MEDAN – Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Bobby Nasution memastikan bahwa Dinas Ketenagakerjaan Provinsi Sumut telah membuka layanan aduan bagi karyawan yang belum menerima Tunjangan Hari Raya (THR).
Hal ini dilakukan untuk memastikan seluruh perusahaan di Sumut mematuhi ketentuan pembayaran THR sesuai dengan peraturan yang berlaku.
Bobby Nasution mengimbau agar setiap perusahaan dapat menunaikan kewajibannya untuk membayar THR karyawannya tepat waktu.Baca Juga:
"Kami akan terus memantau pelaksanaan pembayaran THR ini. Perusahaan yang tidak melaksanakan kewajiban pembayaran akan mendapatkan perhatian khusus," ujar Bobby Nasution saat ditemui pada Senin (16/3/2026).
Gubernur Sumut menambahkan bahwa sejauh ini belum ada keluhan terkait keterlambatan pembayaran THR yang masuk ke Dinas Ketenagakerjaan.
"Tidak ada laporan yang kami terima hingga saat ini. Dinas Ketenagakerjaan dan juga DPRD Provinsi Sumut terus memantau agar hak pekerja terpenuhi," tambahnya.
Dinas Ketenagakerjaan Sumut (Disnaker Sumut) membuka posko pengaduan untuk karyawan yang belum menerima THR dari perusahaan mereka.
Kepala Disnaker Sumut, Yuliani Siregar, menyampaikan bahwa berdasarkan regulasi yang berlaku, perusahaan wajib membayar THR kepada karyawannya selambat-lambatnya H-7 sebelum Lebaran.
Yuliani menjelaskan, pihaknya telah membuka layanan pengaduan baik secara daring melalui website resmi Kementerian Ketenagakerjaan, maupun secara langsung di posko-posko yang tersebar di seluruh wilayah Sumut.
"Kami juga memastikan petugas di lapangan siap untuk menindaklanjuti setiap laporan yang masuk," ujar Yuliani.
Disnaker Sumut juga telah memeriksa sejumlah perusahaan, termasuk PT. KIM Star, PT. Olam, dan Delta Real.
Hasilnya, ketiga perusahaan tersebut dipastikan sudah membayarkan THR kepada para karyawan mereka.
Yuliani memastikan bahwa perusahaan-perusahaan yang telah melakukan pembayaran THR tepat waktu akan terhindar dari sanksi atau denda.
Namun, bagi perusahaan yang terlambat membayar THR, mereka akan dikenakan denda sebesar 5% dari jumlah THR yang harus dibayarkan, sesuai dengan ketentuan dalam Permenaker Nomor 6 Tahun 2016.
Selain itu, perusahaan yang melanggar dapat dikenakan sanksi administratif sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Dinas Ketenagakerjaan Sumut juga mengingatkan seluruh perusahaan untuk mematuhi ketentuan pembayaran THR sesuai masa kerja karyawan.
Bagi pekerja dengan masa kerja 12 bulan atau lebih, mereka berhak mendapatkan THR sebesar satu bulan upah.
Sedangkan pekerja yang masa kerjanya kurang dari 12 bulan, THR dihitung secara proporsional berdasarkan masa kerja.
"Contohnya, pekerja yang baru bekerja tiga bulan, maka THR-nya dihitung proporsional, yakni tiga per dua belas dikali satu bulan upah," jelas Yuliani.
Pemerintah Provinsi Sumut berharap dengan pengawasan ketat ini, seluruh perusahaan dapat memenuhi kewajiban mereka tepat waktu dan hak-hak pekerja tetap terlindungi, agar hubungan industrial yang harmonis di Sumut tetap terjaga menjelang Lebaran.*
(tmsp/ad)
JAKARTA Sekretaris Kabinet (Seskab) Letkol Teddy Indra Wijaya mengisi waktu ngabuburit dengan pertemuan bersama Utusan Khusus Presiden (
SENI DAN BUDAYA
MEDAN Wali Kota Medan, Rico Tri Putra Bayu Waas, menegaskan pentingnya peran olahraga kemasyarakatan dalam membangun masyarakat yang seh
OLAHRAGA
JAKARTA Keriuhan dini hari di kelab malam Whiterabbit, kawasan Gatot Subroto, Kuningan, Jakarta Selatan, berubah menjadi ketegangan yang
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Lembaga Falakiyah Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (LF PBNU) memprediksi bahwa Hari Raya Idulfitri 1447 Hijriah berpotensi jatuh p
AGAMA
JAKARTA Ahli digital forensik Rismon Sianipar kini kembali menjadi sorotan publik setelah berbalik sikap dalam polemik mengenai ijazah P
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Wali Kota Medan, Rico Waas, mengklarifikasi mengenai pengadaan kendaraan dinas yang tercatat dalam anggaran Pemkot Medan sebesar R
PEMERINTAHAN
ACEH Kapolda Aceh, Irjen Pol. Drs. Marzuki Ali Basyah, M.M., didampingi Wakapolda Aceh Brigjen Pol. Ari Wahyu Widodo, S.I.K., melakukan
NASIONAL
JAKARTA Wakil Menteri Pertanian (Wamentan) Sudaryono menegaskan bahwa pemerintah akan menindak tegas pelaku produsen yang menjual kebutu
EKONOMI
JAKARTA Anggota Komisi III DPR RI Fraksi PDIP, Safaruddin, mendorong agar penanganan kasus penyiraman air keras terhadap aktivis KontraS
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Komisi III DPR RI menyepakati sejumlah poin penting dalam rapat khusus terkait kasus penyiraman air keras terhadap Wakil Koordin
HUKUM DAN KRIMINAL
