Prabowo Minta Kepala Daerah Lakukan Penghematan Anggaran untuk Efisiensi Pemerintahan

BOGOR –Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan seluruh kepala daerah untuk melakukan penghematan anggaran demi efisiensi pemerintahan. Arahan ini disampaikan dalam Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah yang digelar di Sentul International Convention Center (SICC), Bogor, Jawa Barat, pada Kamis, 7 November 2024.

Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto yang hadir dalam acara tersebut mengatakan bahwa Presiden Prabowo menekankan pentingnya pengelolaan anggaran yang lebih efisien dan tidak membuang-buang sumber daya negara. “Presiden memerintahkan kepada seluruh jajaran untuk melakukan penghematan, untuk melakukan efisiensi agar tidak ada biaya yang dihambur-hamburkan,” ungkap Bima Arya setelah acara.

Bima Arya juga mengungkapkan bahwa Presiden Prabowo menyampaikan bahwa banyak potensi negara yang hilang akibat tidak efisiennya pengelolaan pemerintahan. Ia menegaskan bahwa hal-hal yang seharusnya dapat dihemat dan diselamatkan justru terbuang sia-sia.

“Presiden menyampaikan bahwa seluruh anggaran negara harus langsung dirasakan dan ditujukan untuk kepentingan rakyat,” tambah Bima. Dalam hal ini, Prabowo menekankan pentingnya pengelolaan anggaran yang berpihak kepada rakyat serta mendukung implementasi program-program pemerintah yang dapat memberikan dampak langsung kepada masyarakat.

Selain itu, Prabowo juga menyampaikan bahwa laporan dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) menunjukkan adanya potensi penghematan yang cukup besar. Menurut Bima Arya, hal ini menunjukkan adanya anggaran yang dapat diselamatkan dan digunakan lebih efektif untuk kepentingan publik.

Tegakkan Hukum bagi Pengusaha Tidak Amanah

Presiden Prabowo juga menegaskan komitmennya untuk merangkul semua pihak dalam rangka menyelamatkan uang negara. Namun, bagi pihak-pihak yang tidak amanah, terutama pengusaha yang terlibat dalam program pemerintah, Prabowo menegaskan bahwa langkah-langkah persuasif akan dilakukan terlebih dahulu. “Namun, jika kemudian ada pengusaha yang memang tidak amanah, maka tentu hukum akan ditegakkan,” ujarnya.

Pernyataan ini mengindikasikan keseriusan pemerintah dalam memberantas praktik korupsi dan ketidakefisienan dalam pengelolaan anggaran, terutama yang berkaitan dengan sektor-sektor yang melibatkan pihak swasta.

Dengan langkah-langkah tersebut, Presiden Prabowo berharap anggaran negara dapat digunakan sebaik-baiknya untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat serta memperkuat program-program yang telah direncanakan oleh pemerintah pusat dan daerah.

(N/014)