Stafsus Mendagri Apresiasi Pesantren Al Hidayah Kembangkan Aren untuk Pangan dan Energi Terbarukan
DELISERDANG Staf Khusus Mendagri Bidang Keamanan dan Hukum, Prof. Dr. Hoiruddin Hasibuan, meninjau pengembangan agribisnis aren di Pesan
POLITIK
JAKARTA - Wacana penerapan skema "war ticket" dalam penyelenggaraan ibadah haji menjadi sorotan. Wakil Menteri Haji dan Umrah RI Dahnil Anzar Simanjuntak menegaskan skema tersebut tidak akan merugikan jemaah yang telah lama mengantre.
Dahnil menjelaskan, konsep "war ticket" merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk melakukan transformasi sistem haji, khususnya dalam mengatasi panjangnya daftar tunggu jemaah.
"Dia (war ticket) tidak mengorbankan yang antre, tetapi memberikan peluang untuk mengakselerasi antrean menjadi lebih pendek," ujar Dahnil di Asrama Haji Tangerang, Jumat (10/4/2026).Baca Juga:
Ia menegaskan, istilah "war ticket" hanyalah istilah populer. Skema tersebut tidak berarti calon jemaah harus berebut tiket secara daring seperti pembelian konser atau transportasi.
"War ticket bukan berarti lomba-lomba beli di situs, kami membangun sistemnya," katanya.
Dalam skema tersebut, lanjut Dahnil, calon jemaah yang memiliki kemampuan finansial dapat langsung berangkat tanpa harus menunggu lama, dengan asumsi biaya haji berada di kisaran Rp200 juta.
"Yang sanggup membayar bisa langsung berangkat, sementara yang tetap memilih antre tetap dilayani," jelasnya.
Meski begitu, pemerintah menegaskan wacana ini belum menjadi kebijakan resmi. Kajian masih terus dilakukan bersama DPR untuk memastikan sistem yang adil dan berkelanjutan.
Menurut Dahnil, skema ini baru akan relevan jika terjadi penambahan kuota jemaah haji dari Arab Saudi secara signifikan. Ia mencontohkan, pada 2030 jumlah jemaah haji global diperkirakan bisa mencapai lebih dari 5 juta orang.
Dengan kondisi tersebut, kuota Indonesia berpotensi meningkat hingga 500.000 jemaah dari saat ini sekitar 221.000 jemaah.
Namun, peningkatan jumlah jemaah juga berdampak pada kebutuhan pembiayaan. Saat ini, subsidi haji mencapai sekitar Rp18,2 triliun, dan berpotensi melonjak menjadi lebih dari Rp40 triliun jika kuota meningkat signifikan.
"Keuangan haji kemungkinan tidak bisa meng-cover seluruhnya. Karena itu, diperlukan skema alternatif," ujar Dahnil.
Pemerintah menegaskan bahwa setiap kebijakan yang diambil nantinya akan tetap mengutamakan keadilan bagi seluruh calon jemaah, sekaligus mencari solusi untuk mengurai antrean haji yang panjang di Indonesia.*
(k/dh)
DELISERDANG Staf Khusus Mendagri Bidang Keamanan dan Hukum, Prof. Dr. Hoiruddin Hasibuan, meninjau pengembangan agribisnis aren di Pesan
POLITIK
DELISERDANG Gubernur Sumatera Utara Muhammad Bobby Afif Nasution meminta Partai Amanat Nasional PAN ikut mendorong lebih banyak progra
POLITIK
SAMOSIR Trail of The Kings Ultra Trail du Mont Blanc (UTMB) 2026 resmi berakhir, tapi cerita tentang keindahan Danau Toba masih terus di
OLAHRAGA
JAKARTA Pemerintah menyatakan belum membahas usulan menjadikan gula pasir sebagai salah satu komponen dalam program bantuan pangan nasio
EKONOMI
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan menerima putusan pengadilan terhadap mantan Wakil Menteri Ketenagakerjaan, Immanue
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Pemerintah menegaskan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) tetap akan dilanjutkan meskipun menjadi salah satu tuntutan penghentian
NASIONAL
MEDAN Rupiah saat ini menjadi mata uang resmi yang digunakan masyarakat Indonesia dalam setiap aktivitas ekonomi. Namun, jauh sebelum Ru
SENI DAN BUDAYA
MEDAN Pemerintah Provinsi Sumatera Utara memastikan pasokan bahan bakar minyak (BBM) di wilayah tersebut masih dalam kondisi aman dan me
EKONOMI
MEDAN Pemerintah Provinsi Sumatera Utara melalui Dinas Perindustrian, Perdagangan, Energi dan Sumber Daya Mineral (Disperindag ESDM) ter
EKONOMI
SEMARANG Perjalanan hidup seseorang terkadang tidak hanya ditentukan oleh satu profesi atau satu bidang yang ditekuni. Hal itu tergambar
SOSOK