
JAKARTA Menapaki dunia pers lebih dari tiga dekade, Dar Edi Yoga memaknai profesinya bukan sekadar pekerjaan, melainkan ruang kontemplas
PENDIDIKAN
JAKARTA Indonesia menerima hibah kapal induk Giuseppe Garibaldi dari pemerintah Italia, yang akan difokuskan untuk operasi militer selai
NASIONAL
SERDANG BEDAGAI Aktivitas pagi di Pasar Rakyat Perbaungan, Kelurahan Batang Terab, Kecamatan Perbaungan, mendadak ricuh, Rabu (25/2/2026
HUKUM DAN KRIMINAL
DENPASAR Sekretaris Daerah Provinsi Bali, Dewa Made Indra, menerima hasil opini Ombudsman RI terkait Penilaian Maladministrasi Pelayanan
PEMERINTAHAN
DENPASAR Kepolisian Daerah Bali menggelar buka puasa bersama insan pers sekaligus memberikan santunan kepada anak yatim, Selasa (25/2/20
NASIONAL
