Kena OTT Proyek Jalan PUPR, KPK Tangkap Bupati Bolmut Sirajudin Lasena dan 13 Orang
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengamankan Bupati Bolaang Mongondow Utara (Boltara) Sirajudin Lasena dalam operasi tangkap tang
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA - Presiden RI Prabowo Subianto meminta dapur program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang tidak sesuai standar untuk segera ditertibkan.
Arahan tersebut disampaikan usai rapat kerja bersama kementerian dan lembaga di Istana Negara.
Wakil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Bidang Komunikasi Publik dan Investigasi, Nanik S. Deyang, mengatakan penertiban dilakukan terhadap Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang tidak mengikuti petunjuk teknis (juknis).Baca Juga:
"Presiden perintahkan agar dapur-dapur yang jelek atau tidak mengikuti juknis ditertibkan," ujar Nanik dalam keterangannya, Kamis (9/4/2026).
Menindaklanjuti arahan tersebut, BGN telah membekukan sejumlah dapur MBG yang dinilai bermasalah. Dapur yang terbukti melakukan pelanggaran, seperti penggelembungan harga (mark up), monopoli bahan baku, hingga menyebabkan kasus keracunan, ditutup sementara.
Menurut Nanik, Presiden juga meminta agar program MBG tepat sasaran, yakni diberikan kepada masyarakat yang benar-benar membutuhkan perbaikan gizi.
"Program ini tidak perlu menyasar anak-anak dari keluarga mampu. Fokusnya adalah mereka yang membutuhkan," jelasnya.
BGN pun berencana membentuk tim khusus untuk menyisir penerima manfaat agar penyaluran program lebih tepat dan tidak mubazir.
Selain itu, Presiden juga menegaskan bahwa program MBG tidak boleh dipaksakan kepada masyarakat, khususnya bagi kelompok yang merasa tidak membutuhkan bantuan tersebut.
"MBG harus berbasis kebutuhan, agar memberikan dampak nyata terhadap peningkatan kualitas gizi masyarakat," tambah Nanik.
Pemerintah memastikan pengawasan dan evaluasi program akan terus diperkuat agar pelaksanaan MBG berjalan optimal dan sesuai tujuan.*
(k/dh)
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengamankan Bupati Bolaang Mongondow Utara (Boltara) Sirajudin Lasena dalam operasi tangkap tang
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Aktivis sosial Palti Hutabarat meminta Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka memanfaatkan persidangan Mahkamah Konstitusi (MK) untu
POLITIK
JAKARTA Pakar hukum tata negara Denny Indrayana menyebut Mahkamah Konstitusi (MK) memiliki kewenangan memeriksa persoalan syarat pendidikan
NASIONAL
DELI SERDANG Warga Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara (Sumut), digegerkan dengan penemuan mayat bayi baru lahir yang ditemukan dalam bu
PERISTIWA
JAKARTA Kejaksaan Agung (Kejagung) memperkuat pengawalan terhadap program strategis Kementerian Kesehatan (Kemenkes). Pengawalan dilakukan
NASIONAL
SERANG Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) Afriansyah Noor menegaskan kebijakan ketenagakerjaan harus mampu menjaga perlindungan peke
NASIONAL
JAKARTA Menteri Keuangan Suahasil Nazara melantik 14 pejabat di lingkungan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) dan ekosistem Komite Stabilitas
EKONOMI
MEDAN Perum Bulog Wilayah Sumatera Utara menerima tambahan 4.434 ton Cadangan Beras Pemerintah (CBP) dari Jawa Timur yang tiba di Pelabuhan
EKONOMI
LUBUK PAKAM Tim Unit Reaksi Cepat (URC) Satreskrim Polresta Deli Serdang menangkap tiga pria yang diduga terlibat pencurian sepeda motor di
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Tim Macan Polres Pelabuhan Belawan menangkap seorang pria berinisial J (30) yang diduga membegal pengemudi ojek pangkalan di kawasan
HUKUM DAN KRIMINAL