Andi Mallarangeng Dukung Usulan SBY Desak PBB Tarik Pasukan TNI dari Lebanon: Tidak Ada Lagi Perdamaian!
JAKARTA Ketua Dewan Pakar Partai Demokrat, Andi Mallarangeng, menyampaikan respons terhadap usulan Presiden ke6 Republik Indonesia, Sus
NASIONAL
TANJUNGBALAI — Pemerintah Kota Tanjungbalai, melalui Wali Kota Mahyaruddin Salim, resmi membuka kegiatan Sosialisasi dan Rapat Koordinasi Pengelolaan Lingkungan Hidup, Perizinan, dan Ketenagakerjaan, yang dihelat pada Kamis, 2 April 2026, di Aula Sutrisno Hadi, Kantor Wali Kota.
Pertemuan ini dihadiri oleh berbagai pihak terkait, termasuk perwakilan Kejaksaan Negeri Tanjungbalai, Asisten Ekonomi dan Pembangunan (Ekbang) Tajul Abrar Ritonga, para pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD), pengusaha gudang ikan, serta sejumlah stakeholder lainnya.
Isu pencemaran lingkungan, khususnya yang disebabkan oleh limbah dari gudang ikan dan sektor industri lainnya di Kecamatan Teluk Nibung, menjadi perhatian utama dalam pertemuan ini.Baca Juga:
Sejak beberapa bulan terakhir, masyarakat di kawasan Teluk Nibung mengeluhkan buruknya kualitas lingkungan yang dipengaruhi oleh kegiatan industri, terutama dalam hal pengelolaan limbah.
Wali Kota Tanjungbalai, Mahyaruddin Salim, menegaskan bahwa masalah pencemaran lingkungan ini harus segera diselesaikan dengan melibatkan semua pihak, mulai dari pelaku usaha, pemerintah, hingga masyarakat.
Menurutnya, penyelesaian masalah ini memerlukan kolaborasi yang kuat antara berbagai sektor untuk memastikan kebersihan lingkungan dan kesehatan masyarakat.
Dalam sambutannya, Mahyaruddin Salim menyatakan bahwa pengawasan dan pembinaan kepada pelaku usaha adalah langkah pertama yang harus dilakukan untuk mencegah pencemaran lebih lanjut.
Ia juga menekankan pentingnya komitmen dari setiap pihak yang terlibat untuk mentaati aturan dan peraturan yang berlaku, serta memastikan bahwa kegiatan industri berjalan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan.
"Pemerintah Kota Tanjungbalai, bersama dengan Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Tenaga Kerja, DPMPTSP, dan OPD terkait lainnya, akan terus memberikan solusi terbaik untuk mengatasi masalah limbah industri. Ini bukan hanya tugas pemerintah, tetapi juga tanggung jawab seluruh pelaku usaha dan masyarakat," ungkap Wali Kota.
Pemkot Tanjungbalai juga mengingatkan pentingnya memperhatikan dampak lingkungan dari setiap aktivitas industri, terutama dalam pengelolaan limbah yang dapat berdampak langsung pada kualitas udara, tanah, dan air.
Mahyaruddin Salim mengajak para pengusaha dan industri untuk secara aktif mematuhi peraturan yang ada, mulai dari pengurusan izin usaha, pengelolaan limbah, hingga masalah ketenagakerjaan yang berdampak pada kesejahteraan masyarakat.
"Mari kita bersinergi untuk menciptakan lingkungan yang sehat, bersih, dan aman. Dengan kolaborasi yang baik antara pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat, kita dapat menciptakan Tanjungbalai yang lebih baik," ujar Mahyaruddin.
Wali Kota menambahkan bahwa pertemuan ini merupakan kelanjutan dari diskusi sebelumnya di Kantor Camat Teluk Nibung.
Ia berharap kolaborasi antara semua pihak dapat mendorong penyelesaian masalah lingkungan hidup dengan lebih efektif, yang pada akhirnya mendukung tercapainya visi Kota Tanjungbalai yang dikenal dengan singkatan EMAS (Elok, Maju, Agamis, Sejahtera).
"Visi EMAS yang kita perjuangkan bersama ini mencakup semua aspek pembangunan, termasuk pengelolaan lingkungan yang bersih dan sehat. Kami optimis dengan kerja sama ini, kita bisa mewujudkan Kota Tanjungbalai yang lebih baik di masa depan," tutupnya.*
(ad)
JAKARTA Ketua Dewan Pakar Partai Demokrat, Andi Mallarangeng, menyampaikan respons terhadap usulan Presiden ke6 Republik Indonesia, Sus
NASIONAL
JAKARTA Konflik yang berlangsung antara Amerika Serikat (AS)Israel dan Iran kini memasuki bulan kedua, dengan dampak serius pada jalur
EKONOMI
JAKARTA Kabar baik bagi para survivor Free Fire! Garena kembali memberikan deretan kode redeem terbaru yang bisa diklaim secara gratis p
ENTERTAINMENT
JAKARTA Pakar telematika Roy Suryo memberikan dukungan penuh kepada Wakil Presiden Republik Indonesia ke10 dan ke12, Jusuf Kalla (JK),
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Wakil Presiden RI ke10 dan ke12, Jusuf Kalla (JK), mengusulkan agar pemerintah mempertimbangkan untuk menaikkan harga bahan ba
EKONOMI
JAKARTA Isu dugaan pendanaan dalam kasus ijazah Presiden ke7 Joko Widodo kembali mencuat setelah beredarnya video yang mengaitkan nama
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Ahli digital forensik, Rismon Sianipar, kini menghadapi masalah hukum setelah dugaan pencemaran nama baik yang melibatkan diriny
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Sejumlah wilayah di Medan akan mengalami pemadaman listrik pada hari ini, Senin (6/4/2026), sehubungan dengan kegiatan pemeliharaa
PERISTIWA
JAKARTA Pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) kini memiliki solusi pendanaan baru lewat Kredit Usaha Rakyat (KUR) 2026 yang dit
EKONOMI
JAKARTA Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) dibuka melemah 1 ke level 6.956,64 pada perdagangan hari ini, Senin (6/4/2026). Sejumlah sah
EKONOMI