TANJUNGBALAI – Pemerintah Kota (Pemko) Tanjungbalai bersama Pengadilan Agama (PA) Kota Tanjungbalai resmi melaksanakan penandatanganan Nota Kesepahaman (Memorandum of Understanding/MoU).
Kerja sama ini bertujuan untuk memastikan pemenuhan hak mantan istri dan/atau anak pegawai di lingkungan Pemko Tanjungbalai pasca perceraian, Selasa (28/04/2026).
Acara berlangsung di ruang kerja Wali Kota Tanjungbalai.
Baca Juga:
Tidak hanya soal pemenuhan hak, kerja sama ini juga mencakup upaya pencegahan perkawinan di bawah umur.
Dalam sambutannya, Wali Kota Mahyaruddin Salim menyampaikan apresiasi tinggi atas kolaborasi yang terjalin.
Ia menegaskan komitmen pemerintah daerah untuk memastikan hak-hak perempuan dan anak terlindungi dengan tata kelola yang baik.
"Pemerintah Kota Tanjungbalai akan terus bekerja sama memastikan hak-hak mantan istri dan anak pegawai pasca perceraian dipenuhi dengan sistem yang tertib dan baik," ujarnya.
Menindaklanjuti kesepakatan ini, Wali Kota memerintahkan agar Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait segera menyusun petunjuk teknis dan mengeluarkan surat edaran.
Hal ini dilakukan agar regulasi dapat berjalan efektif dan dipatuhi di seluruh lingkungan pemerintahan.
Sementara itu, Ketua PA Nusra Arini berharap MoU ini menjadi kebijakan strategis yang efektif.
Selain melindungi hak-hak yang bersangkutan, kebijakan ini juga diharapkan dapat memberikan dampak positif dalam menekan angka perceraian serta memberikan rasa keadilan sosial di masyarakat.
"Kami berharap deklarasi ini menjadi cara yang efektif untuk memberikan perlindungan dan kepastian hukum atas hak-hak perempuan dan anak pasca perceraian," jelasnya.
Kerja sama ini menjadi bukti nyata sinergi antara pemerintah daerah dan lembaga peradilan dalam mewujudkan keadilan serta perlindungan sosial bagi warganya.*
(ad)
ASAHAN Suasana penuh semangat dan khidmat menyelimuti acara pelantikan Dewan Eksekutif Mahasiswa (DEMA) Institut Agama Islam Darul Ulum
PEMERINTAHAN
MEDAN Sidang perkara dugaan sengketa internal keluarga dalam pengelolaan PT Madina Gas Lestari berlangsung panas di Pengadilan Negeri Me
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Kuasa hukum Roy Suryo, Refly Harun, kembali mengajukan surat kepada Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) untuk meminta Rapat
HUKUM DAN KRIMINAL
MURATARA Operasi tangkap tangan (OTT) mengguncang lingkungan Pemerintah Kabupaten Musi Rawas Utara (Muratara), Sumatera Selatan. Seorang
HUKUM DAN KRIMINAL
BANYUMAS Presiden Prabowo Subianto melakukan ziarah ke makam kakeknya, Margono Djojohadikusumo, di sela kunjungan kerja ke Kabupaten Ban
NASIONAL
BEKASI Polisi mengamankan sopir taksi listrik Green SM yang diduga terlibat dalam rangkaian kecelakaan antara KRL dan KA Argo Bromo Angg
PERISTIWA
JAKARTA Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Arifah Fauzi mengusulkan perubahan tata letak gerbong khusus perempu
NASIONAL
DELI SERDANG Bupati Deli Serdang, Asri Ludin Tambunan, menyampaikan sejumlah persoalan krusial daerah dalam kegiatan reses anggota Komis
PEMERINTAHAN
MEDAN Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas menekankan pentingnya pola pikir kewirausahaan (entrepreneurial mindset) kepada generasi
PEMERINTAHAN
MEDAN Majelis hakim Pengadilan Negeri Medan menjatuhkan vonis 4 bulan 19 hari penjara kepada Medy Mehamat Amosta Barus (31), terdakwa pe
HUKUM DAN KRIMINAL
