COO Danantara: Utang Whoosh Sudah Beres, Tinggal Tunggu Menko & Menkeu
JAKARTA Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara Indonesia) menegaskan penyelesaian restrukturisasi utang proyek Kere
EKONOMI
JAKARTA –Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) Supratman Andi Agtas mengungkapkan bahwa kementeriannya merupakan salah satu lembaga pemerintah dengan jumlah pegawai yang sangat besar sebelum pemecahan struktur menjadi tiga kementerian. Dalam rapat kerja dengan Komisi XIII DPR di Kompleks Parlemen, Jakarta Pusat, Supratman menyatakan bahwa Kemenkumham memiliki sekitar 65 ribu pegawai.
“Dulu Kementerian Hukum dan HAM ini adalah sebuah kementerian yang sangat gemuk. Mungkin kementerian nomor dua terbanyak dari sisi sumber daya manusia setelah Kementerian Keuangan,” ujar Supratman, Senin (4/11).
Pemecahan Kemenkumham menjadi tiga kementerian, yaitu Kementerian Hukum, Kementerian Hak Asasi Manusia, dan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan, merupakan langkah strategis dalam rangka efisiensi dan efektivitas kerja. Supratman menyebutkan bahwa pihaknya telah membentuk tim transisi untuk memastikan bahwa proses pemisahan ini berjalan lancar dan efisien.
“Alhamdulillah, sekarang kami telah membentuk tim transisi untuk memuluskan pembentukan nomenklatur baru agar bisa menjadi percontohan bagi kementerian lain,” jelasnya. Tim ini diharapkan dapat menyampaikan program kerjanya paling lambat pada Juni 2025, sehingga seluruh kementerian dapat berfungsi dengan baik pasca pemecahan.
Dalam kesempatan tersebut, Supratman juga menekankan pentingnya penyelesaian semua aspek yang terkait dengan pemecahan kementerian, baik dari sisi personel, regulasi, maupun operasional.
Dengan langkah ini, diharapkan Kementerian Hukum dan HAM, serta kementerian baru yang terbentuk, dapat lebih fokus dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya, demi mendukung cita-cita Indonesia Emas 2045.
(N/014)
JAKARTA Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara Indonesia) menegaskan penyelesaian restrukturisasi utang proyek Kere
EKONOMI
JAKARTA Wakil Koordinator KontraS, Andrie Yunus, kini dalam kondisi stabil dan tidak mengancam jiwa setelah disiram air keras, kata RSUP
NASIONAL
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memanggil Ishfah Abidal Aziz (IAA) alias Gus Alex, mantan staf khusus eks Menteri Agama Yaqut
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Pemerintah menyiapkan langkah efisiensi anggaran sebagai respons terhadap konflik Timur Tengah yang memicu lonjakan harga minyak
PEMERINTAHAN
JAKARTA Kelompok masyarakat Bongkar Ijazah Jokowi (Bonjowi) mengklaim telah memenangkan empat kali persidangan sengketa informasi terkai
POLITIK
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengingatkan seluruh aparatur sipil negara (ASN) untuk berhatihati menerima hampers atau had
HUKUM DAN KRIMINAL
KISARAN, KABUPATEN ASAHAN Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Kabupaten Asahan berhasil menghimpun dana Zakat, Infak, dan Sedekah (ZIS) s
PEMERINTAHAN
KISARAN, KABUPATEN ASAHAN Bupati Asahan Taufik Zainal Abidin Siregar SSos MSi menghadiri perayaan Milad ke62 Ikatan Mahasiswa Muhammadi
PEMERINTAHAN
BINJAI Ketua Abd Rasyidin Pane, SH, Ketua Partai Hanura Langkat, menghadiri Musyawarah Cabang (Muscab) Hanura Kota Binjai yang digelar d
POLITIK
KISARAN, KABUPATEN ASAHAN Sebagai bagian dari rangkaian peringatan Hari Jadi ke80 Kabupaten Asahan, digelar kegiatan Dzikir Bersama pad
PEMERINTAHAN