DPRD Medan Rilis Rekomendasi LKPJ 2025, Soroti Kinerja OPD dan Layanan Publik

MEDAN — Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Medan menyampaikan rekomendasi terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Wali Kota Medan Tahun Anggaran 2025 dalam rapat paripurna di gedung DPRD Medan, Selasa, 28 April 2026.

Rapat yang dihadiri Wali Kota Rico Tri Putra Bayu Waas, Sekretaris Daerah, serta jajaran organisasi perangkat daerah (OPD) itu dipimpin unsur pimpinan DPRD dan dinyatakan memenuhi kuorum.

Pimpinan sidang, Wong Chun Sen, mengatakan paripurna ini merupakan bagian dari fungsi pengawasan legislatif terhadap kinerja pemerintah daerah.

Baca Juga:

• DPRD Batu Bara Bahas Ranperda BUMD, Dorong Transformasi Batra Berjaya Menjadi Perseroda

Evaluasi dilakukan berdasarkan capaian program dalam dokumen perencanaan seperti RPJMD serta realisasi anggaran dan pelayanan publik.

"DPRD memiliki fungsi pengawasan yang diwujudkan melalui pembahasan LKPJ kepala daerah," ujarnya.

Juru bicara Panitia Khusus (Pansus) LKPJ, Rajudin Sagala, dalam laporannya menyebut masih terdapat sejumlah catatan penting terhadap kinerja pemerintah kota.

Di antaranya realisasi anggaran beberapa OPD yang dinilai belum optimal serta perlunya peningkatan kualitas pelayanan publik.

Di sektor ekonomi, DPRD mendorong Dinas Koperasi dan UMKM memperluas akses pasar bagi pelaku usaha kecil dengan menggandeng sektor swasta seperti hotel dan kafe.

Sementara Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) direkomendasikan membentuk unit pelaksana teknis (UPT) untuk mempercepat layanan perizinan.

Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) juga diminta memperkuat sistem digital, termasuk penerapan tapping box guna menekan potensi kebocoran pendapatan asli daerah (PAD).

Di sektor ketenagakerjaan, DPRD mengusulkan pendirian Balai Latihan Kerja (BLK) milik Pemko Medan untuk meningkatkan keterampilan tenaga kerja.

Sementara di bidang infrastruktur, DPRD menyoroti kebutuhan perbaikan drainase dan normalisasi sungai untuk penanganan banjir.

Rekomendasi lain mencakup peningkatan layanan kesehatan di rumah sakit daerah, penataan sekolah dengan kepala sekolah definitif, peremajaan armada pengangkut sampah, serta penambahan sarana penanggulangan bencana di setiap kecamatan.

"Rekomendasi ini merupakan hasil evaluasi menyeluruh dan bersifat konstruktif untuk perbaikan kinerja pemerintah ke depan," kata Rajudin.

Menanggapi hal tersebut, Wali Kota Medan menyampaikan apresiasi kepada DPRD atas masukan dan evaluasi yang diberikan.

Ia menyatakan seluruh rekomendasi akan menjadi bahan perbaikan tata kelola pemerintahan.

"Catatan strategis DPRD akan kami tindak lanjuti sebagai upaya peningkatan pelayanan kepada masyarakat," ujarnya.

Rapat paripurna kemudian menetapkan keputusan DPRD Medan tentang rekomendasi LKPJ 2025. DPRD berharap hasil evaluasi tersebut dapat mendorong peningkatan kinerja pemerintah kota agar lebih optimal, transparan, dan akuntabel.*

(tm/ad)

DPRD Batu Bara Bahas Ranperda BUMD, Dorong Transformasi Batra Berjaya Menjadi Perseroda

Paripurna DPRD Batu Bara: Pansus LKPJ 2025 Soroti Kinerja Pemda dan Kondisi PDAM Tirta Tanjung

Alarm Serius di Batu Bara! Kasus HIV Meningkat, Narkoba dan Seks Bebas Ancam Generasi Muda

Minyakita Langka di Sumut: Ketimpangan Distribusi Jadi Biang Kerok, Stok Aman

Dituding Gagal sebagai Wali Kota, Ini Respons Rico Waas ke DPRD

Momen Bersejarah, UNA Lahirkan Guru Besar Pertama Setelah 40 Tahun Berdiri