Mahasabha XIII PHDI Digelar di Jakarta, Masa Depan Umat Hindu hingga Indonesia Emas 2045 Dibahas
JAKARTA Mahasabha XIII Parisada Hindu Dharma Indonesia (PHDI) Tahun 2026 resmi dibuka di Grand Sahid Jaya, Jakarta, Kamis (8/10/2026). For
NASIONAL
JAKARTA -Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka diharuskan untuk melakukan konsultasi dengan Presiden Prabowo Subianto jika ingin menetapkan kebijakan baru selama menjabat sebagai pelaksana tugas presiden. Hal tersebut tertuang dalam Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 31 Tahun 2024 yang ditandatangani oleh Presiden Prabowo pada 8 November 2024.
Dalam Keppres tersebut, ditegaskan bahwa selama Prabowo melakukan lawatan ke luar negeri, Gibran bertugas menjalankan pemerintahan. Namun, apabila dalam periode tugasnya ada kebijakan yang perlu segera ditetapkan, Gibran wajib terlebih dahulu berkonsultasi dengan Prabowo dan meminta persetujuan Presiden.
Kewajiban Konsultasi dalam Keppres Nomor 31 Tahun 2024
“Apabila dalam jangka waktu penugasan tersebut, perlu segera ditetapkan suatu kebijakan baru, maka Wakil Presiden sebagai pelaksana tugas Presiden wajib terlebih dahulu berkonsultasi dan meminta persetujuan Presiden,” demikian bunyi diktum kedua dalam Keppres tersebut yang diterima pada Minggu (10/11).
Keppres juga menyatakan bahwa setelah Presiden Prabowo kembali ke tanah air, Gibran wajib melaporkan seluruh tugas yang dilakukannya selama menjabat sebagai pelaksana tugas presiden. “Setelah Presiden berada kembali di tanah air, penugasan berakhir dan Wakil Presiden segera melaporkan pelaksanaan tugas tersebut kepada Presiden,” tertulis dalam diktum ketiga.
Prabowo Melakukan Lawatan Ke Luar Negeri
Prabowo Subianto diketahui tengah melakukan lawatan ke lima negara yakni China, Amerika Serikat, Peru, Brasil, dan Inggris selama 16 hari, dari 8 hingga 23 November 2024. Kunjungan tersebut dilakukan untuk memenuhi undangan dari kepala negara terkait dan menghadiri pertemuan-pertemuan internasional.
Prabowo mengunjungi China, AS, dan Inggris untuk memenuhi undangan resmi, sementara perjalanan ke Peru diadakan untuk menghadiri Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) APEC, dan lawatan ke Brasil dalam rangka KTT G20.
Penugasan Gibran dan Posisi Strategis Indonesia di Dunia
Sebelum keberangkatannya, Prabowo menitipkan tugas pemerintahan kepada Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Prabowo menyampaikan bahwa undangan yang diterima Indonesia untuk pertemuan bilateral dan multilateral tersebut menunjukkan bahwa Indonesia dihormati dan memiliki posisi strategis di mata dunia.
“Indonesia dirasakan perlu untuk diundang dan diadakan pertemuan-pertemuan bilateral dan multilateral. Membicarakan masalah-masalah yang sangat penting bagi keadaan, tidak hanya ekonomi, tapi di suasana geopolitik yang penuh ketegangan,” kata Prabowo beberapa waktu lalu.
Dengan ditandatanganinya Keppres ini, Gibran Rakabuming Raka kini bertanggung jawab menjalankan pemerintahan selama Presiden Prabowo melakukan lawatan, dengan tetap menjaga koordinasi erat melalui konsultasi untuk memastikan kelancaran kebijakan pemerintahan.
(N/014)
JAKARTA Mahasabha XIII Parisada Hindu Dharma Indonesia (PHDI) Tahun 2026 resmi dibuka di Grand Sahid Jaya, Jakarta, Kamis (8/10/2026). For
NASIONAL
MEDAN Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas membuka peluang investasi dan perdagangan yang lebih luas dengan Malaysia. Hal itu disampai
EKONOMI
MEDAN Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas meninjau penyelesaian pembangunan Stadion Teladan dan menemukan sejumlah bagian yang masih
PEMERINTAHAN
JAKARTA Istana membantah isu adanya upaya menyingkirkan orangorang Presiden ke7 RI Joko Widodo (Jokowi) dari pemerintahan Presiden Prabo
POLITIK
MEDAN Bupati Langkat nonaktif Syah Afandin alias Ondim disebut sudah mengetahui keberadaan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Partai Golkar telah menetapkan Presiden Prabowo Subianto sebagai calon presiden (capres) yang akan didukung pada Pilpres 2029. Nam
POLITIK
MEDAN Satuan Reserse Narkoba (Satresnarkoba) Polrestabes Medan menangkap seorang pria berinisial RS yang diduga menjadi kurir narkotika ja
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Jaksa Penuntut Umum (JPU) akan menghadirkan tiga saksi dalam sidang lanjutan perkara dugaan pencemaran nama baik, fitnah, dan pela
NASIONAL
JAKARTA Mantan Ketua Ombudsman Republik Indonesia (ORI) Hery Susanto membantah menerima uang dari Agung Winarno dalam perkara dugaan tinda
NASIONAL
BANDA ACEH Polda Aceh bersama TNI dan Pemerintah Aceh mematangkan kesiapan pengamanan Muzakarah Internasional Ulama Tauhid Sufi KeII Tahu
NASIONAL