Yuliani memastikan bahwa perusahaan-perusahaan yang telah melakukan pembayaran THR tepat waktu akan terhindar dari sanksi atau denda.
Namun, bagi perusahaan yang terlambat membayar THR, mereka akan dikenakan denda sebesar 5% dari jumlah THR yang harus dibayarkan, sesuai dengan ketentuan dalam Permenaker Nomor 6 Tahun 2016.
Selain itu, perusahaan yang melanggar dapat dikenakan sanksi administratif sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Dinas Ketenagakerjaan Sumut juga mengingatkan seluruh perusahaan untuk mematuhi ketentuan pembayaran THR sesuai masa kerja karyawan.
Bagi pekerja dengan masa kerja 12 bulan atau lebih, mereka berhak mendapatkan THR sebesar satu bulan upah.
Sedangkan pekerja yang masa kerjanya kurang dari 12 bulan, THR dihitung secara proporsional berdasarkan masa kerja.
"Contohnya, pekerja yang baru bekerja tiga bulan, maka THR-nya dihitung proporsional, yakni tiga per dua belas dikali satu bulan upah," jelas Yuliani.
Pemerintah Provinsi Sumut berharap dengan pengawasan ketat ini, seluruh perusahaan dapat memenuhi kewajiban mereka tepat waktu dan hak-hak pekerja tetap terlindungi, agar hubungan industrial yang harmonis di Sumut tetap terjaga menjelang Lebaran.*
(tmsp/ad)
JAKARTA Sekretaris Kabinet (Seskab) Letkol Teddy Indra Wijaya mengisi waktu ngabuburit dengan pertemuan bersama Utusan Khusus Presiden (
SENI DAN BUDAYA
MEDAN Wali Kota Medan, Rico Tri Putra Bayu Waas, menegaskan pentingnya peran olahraga kemasyarakatan dalam membangun masyarakat yang seh
OLAHRAGA
JAKARTA Keriuhan dini hari di kelab malam Whiterabbit, kawasan Gatot Subroto, Kuningan, Jakarta Selatan, berubah menjadi ketegangan yang
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Lembaga Falakiyah Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (LF PBNU) memprediksi bahwa Hari Raya Idulfitri 1447 Hijriah berpotensi jatuh p
AGAMA
JAKARTA Ahli digital forensik Rismon Sianipar kini kembali menjadi sorotan publik setelah berbalik sikap dalam polemik mengenai ijazah P
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Wali Kota Medan, Rico Waas, mengklarifikasi mengenai pengadaan kendaraan dinas yang tercatat dalam anggaran Pemkot Medan sebesar R
PEMERINTAHAN
ACEH Kapolda Aceh, Irjen Pol. Drs. Marzuki Ali Basyah, M.M., didampingi Wakapolda Aceh Brigjen Pol. Ari Wahyu Widodo, S.I.K., melakukan
NASIONAL
JAKARTA Wakil Menteri Pertanian (Wamentan) Sudaryono menegaskan bahwa pemerintah akan menindak tegas pelaku produsen yang menjual kebutu
EKONOMI
JAKARTA Anggota Komisi III DPR RI Fraksi PDIP, Safaruddin, mendorong agar penanganan kasus penyiraman air keras terhadap aktivis KontraS
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Komisi III DPR RI menyepakati sejumlah poin penting dalam rapat khusus terkait kasus penyiraman air keras terhadap Wakil Koordin
HUKUM DAN KRIMINAL
