Wapres Gibran Usulkan Hakim Ad Hoc di Kasus Andrie Yunus, Amnesty International: Masuk Akal
JAKARTA Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia, Usman Hamid, menilai usulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka terkait pe
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN - Wakil Wali Kota Medan Zakiyuddin Harahap menegaskan perlunya langkah konkret dan terkoordinasi untuk menangani persoalan banjir rob di kawasan Belawan.
Ia menyebut penyelesaian masalah tersebut tidak dapat dilakukan secara parsial oleh pemerintah kota saja, melainkan harus melibatkan berbagai pemangku kepentingan lintas sektor.
Pernyataan itu disampaikan Zakiyuddin saat mendampingi kunjungan kerja Komisi V DPR RI ke Belawan, Kamis, 9 April 2026.Baca Juga:
Kunjungan tersebut dipimpin Anggota DPR RI Fraksi Golkar dari Dapil Sumatera Utara I, Musa Rajekshah, bersama sejumlah anggota Komisi V lainnya.
Zakiyuddin menilai kompleksitas persoalan banjir rob di Belawan berkaitan erat dengan tata ruang, status lahan, hingga keberadaan infrastruktur strategis milik sejumlah pihak.
Ia menyebut perlu adanya forum koordinasi lintas instansi, mulai dari Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, Pemerintah Kabupaten Deli Serdang, PT KAI, Pelindo, hingga Pertamina.
"Pemko Medan berharap dapat difasilitasi pertemuan lintas sektor karena di kawasan tersebut terdapat permukiman warga, jalur pipa gas, hingga fasilitas milik BUMN," ujarnya.
Ia juga menyoroti keterbatasan kewenangan pemerintah kota, mengingat sebagian wilayah berada di atas lahan milik PT KAI dan Pelindo.
Kondisi ini, kata dia, turut menyulitkan upaya penataan kawasan maupun normalisasi sungai.
"Bahkan kantor kecamatan pun berada di atas lahan PT KAI. Ini menjadi kendala dalam penataan wilayah," kata Zakiyuddin.
Selain persoalan lahan, ia juga menyoroti banyaknya permukiman yang berdiri di bantaran sungai serta penyempitan aliran sungai yang melintasi Medan hingga Deli Serdang.
Menurutnya, tanpa penanganan terpadu lintas wilayah, upaya normalisasi tidak akan memberikan hasil optimal.
"Kalau hanya Medan yang bergerak, maka sedimentasi dan sampah akan kembali lagi. Harus ada penanganan terpadu," ujarnya.
Sementara itu, Pelaksana Harian Direktur Jenderal Sumber Daya Air Kementerian Pekerjaan Umum, Adenan Rasyid, menyatakan secara teknis penanganan banjir rob memungkinkan dilakukan.
Namun, tantangan utama terletak pada koordinasi antar pemangku kepentingan serta keberadaan permukiman yang sudah lama terbentuk.
"Secara teknis tidak sulit, tetapi kompleksitas sosial dan kelembagaan menjadi tantangan utama," ujarnya.
Dukungan juga datang dari Komisi V DPR RI. Musa Rajekshah menegaskan perlunya penyelesaian menyeluruh dengan melibatkan seluruh pihak terkait, termasuk pemerintah pusat dan daerah.
Ia juga menyoroti alih fungsi lahan di kawasan pesisir serta kerusakan mangrove yang dinilai memperparah kondisi banjir rob.
Menurutnya, normalisasi sungai dan perencanaan terpadu menjadi kunci agar anggaran penanganan tidak sia-sia.
"Kami akan mendorong rapat koordinasi lintas sektor agar solusi bisa benar-benar tuntas," ujarnya.*
(ad)
JAKARTA Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia, Usman Hamid, menilai usulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka terkait pe
HUKUM DAN KRIMINAL
BOGOR Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto mendorong partisipasi masyarakat dalam mengawasi penerapan kebijakan work from home
NASIONAL
JAKARTA Polda Metro Jaya menegaskan bahwa laporan dugaan makar terhadap pengamat politik Saiful Mujani belum tentu berlanjut ke proses h
HUKUM DAN KRIMINAL
MADIUN Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggeledah 12 lokasi di Kota Madiun, Jawa Timur, sejak Senin, 6 April 2026 hingga Kamis, 9 Ap
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Pengusaha Insanul Fahmi mendatangi Polda Metro Jaya untuk menjalani pemeriksaan terkait kasus dugaan perselingkuhan dan perzinaa
ENTERTAINMENT
JAKARTA Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Agus Andrianto menegaskan komitmen pemerintah dalam memberantas peredaran narkotika di lemba
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Tim gabungan dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Polda Metro Jaya menangkap empat orang yang diduga melakukan penipuan d
HUKUM DAN KRIMINAL
DELI SERDANG Pemerintah Kabupaten Deli Serdang memastikan seluruh korban dalam peristiwa tanah longsor di Desa Sembahe, Kecamatan Sibola
PEMERINTAHAN
JAKARTA Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menanggapi laporan Bank Dunia yang memangkas proyeksi pertumbuhan ekonomi kawasan Asia Timur
EKONOMI
JAKARTA Salah satu tersangka kasus dugaan pencemaran nama baik Presiden ke7 RI Joko Widodo, Rustam Effendi, membantah adanya permintaan u
HUKUM DAN KRIMINAL