MEDAN — Wali Kota Rico Tri Putra Bayu Waas merespons kritik tajam yang dilontarkan Ketua Panitia Khusus (Pansus) LKPj DPRD Kota Medan, Godfried Effendy Lubis, yang menilai kinerjanya buruk dan gagal dalam memimpin kota.
Rico mengatakan, pemerintah kota telah berupaya maksimal dalam menjalankan program pembangunan.
Ia juga menyebut kritik yang disampaikan DPRD sebagai bagian dari dinamika komunikasi antara legislatif dan eksekutif.Baca Juga:
"Kita sudah berusaha yang terbaik. Terima kasih atas saran dan masukan dari DPRD. Ini bentuk komunikasi dua arah yang baik untuk membangun Medan bersama-sama," kata Rico, Selasa, 28 April 2026.
Ia menjelaskan, sejumlah program telah dijalankan, termasuk penanganan banjir yang menurutnya sudah memiliki perencanaan.
Selain itu, Rico menyebut pertumbuhan ekonomi Kota Medan mencapai 6,5 persen, sebagaimana disampaikan pemerintah pusat dalam forum perencanaan pembangunan daerah.
Menanggapi tudingan minim inovasi, Rico mencontohkan peluncuran sistem Qresto (Quick Response Electronic Splitting System for Tax Optimization).
Sistem ini memungkinkan pembayaran pajak restoran dilakukan secara otomatis melalui transaksi digital.
"Ini inovasi baru, bahkan disebut pertama di Indonesia. Pembayaran menggunakan QRIS langsung masuk ke kas daerah," ujarnya.
Sebelumnya, Godfried Effendy Lubis menyampaikan kritik keras terhadap kinerja Rico usai rapat paripurna penyampaian LKPj Tahun Anggaran 2025 di DPRD Medan.
Ia menilai Wali Kota tidak serius menangani sejumlah persoalan krusial.
Menurut Godfried, sejumlah indikator menunjukkan kinerja pemerintah kota belum optimal, mulai dari penanganan banjir, tingginya inflasi, hingga angka pengangguran.
"Menangani banjir tidak serius, inflasi tinggi, pengangguran belum teratasi," kata Godfried.
Ia juga menyoroti persoalan keamanan seperti maraknya begal dan tawuran, serta peredaran narkoba yang dinilai belum tertangani secara efektif.
Selain itu, ia menilai kurangnya inovasi dalam kebijakan pemerintah kota.
Godfried menyebut, kepemimpinan Rico belum menunjukkan terobosan signifikan dalam mengatasi persoalan mendasar perkotaan.
DPRD, kata dia, mendorong evaluasi menyeluruh terhadap kinerja organisasi perangkat daerah.
Polemik antara eksekutif dan legislatif ini mencerminkan dinamika pengawasan terhadap jalannya pemerintahan daerah.
Di tengah kritik yang mengemuka, kedua pihak diharapkan tetap menjaga sinergi dalam mendorong pembangunan kota.*
(sp/ad)
JAKARTA Politikus Ferdinand Hutahaean menanggapi temuan alat pelacak atau tracker yang ditemukan oleh Ketua BEM UGM 2025, Tiyo Ardianto,
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas melepas ribuan peserta Fun Walk yang digelar Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kota Medan dal
PEMERINTAHAN
JAKARTA Ketua DPP PDI Perjuangan (PDIP) Deddy Sitorus mengungkapkan partainya terus memantau langkah politik Partai Solidaritas Indonesi
POLITIK
PALU Gempa bumi tektonik berkekuatan magnitudo 6,7 yang mengguncang Kota Palu, Sulawesi Tengah, pada Selasa (16/6/2026), memicu kepanika
PERISTIWA
JAKARTA Pengacara senior Elza Syarief menyatakan mengundurkan diri sebagai kuasa hukum tersangka kasus dugaan korupsi tata kelola Progra
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Program Makan Bergizi Gratis (MBG) kembali menjadi sorotan dalam sidang uji materi UndangUndang Nomor 17 Tahun 2025 tentang APB
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mengungkapkan sebanyak 966 Barang Milik Negara (BMN) dengan nilai mencapai Rp3,59 triliun telah
EKONOMI
MEDAN Pemerintah Kota (Pemkot) Medan kembali mengalokasikan anggaran untuk rehabilitasi Gedung Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim) Polr
PEMERINTAHAN
JAKARTA Mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD mengaku sejak awal meragukan keseriusa
HUKUM DAN KRIMINAL
YOGYAKARTA Diskusi publik yang menghadirkan sejumlah pejabat Kabinet Merah Putih di Universitas Gadjah Mada (UGM), Yogyakarta, berakhir
PERISTIWA
